Jokowi: Investor Khawatirkan Kondisi Politik  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo saat mengumumkan 34 nama menteri di halaman Istana Merdeka, Jakarta, 26 Oktober 2014. Jokowi memberi nama kabinetnya Kabinet Kerja. TEMPO/Subekti

    Presiden Joko Widodo saat mengumumkan 34 nama menteri di halaman Istana Merdeka, Jakarta, 26 Oktober 2014. Jokowi memberi nama kabinetnya Kabinet Kerja. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan setiap tamu dan investor luar negeri yang bertemu dengannya selalu menyampaikan kekhawatiran mereka atas tensi politik Indonesia yang semakin panas. "Tapi selalu saya sampaikan bahwa tidak ada masalah," kata Jokowi saat membuka rapat koordinasi nasional Kabinet Kerja di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 4 November 2014.

    Menurut Jokowi, ketegangan yang terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhir-akhir ini adalah sebuah dinamika politik yang biasa. Jokowi meminta para pemimpin di daerah untuk tidak khawatir atas apa yang terjadi di Jakarta. Hal ini diutarakan Jokowi di hadapan seluruh gubernur yang hadir di acara itu. (Baca juga: Surya Paloh: Kami Bukan Kalah di DPR)

    Kondisi politik di gedung parlemen Senayan belakangan memanas setelah koalisi partai pendukung pemerintahan Jokowi membentuk pimpinan DPR tandingan. Mereka membentuk pimpinan DPR sendiri lantaran kecewa dengan sikap koalisi partai pendukung Prabowo Subianto yang menguasai seluruh alat kelengkapan legislatif.

    Pimpinan DPR tandingan yang ditunjuk adalah Pramono Anung dari PDI Perjuangan sebagai Ketua DPR. Wakilnya adalah Abdul Kadir Karding dari Partai Kebangkitan Bangsa, Patrice Rio Capella dari Partai NasDem, Syaifullah Tamliha dari Partai Persatuan Pembangunan, serta Dossy Iskandar Prasetyo dari Hanura. (Baca: Koalisi Prabowo Tak Terima Undangan Paripurna DPR)

    PRIHANDOKO

    Berita Terpopuler
    Ahok Pernah Diperas oleh @TrioMacan2000
    Nadine Kaiser Bangga dengan Menteri Susi
    Anak Menteri Susi Balas Cuitan Putra Jokowi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.