Ekonom: Menko Perekonomian, Segera Ajukan RAPBN-P 2015  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Perekonomian, Sofyan Djalil di halaman Istana Merdeka, Jakarta, 26 Oktober 2014. TEMPO/Subekti

    Menteri Perekonomian, Sofyan Djalil di halaman Istana Merdeka, Jakarta, 26 Oktober 2014. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Universitas Indonesia, Lana Soelistianingsih, mengatakan Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil perlu segera mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015.

    "Hal ini dapat memberikan kelonggaran fiskal Pak Jokowi," kata Lana saat dihubungi Tempo, Senin, 27 Oktober 2014.

    Menurut Lana, undang-undang sudah memberi akomodasi, sehingga perubahaan tersebut dapat diajukan pada tahun ini dan dapat digunakan pada Januari 2015. (Baca: Alumnus UI Dominasi Kabinet Kerja Jokowi-JK

    APBN yang ada sekarang, kata Lana, merupakan rancangan yang dibentuk pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pemerintah Jokowi. "Perubahan RAPBN perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah sekarang," ujar Lana.

    Langkah ini, kata Lana, dapat memberi kelonggaran bagi Presiden Jokowi dalam menjalankan program yang akan direalisasikan.

    Selain itu, Menteri Koordinator Perekonomian, kata Lana, perlu merealisasikan kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Sebab, wacana tersebut sudah terlalu lama diperbincangkan.

    Dalam menaikkan harga BBM bersubsidi, kata Lana, pemerintah perlu merancang program bantuan sosial dan pengendalian pangan yang mungkin ditimbulkan dari kebijakan itu. "Dengan adanya program tersebut, ruang fiskal bagi Presiden tercipta, serta masyarakat tidak mampu dapat terkurangi tekanannya."

    Sofyan Djalil pernah menjabat Menteri Komunikasi dan Informasi pada 2004-2007. Setelah itu, pria asal Aceh tersebut ditunjuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara pada 2007-2009.

    Pria kelahiran 1953 ini adalah sarjana hukum Universitas Indonesia. Dia memperoleh gelar Doctor of Philosophy (PhD) di bidang hukum dari Tufts University, Amerika Serikat. Sofyan juga merupakan salah satu pengajar di program pascasarjana hukum Universitas Padjadjaran.

    SAID HELABY

    Baca juga:

    Kabinet Kerja Diisi 8 Perempuan dan 26 Pria
    Jokowi Persilakan Menteri Jonan Tidur di Kapal

    Indroyono: Maritim Jadi Andalan Presiden Jokowi

    Cara JK Mengimbangi Langkah Cepat Jokowi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Kantor dan Tempat Kerja

    BPOM melansir panduan penerapan new normal alias tatanan baru. Ada sembilan rekomendasi agar pandemi tak merebak di kantor dan tempat kerja.