OJK Daerah Diminta Blusukan seperti Jokowi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Firdaus Djaelani. ANTARA/Rosa Panggabean

    Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Firdaus Djaelani. ANTARA/Rosa Panggabean

    TEMPO.CO, Palembang - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D. Hadad menganjurkan Kepala OJK di daerah untuk menerapkan prinsip blusukan atau bergerak ke lembaga-lembaga daerah, termasuk universitas.

    "Fungsi OJK di daerah harus masuk ke kampus-kampus. Jangan hanya diam di kantor dan duduk di kursi, di belakang meja, harus blusukan seperti presiden," ujar Muliaman di Universitas Sriwijaya, Palembang, Jumat, 24 Oktober 2014.

    Saat memberikan pidato di hadapan akademikus dan mahasiswa, Muliaman mengatakan, Ketua OJK daerah harus mau turun langsung agar mengetahui hambatan penetrasi jasa keuangan di masyarakat. "Sering kali enggak match antara aturan yang ada dan apa yang terjadi di lapangan," ujar Muliaman.

    Muliaman mengatakan pemegang otoritas daerah tersebut harus bisa membangun komunikasi. "Jangan menunggu. Jadi, enggak diam saja, tapi turun juga, terutama dalam hal memberikan edukasi," kata Muliaman.

    AISHA SHAIDRA

    Terpopuler
    Akhirnya, Nama 34 Menteri Kabinet Jokowi Rampung 
    Menggilai Aktris, Anak Jokowi Malah Ditaksir Gay
    Di Singapura, Kaesang Jokowi Dikira Petugas MRT
    Takut Dijebak, PDIP Emoh Setor Nama Anggota Fraksi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.