Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Disebut Hambat Kabinet Jokowi, Ini Pembelaan PDIP  

image-gnews
Jokowi-Jusuf Kalla, beri keterangan pers usai pertemuan tertutup, di Kantor Transisi Jokowi-JK, Jakarta, 15 September 2014. Jokowi umumkan susunan kabinetnya akan terdiri dari 34 kementerian yang akan diisi oleh 18 kalangan profesional dan 16 kalangan profesional partai politik. TEMPO/Imam Sukamto
Jokowi-Jusuf Kalla, beri keterangan pers usai pertemuan tertutup, di Kantor Transisi Jokowi-JK, Jakarta, 15 September 2014. Jokowi umumkan susunan kabinetnya akan terdiri dari 34 kementerian yang akan diisi oleh 18 kalangan profesional dan 16 kalangan profesional partai politik. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan Bambang Wuryanto menyatakan sikap fraksinya yang belum memberikan daftar nama anggota alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat bukan faktor utama mundurnya jadwal pengumuman kabinet Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Menurut dia, DPR masih bisa memberi rekomendasi kepada Presiden Jokowi meski Komisi II, yang membidangi pemerintahan, belum terbentuk. "Pembahasan bisa dilakukan di Badan Musyawarah atau penggantinya, yakni rapat konsultasi fraksi," kata Bambang ketika dihubungi Kamis, 23 Oktober 2014. (Baca : Calon Menteri, Marwan Ja'far Dipanggil ke Istana)

Rapat konsultasi fraksi, kata Bambang, bisa memberi keputusan atas surat Jokowi ihwal pertimbangan perubahan nomenklatur kabinet. Surat itu semestinya dibahas agar kabinet bisa segera bekerja.  (Baca : Kubu Jokowi Dimintai Nama Untuk Alat Kelengkapan)

Bambang mengatakan pimpinan alat kelengkapan DPR tak perlu diputuskan dengan tergesa-gesa. Dia beralasan, setiap partai mempunyai mekanisme sendiri. Setiap partai masih berhak melakukan lobi politik, musyawarah, atau, bila perlu, rapat konsultasi terkait dengan posisi pimpinan ini. (Baca : Luhut Panjaitan Temui Jokowi di Istana)

Sebelumnya, mantan Ketua Tim Transisi Jokowi-JK, Rini Soemarno, mengatakan rencana pengumuman kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla kemarin batal karena pemerintah masih menunggu pertimbangan dari Dewan. "Karena masih menunggu pertimbangan dari DPR," kata Rini di pintu masuk Istana Negara, Rabu, 22 Oktober 2014.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan pembahasan nomenklatur di parlemen terhambat karena ada lima fraksi yang belum mengumpulkan daftar anggota alat kelengkapan, yakni Demokrasi Indonesia Perjuangan, Kebangkitan Bangsa, Nasional Demokrat, Hati Nurani Rakyat, dan Persatuan Pembangunan. Semuanya merupakan penyokong Jokowi. Taufik melanjutkan, upaya tersebut dilakukan untuk menghambat pemilihan alat kelengkapan Dewan karena adanya syarat bahwa rapat pemilihan harus diikuti minimal enam fraksi.

SUNDARI

Berita Terpopuler
Ini Dia Calon Pembantu Presiden Jokowi
Datang ke Istana, Siti Nurbaya Dites Jokowi
Polisi Tangkap Basah Maling Spion Mobil Mewah
Rilis Menteri Batal, Mega Gelar Rapat Rahasia 
Ini Bocoran Struktur Kabinet Jokowi  

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

57 menit lalu

Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaesang Pangarep dalam konferensi pers penutupan pembekalan anggota legislatif terpilih PSI di Hotel Aryaduta, Menteng, Jumat, 26 April 2024. Dok. PSI
Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.


1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

1 jam lalu

Ilustrasi ruang perawatan di rumah sakit.
1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.


Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

13 jam lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memberi sambutan saat acara penandatanganan dokumen transaksi pengambilalihan saham Divestasi PT Vale Indonesia Tbk. di Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.


Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

13 jam lalu

Ilustrasi lahan padi. TEMPO/Magang/Joseph.
Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

Rencana pembukaan lahan 1 juta hektar untuk padi Cina di Kalimantan menuai pro dan kontra. Cara mendaftar menjadi penerima subsidi LPG 3 kilogram.


Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam

14 jam lalu

Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Barat pada Selasa, 23 April 2024. Mengawali kegiatannya, Presiden Jokowi meninjau Kantor Gubernur Sulawesi Barat yang sempat hancur saat terjadi gempa pada tahun 2021 lalu. Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam

Presiden Jokowi menerima laporan hasil lawatan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Vietnam beberapa hari lalu.


Usai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana

14 jam lalu

Wapres Terpilih Gibran Rakabuming Raka masih hadir di kantor Wali Kota Solo di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis, 24 April 2024, usai penetapan oleh KPU kemarin. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Usai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana

"Kami berteman dengan semua, semua partai kami anggap rumah ya," ujar Gibran.


Jokowi hingga Ma'ruf Amin Dukung Rencana Prabowo-Gibran Rangkul Semua Kalangan

15 jam lalu

Presiden Jokowi bersama rombongan terbatas termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertolak menuju Jawa Timur untuk kunjungan kerja, Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2024. Foto Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi hingga Ma'ruf Amin Dukung Rencana Prabowo-Gibran Rangkul Semua Kalangan

Jokowi memastikan pemerintah mendukung proses peralihan pemerintahan ke Prabowo-Gibran dapat berjalan baik dan lancar.


Menlu Retno Setuju Upaya Bersama Berantas Judi Online: Ini Kejahatan Transnasional

15 jam lalu

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai mendampingi Presiden Jokowi bertemu Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan di Istana Kepresiden Jakarta, Jumat, 26 April 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Menlu Retno Setuju Upaya Bersama Berantas Judi Online: Ini Kejahatan Transnasional

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menilai penting penanganan judi online dapat diselesaikan secara bekerja sama.


Lengser Tahun Ini, Jokowi dan Lee Hsien Loong Jembatani Keberlanjutan Kerja Sama RI-Singapura

16 jam lalu

Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong berbincang bersama di Kantor Perdana Menteri dalam pertemuan informal pada Kamis, 16 Maret 2023. (Foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden)
Lengser Tahun Ini, Jokowi dan Lee Hsien Loong Jembatani Keberlanjutan Kerja Sama RI-Singapura

Jokowi dan Lee Hsien Loong akan menelaah balik 10 tahun kerja sama yang sudah dilakukan sambil menyatakan komitmen kerja sama.


Respons Internal Partai Golkar Soal Peluang Jokowi dan Gibran Bergabung

17 jam lalu

Menkoperek Airlangga Hartarto Airlangga Hartarto menunjukan kepada Presiden Joko Widodo anggaran belanja kementerian yang telah masuk secara digital saat Penyerahan secara Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2024.  Presiden Joko Widodo menyiapkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp3.325,1 triliun pada 2024. Dana tersebut akan ditujukan untuk beberapa hal yang menjadi fokus. Dana tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.467,5 triliun dan transfer ke daerah Rp857,6 triliun. Pemerintah juga akan menuntaskan proyek infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau dan dukung reformasi birokrasi serta aparatur sipil negara (ASN). TEMPO/Subekti.
Respons Internal Partai Golkar Soal Peluang Jokowi dan Gibran Bergabung

Airlangga menuturkan Partai Golkar terbuka bagi kader terbaik bangsa.