TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo menyatakan belum menentukan orang yang akan dia tempatkan di Kementerian Keuangan. "Belum ada penentuan nama," ujarnya setelah mengikuti rapat konsolidasi partai-partai pendukungnya, Ahad, 5 Oktober 2014. (Baca : Jokowi: Tak Ada Jatah Menteri Koalisi Merah Putih)
Jokowi enggan memberi konfirmasi atas nama-nama yang calon Menteri Keuangan yang beredar, seperti Sri Mulyani dan Darmin Nasution. Menurut dia, penentuan nama menteri baru akan diputuskan seusai pelantikannya sebagai presiden, 21 Oktober 2014. "Nanti, dilantik saja belum, kok," katanya. (Baca : Kader PDIP: Capres, Jokowi Masih Butuh Jam Terbang)
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, mengaku belum mengetahui siapa saja kandidat Menteri Keuangan pilihan Jokowi dan Jusuf Kalla. Semua kandidat menteri saat ini sedang digodok presiden dan wakil presdien terpilih. "Kalau itu, tanya langsung sama presiden terpilih," ujarnya.
Sebanyak 34 calon menteri saat ini tengah digodok Jokowi bersama wakil presiden terpilih Jusuf Kalla. Dalam kesempatan terpisah, Jokowi mengaku akan menempatkan orang profesional untuk pos Kementerian Keuangan.
Selain Sri Mulyani dan Darmin Nasution, nama lain yang disebut-sebut adalah Wakil Menteri Keuangan saat ini, Bambang Brodjonegoro. Namun, saat dimintai konfirmasi Jumat pekan lalu, Bambang mengatakan tidak mengetahui hal tersebut. "Enggak ada komunikasi apa pun," katanya seusai salat Jumat di kantornya, Jumat, 3 Oktober 2014.
Beredar kabar bahwa calon kuat pengisi posisi Menteri Keuangan pada kabinet mendatang tak jauh dari lingkungan pejabat sekarang. Menteri Keuangan Chatib Basri dan wakilnya, Bambang Brodjonegoro, disebut sebagai dua kandidat kuat.
Sebelumnya, Deputi Tim Transisi Jokowi-JK Hasto Kristiyanto mengatakan salah satu kriteria Menteri Keuangan ialah harus bisa membuat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang tidak mengandalkan pembiayaan dari luar. Selain itu, Menteri Keuangan yang baru juga harus bisa mendesain APBN dengan defisit yang jelas.
Namun, siapa pun Menteri Keuangan yang baru, menurut ekonom Universitas Indonesia, Lana Soelistianingsih, tak bisa melepaskan diri dari pembiayaan lewat utang. Sebabnya, penerimaan dari pajak belum bisa digenjot dalam waktu dekat. "Untuk jangka pendek, pembiayaan lewat utang masih diperlukan dan peningkatan pembiayaan melalui pajak tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat," ujarnya ketika dihubungi Tempo, Ahad, 5 Okotober 2014.
Menurut dia, untuk meningkatkan pembiayaan negara dari sektor pajak, Menteri Keuangan yang mendampingi presiden terpilih Joko Widodo harus segera menyiapkan infrastruktur. Karena itulah pemerintah yang baru akan masih tetap membutuhkan pembiayaan dari luar. Tahun depan, risiko pembiayaan dari luar lebih besar karena bank sentral Amerika Serikat, Federal Reserve, berencana meningkatkan suku bunganya.
Defisit dalam APBN, kata Lana, biasanya tidak selalu di bawah target yang telah ditetapkan. Karena itu, Lana menyarankan pemerintah yang baru mengoptimalkan penggunaan defisit tersebut untuk membiayai program-program produktif. "Penggunaan utang seharusnya produktif karena terkait dengan serapan belanja negara," tutur Lana.
RIKY FERDIANTO | GANGSAR PARIKESIT | TRI ARTINING PUTRI
Berita lain:
Jokowi: Tak Ada Jatah Menteri Koalisi Merah Putih
Adian Napitupulu Yakin Dana Kampanye Balik Modal
Ricuh Unjuk Rasa, 21 Anggota FPI Tersangka
Kenali Enam Tanda Wanita yang Butuh Seks
Adian: Anggota DPR Terima Rp 90 Juta per Bulan
