Jokowi Tak Perlu Izin DPR untuk Naikkan Harga BBM  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga menggunakan jeriken berebut mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis premium, di SPBU Lubuk Buaya, Padang, Sumbar, 26 Agustus 2014.  ANTARA /Iggoy el Fitra

    Warga menggunakan jeriken berebut mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis premium, di SPBU Lubuk Buaya, Padang, Sumbar, 26 Agustus 2014. ANTARA /Iggoy el Fitra

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Chatib Basri menyatakan pemerintahan baru yang akan dipimpin oleh presiden terpilih Joko Widodo bisa menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi secara leluasa. "Tidak perlu persetujuan dari DPR lagi," ujar Chatib di Jakarta, Senin, 29 September 2014. (Baca: Chatib: Rp 10 Triliun Kompensasi Kenaikan BBM)

    Chatib menjelaskan tak diperlukannya persetujuan DPR ini disebabkan pemerintah dan anggota Dewan telah sepakat untuk mempertahankan Pasal 13 Undang-Undang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang mengatur soal penyesuaian harga subsidi energi.

    Sedangkan untuk volume bensin subsidi ditetapkan tidak jauh berbeda dengan tahun ini, yaitu sebanyak 46 juta kiloliter. Bedanya tahun ini volume tersebut tidak dikunci. "Volume bisa ditambah pemerintah," kata Chatib. (Baca: Olga Lidya: Subsidi BBM Hanya untuk Orang Kaya)

    Hanya saja, untuk menambah atau merevisi kuota, pemerintah masih perlu persetujuan para wakil rakyat, yakni Komisi VII DPR RI. Chatib memaparkan alasan dicabutnya pasal pengunci kuota BBM di tahun depan lebih karena pemerintah tidak mau kejadian tahun ini terulang, yakni langkanya BBM di sejumlah daerah yang berujung keributan.

    Pemerintah menetapkan subsidi energi di 2015 sebesar Rp 344,7 triliun. Angka ini lebih tinggi ketimbang rancangan anggaran yang diajukan sebelumnya, yaitu sebesar Rp 363,5 triliun. Dari alokasi sebesar Rp 344,7 triliun tersebut, sebanyak Rp 276 triliun disediakan khusus untuk BBM, BBN, LPG tabung gas 3 kilogram, dan LGV. Sisanya adalah untuk listrik sebanyak Rp 68,7 triliun.

    GUSTIDHA BUDIARTIE

    Topik terhangat:

    Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD

    Berita terpopuler lainnya:
    Koalisi Prabowo Usulkan Pilpres oleh MPR Lagi
    Jokowi: Koalisi Merah Putih bagai Kerikil
    Telepon Hamdan Zoelva, Ini Isi Curhatan SBY
    Penjual Kue Putu di Malang Tantang Amien Rais
    Nurhayati: Walk-Out Demokrat Inisiatif Saya


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.