TEMPO.CO, Malang - Dari 189 usaha kecil dan menengah di Malang, hanya 10 persen yang bersertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI). "Sertifikasi SNI dibutuhkan dalam era pasar bebas," kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Ida Ayu Made Wahyuni, Jumat, 26 September 2014.
Ia menturkan SNI sertifikasi penting untuk bersaing dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Untuk mengantisipasi persaingan dalam pasar bebas, Pemerintah Kota Malang berusaha membantu pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) mendapat sertifikat SNI. Terutama untuk produk makanan dan minuman yang banyak diproduksi UKM di Malang.
Setiap makanan dan minuman akan diuji kualitas produk serta proses pengolahannya sesuai dengan standar, sehingga bisa bersaing dengan produk luar negeri. Termasuk untuk memenuhi kebutuhan pasar di negara ASEAN. (Baca: 2015, Indonesia Jadi Penonton Saat MEA)
Selain itu, pelaku usaha dilatih dan dibimbing dalam pengolahan produk dan pemasaran, agar produk olahan makanan khas Malang tak hanya dikenal di pasar lokal. Malang selama ini dikenal sebagai kota produksi keripik aneka sayur dan buah-buahan.
Pelaku UKM mengeluh kesulitan modal. Pelaku usaha kesulitan mengakses kredit perbankan karena syarat barang jaminan atau agunan. "Banyak pelaku UKM tak memiliki barang yang bisa dijaminkan," kata Ketua Paguyuban UKM Amangtiwi Malang, Dwi Septariena. Akibatnya, UKM tak bisa berkembang. Mereka juga kesulitan mengurus sertifikat SNI.
Bantuan dana yang diberikan pemerintah dalam berbagai program tak tepat sasaran. Jadi, UKM yang sebagian besar bergerak di industri makanan ini tak bisa meningkatkan usahanya. Apalagi sebagian di antaranya terkendala pemasaran dan manajemen yang memadai, sehingga banyak UKM yang tak bisa bertahan.
"Usaha mikro beromzet di bawah Rp 30 juta sulit bersaing." Untuk itu, ia meminta pemerintah memberikan kesempatan kepada pelaku UKM mengikuti pameran atau bazar untuk meningkatkan usaha. Tujuannya, meningkatkan pemasaran produk yang dihasilkan. Selain itu, dibutuhkan pelatihan manajemen untuk menata usaha.
EKO WIDIANTO
Terpopuler
RUU Pilkada, Ahok: Ada Isu Sogokan Rp 150 Juta
Walkout Paripurna RUU Pilkada, Demokrat Pengecut
Era Pilkada Langsung Akhirnya Tamat
