Dahlan Iskan Emoh Tanggapi Rencana Pembekuan Petral

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dengan mengenakan blangkon, Menteri BUMN Dahlan Iskan turut menonton acara Selamatan Budaya-Nonton Wayang Bareng Dahlan Iskan di halaman Rumah Dahlan, Jalan Bali, Surabaya (18/3). TEMPO/Fully Syafi

    Dengan mengenakan blangkon, Menteri BUMN Dahlan Iskan turut menonton acara Selamatan Budaya-Nonton Wayang Bareng Dahlan Iskan di halaman Rumah Dahlan, Jalan Bali, Surabaya (18/3). TEMPO/Fully Syafi

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan enggan mengomentari rencana pemerintah presiden terpilih Joko Widodo membekukan usaha Pertamina Energy Trading Limited (Petral). Ia beralasan saat ini masih menjabat menteri. "Ya saya enggak mau komentarlah. Saya ini masih menteri," ujar Dahlan di Jakarta, Kamis, 25 September 2014. (Baca: Jokowi Bantah Tahu Rencana Pembekuan Petral)

    Rencana pembekuan Petral diungkapkan oleh Tim Transisi bentukan Jokowi-Jusuf Kalla. Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto, menyatakan pemerintah Jokowi-Kalla berkomitmen kuat memberantas mafia minyak dan gas (migas) dengan membentuk satuan petugas anti-mafia migas yang bekerja dengan serius dan efektif. Rencana pembekuan Petral adalah bagian dari upaya pemerintah mendatang memberantas mafia migas. (Baca: PDIP Minta Petral Diaudit)

    "Hal ini akan dibarengi dengan perbaikan regulasi untuk menutup peluang munculnya mafia migas baru. Petral akan dibekukan, dilakukan audit investigatif terhadapnya. Pembelian minyak mentah dan bahan bakar minyak dilakukan oleh Pertamina dan dijalankan di Indonesia," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Senin, 22 September 2014. (Baca: Dahlan: Pertamina Jangan Beli Minyak ke Petral)

    Sekretaris Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas Gde Pradnyana menilai rencana pembekuan Petral ini tak tepat. Menurut dia, pembekuan Petral tak serta-merta menyelesaikan masalah mafia migas di Indonesia. "Jangan bayangkan Petral dibubarkan lalu selesai semua. Saya tidak sependapat," kata Gde di Jakarta, Rabu, 24 September 2014.

    Menurut Gde, yang perlu diperbaiki sebenarnya adalah sistem ekspor dan impor migas. "Ke depan itu ada tantangan berupa gap yang besar antara produksi dan konsumsi," ujarnya.

    Dibanding membekukan Petral tanpa memperbaiki sistem, Gde mengatakan, sebaiknya pemerintah berfokus memastikan konsumsi tetap terpenuhi dan produksi meningkat. Ia menyebutkan, pada 2018, konsumsi minyak masyarakat bisa mencapai 1,5 juta barel per hari.

    DINI PRAMITA | AYU PRIMA SANDI

    Berita Terpopuler
    Wartawati Tempo Dilecehkan Simpatisan FPI
    Soal Gantung Diri di Monas, Anas: Siapa Bilang? 
    Adnan Buyung: Jaksa Penuntut Anas Bodoh
    6 Orang Mati, Vonis Anas, dan Skandal Hambalang
    FPI Demo, Masyarakat Diminta Dukung Ahok


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pemprov DKI Putuskan Kalender Pendidikan Mulai 13 Juli 2020

    Pemprov DKI Jakarta menetapkan kalender pendidikan 2020/2021 dimulai 13 Juli 2020 dan selesai di Juni 2021. Pada Juli 2021, masuk kalender berikutnya.