TEMPO Interaktif, Jakarta:Rencana pengadaan 1.000 bus dari Inggris sebagai langkah peremajaan angkutan umum berkaitan dengan langkah debt swap terancam dibatalkan. Pasalnya hingga saat ini pemerintah masih belum mendapatkan kepastian dari DPR mengenai anggaran untuk hal itu. Sampai sekarang belum ada perkembangan. Belum ada respon dari DPR mengenai anggaran tambahan yang kami usulkan, kata Direktur Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan (Depkeu) Mulia Nasution saat dihubungi Tempo, Minggu (1/5).Jika DPR tidak segera memberikan respon mengenai tambahan anggaran yang diajukan, lanjut Mulia, maka rencana pengadaan 1.000 bus tersebut akan dibatalkan. Pasalnya rencana tersebut dinilai sudah tidak menguntungkan Indonesia mengingat lamanya respon dari DPR.Dengan lamanya respon DPR, maka Inggris dipastikan akan kembali menghitung potongan yang akan diberikan. Bahkan dipastikan potongan utang itu akan semakin berkurang. Sepertinya sulit untuk dilaksanakan karena keuntungannya akan kecil. Potongan utangnya semakin berkurang dan itu tidak menguntungkan, kata Mulia. Karenanya, kata Mulia pemerintah berencana akan membayar utang tersebut dalam bentuk uang. Pembayaran itu dikatakan akan dimasukkan dalam mekanisme anggaran biaya pada APBN 2006. "Kalau potongan semakin turun kami akan membayar utang saja. Debt swap kami batalkan," katanya. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu pemerintah telah sepakat untuk melakukan pertukaran utang (debt swap) dengan Inggris sebesar US$ 100 juta dengan pengadaan 1.000 bus Marcedes Damri dan PPD.Pemerintah Inggris pun telah sepakat untuk memberikan potongan utang sebesar 25 persen kepada pemerintah Indonesia. Sehingga Indonesia hanya berkewajiban membayar US$ 75 juta atau Rp 675 miliar. Untuk itu, pemerintah (Depkeu) telah mengajukan usulan anggaran tambahan kepada DPR. Namun hingga saat ini belum ada respon dari DPR.suryani ika sari
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi
3 hari lalu
Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi
Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.
Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan
4 hari lalu
Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan
Pemerintah meraup Rp 5,925 triliun dari pelelangan tujuh seri SBSN tambahan.
Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan
5 hari lalu
Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan
Kementerian Keuangan antisipasi dampak penguatan dolar terhadap neraca perdagangan Indonesia.
Erick Thohir Minta BUMN Segera Antisipasi Dampak Penguatan Dolar
9 hari lalu
Erick Thohir Minta BUMN Segera Antisipasi Dampak Penguatan Dolar
Erick Thohir mengatakan BUMN perlu mengoptimalkan pembelian dolar, artinya adalah terukur dan sesuai dengan kebutuhan.
Terkini Bisnis: Erick Thohir Minta BUMN Beli Dolar Secara Optimal, Rupiah Loyo Jadi Rp 16.260 per USD
9 hari lalu
Terkini Bisnis: Erick Thohir Minta BUMN Beli Dolar Secara Optimal, Rupiah Loyo Jadi Rp 16.260 per USD
Erick Thohir mengarahkan agar BUMN membeli dolar secara optimal dan sesuai kebutuhan di tengah memanasnya geopolitik dan penguatan dolar.
Utang Luar Negeri RI Tercatat Rp USD 407,3 Miliar, Banyak Pembiayaan Proyek Pemerintah
10 hari lalu
Utang Luar Negeri RI Tercatat Rp USD 407,3 Miliar, Banyak Pembiayaan Proyek Pemerintah
BI mencatat jumlah utang luar negeri Indonesia jumlahnya naik 1,4 persen secara tahunan.
Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos
24 hari lalu
Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos
Pemerintah RI menyalurkan bantuan Rp 6,5 M kepada Laos untuk mendukung pemerintah negara tersebut sebagai Keketuaan ASEAN 2024.
21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa
36 hari lalu
21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa
Museum Layang-Layang Indonesia memperingati 21 tahun eksistensinya mengabadikan kebudayaan layangan di Indonesia.
Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu
45 hari lalu
Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu
Kemenkeu memastikan aspirasi masyarakat tentang bea cukai produk impor yang merupakan barang bawaan bakal dipertimbangkan oleh pemerintah.
KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah
48 hari lalu
KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah
KPK menyerahkan barang rampasan negara hasil perkara tindak pidana korupsi kepada enam instansi pemerintah.