Freeport : Pemerintah Siap Terbitkan Izin Baru

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI), Rozik B. Soetjipto. Tempo/Aditia Noviansyah

    Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI), Rozik B. Soetjipto. Tempo/Aditia Noviansyah

    TEMPO.COJakarta - Direktur Utama Freeport Indonesia Roziq B. Soejipto mengklaim perusahaannya telah mendapatkan lampu hijau dari pemerintah Indonesia untuk segera mendapatkan kontrak baru dua tahun sebelum kontraknya berakhir 2021 mendatang. "Mereka sudah memberikan sinyal Freeport akan mendapatkan kelanjutan usaha," ujarnya di Jakarta, Senin, 11 Agustus 2014.

    Menurut Rozik, proses renegoisasi yang ditempuh Freeport tidak mudah. Mereka menempuh setiap tahapan yang diberikan pemerintah hingga dua tahun lamanya. Dengan demikian, anggapan bahwa ada hal yang dipaksakan dalam enam poin nota kesepahaman beberapa waktu lalu tidak benar. "Yang agak mengganjal tapi oke, tinggal soal smelter," ujarnya. (Baca:Freeport Siap Lepas 20,64 Persen Saham)

    Pembangunan fasilitas pemurnian mineral atau smelter, kata Rozik, menjadi tugas pertama mereka dalam mendapatkan perpanjangan kontrak. "Inilah yang akan dijadikan pembahasan. Isinya kira-kira tunjukkan dulu bahwa Anda kerja membangun smelter membangun underground," kata dia. (Baca:Siapa yang Mengawasi Pembangunan Smelter Freeport?)

    Rozik berharap pemerintahan saat ini mampu menjembatani hal-hal yang telah disepakati kepada pemerintahan yang baru sehingga keberlangsungan investasi mereka tetap terjaga sesuai dengan perjanjian. "Supaya kita tidak mengulang dari awal lagi," kata dia. Saat ini Freeport telah mulai membangun smelter dan merintis eksplorasi pertambangan bawah tanah. (Baca:ESDM Bisa Tahan Izin Ekspor Freeport)

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung menyatakan dibanding Newmont, pelaksanaan renegoisasi kontrak karya Freeport lebih mudah dibanding kompetitornya yang beroperasi di Nusa Tenggara itu. "Mereka sudah menyetujui enam poin yang kita tawarkan," kata dia.

    CT, panggilan Menteri Chairul, menegaskan jika proses yang dilakukan dengan perusahaan asal Amerika Serikat itu dilakukan secara transparan sehingga dugaan adanya transaksional tidak beralasan. "Memang siapa yang berani menyogok saya?" ujarnya beberapa waktu lalu membantah tudingan jika pemberian izin ekspor dilakukan secara tidak transparan. (Baca:Kontrak Freeport Tak Mungkin Diperpanjang oleh SBY)

    JALI NY | HUSSEIN ABRI

    Berita Terpopuler:
    Rini Soemarno Bicara soal Hubungan dengan Megawati
    Penyebab Hilangnya Suara Jokowi-Kalla Belum Jelas

    Lima Pemain MU Ditendang, Kagawa Aman

    Benarkah Megawati Ikut Memilih Tim Transisi?

    5 Hal Kontroversial tentang Syahrini

    SBY, Orang Paling Tepat Bantu Transisi Jokowi

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.