Anggaran Elpiji Bersubsidi Bakal Membengkak  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga antre untuk membeli gas elpiji 12 kg di Bandung, Jawa Barat, (10/5). Mereka harus rela antre selama dua jam dan hanya boleh membeli paling banyak dua tabung.  TEMPO/Prima Mulia

    Warga antre untuk membeli gas elpiji 12 kg di Bandung, Jawa Barat, (10/5). Mereka harus rela antre selama dua jam dan hanya boleh membeli paling banyak dua tabung. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Jakarta - Kenaikan harga gas elpiji nonsubsidi dikhawatirkan membuat anggaran subsidi gas membengkak. Direktur Institute for Development of Economics and Finance Enny Sri Hartati mengatakan konsumen yang biasanya membeli elpiji berukuran 12 kilogram bakal berpindah ke elpiji ukuran 3 kilogram. "Kebijakan ini akan membuat terjadinya trade off karena ada perbedaan harga yang sangat jauh," kata Enny saat dihubungi, Senin, 11 Agustus 2014. (baca juga: Kenaikan Harga Elpiji Sedang Digodok)

    Menurut Enny, pemerintah sebaiknya justru menaikkan harga LPG 3 kilogram yang selama ini tidak pernah naik. Namun, kenaikan sebaiknya dilakukan secara bertahap. "Percuma kalau ada selisih harga yang terlalu besar antara LPG 3 kilogram dan LPG 12 kilogram. Justru menambah beban subsidi pemerintah," katanya. (baca juga: LPG 12 Kg Diusulkan Naik, Begini Tanggapan Hiswana)

    Pemerintah, kata Enny, selama ini optimistis konsumen LPG 12 kg tak akan pindah karena termasuk kelompok mampu. Namun, jumlah masyarakat kelas menengah atas tersebut juga tak seberapa. "Padahal, sekarang semua orang pakai LPG. Yang daya belinya masih kuat ya memang tidak pindah, tapi yang lemah akan pindah ke LPG 3 kg," ujarnya.

    Menteri Koordinasi Perekonomian Chairul Tanjung pekan lalu mengaku telah menerima pengajuan surat kenaikan harga elpiji ukuran 12 kilogram dari PT Pertamina (Persero). "Ya sudah saya terima, tapi kewenangan itu (kenaikan) di bawah Presiden," ujar dia di kantornya, Kamis, 7 Agustus 2014.

    Menurut dia, kebijakan kenaikan harga elpiji 12 kilogram sepenuhnya berada di bawah kewenangan pemerintah. Pertamina, ujar dia, mengajukan terlebih dahulu sebelum diputuskan Presiden untuk diberlakukan kenaikan harga. "Belum ada waktu yang tepat (menaikkan). Saya mesti konsultasi dulu ke Presiden," ujar dia.

    AYU PRIMA SANDI


    Berita Terpopuler

    Rini Soemarno Bicara soal Hubungan dengan Megawati
    Penyebab Hilangnya Suara Jokowi-Kalla Belum Jelas

    Lima Pemain MU Ditendang, Kagawa Aman

    Benarkah Megawati Ikut Memilih Tim Transisi?

    SBY, Orang Paling Tepat Bantu Transisi Jokowi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Permohonan Pengembalian Biaya Perjalanan Ibadah Haji 2020

    Pemerintah membatalkan perjalanan jamaah haji 2020. Ada mekanisme untuk mengajukan pengembalian setoran pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji.