Hidayat: Presiden Baru Harus Naikkan Harga BBM

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Perindustrian, MS. Hidayat. TEMPO/Seto Wardhana

    Menteri Perindustrian, MS. Hidayat. TEMPO/Seto Wardhana

    TEMPO.CO, Jakarta - Beban subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang terlalu besar, menurut Menteri Perindustrian Mohamad Soleman Hidayat, harus segera diakhiri. Presiden yang terpilih nanti mesti mempunyai prioritas untuk mengurangi beban subsidi BBM. 

    Cara yang paling aman, kata Hidayat, adalah dengan mengurangi subdisi secara bertahap. "Mumpung masih menjadi presiden baru. Sebab, kalau tidak, ke depannya APBN akan berat. Apa pun program yang dibuat, akan menjadi berat dan tak bisa terlaksana," ujar Hidayat. (Baca : Pesan Chairul Tanjung untuk Pemerintah Baru)

    Hidayat menuturkan nantinya program pengurangan subsidi BBM oleh pemerintahan baru 
    terpilih harus mempunyai terobosan baru dalam menyalurkan subsidi tersebut. Dalam diskusinya dengan Ketua Umum Partai Golongan Karya Aburizal Bakrie, Hidayat mengusulkan agar model pemberian subsidi itu basisnya bukan pada produk, melainkan warga yang berhak menerima subsidi BBM. 

    Untuk itu, kata Hidayat, Badan Pusat Statistik (BPS) nantinya yang akan menetapkan 
    kriteria orang yang layak mendapatkan subsidi BBM itu. "BPS harus mampu menyediakan data yang akurat," ujarnya. (Baca: Siapa pun Presidennya, Harga BBM Pasti Naik)

    Meski demikian, Hidayat mengaku belum memiliki cara tepat untuk menyalurkan subsidi BBM. "Itu yang harus didetailkan lagi. Tapi, intinya, basis pemberian subsidi harus pada pelaku, bukan pada barang atau produk," tuturnya. 

    AMIR TEJO

    Berita Terpopuler:
    Pro Jokowi, PDIP Kehilangan Kursi Ketua DPR
    Riset Nomura Prediksi Jokowi Ungguli Prabowo  
    Sambil Salam Dua Jari, Tiga Fraksi DPR Walk Out
    Kiai Laporkan Dugaan Pemalsuan Dukungan ke Jokowi

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.