Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Kaji Perubahan Struktur Bea Keluar CPO  

image-gnews
Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi. TEMPO/Imam Sukamto
Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta: Pemerintah tengah mempertimbangkan perubahan struktur bea keluar produk sawit dan turunannya. Perubahan itu dilakukan untuk mendorong industri hilir.

"Jadi nanti bea keluar untuk produk turunan crude palm oil (CPO), makin ke hilir akan makin rendah, bahkan mungkin di-nol-kan," kata Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krismurthi di kantornya, Kamis, 22 Mei 2014. (Baca: Bea Keluar CPO Naik Jadi 13,5 persen)

Menurut Bayu, saat ini Kementerian Perdagangan sedang menyusun formula untuk menyusun struktur bea keluar yang baru. Selain itu, beberapa pemangku kepentingan lain seperti Kementerian Perindustrian dan asosiasi pengusaha juga dimintai masukan. (Baca: Awal 2014, Ekspor CPO Turun 22 Persen)

Saat ini, tarif bea keluar progresif untuk CPO ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2008 tentang penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar. Tarif bea keluar CPO terendah adalah 7,5 persen untuk harga referensi US$ 750-800 per ton.

Sedangkan harga tertinggi adalah 22,5 persen untuk harga referensi di atas US$ 1.250 ton. Sedangkan untuk 32 item produk turunannya sebesar ditetapkan 0-15 persen.

Pernyataan Bayu diamini oleh Panggah Susanto, Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin). "Di Kementerian Perindustrian sudah selesai, sekarang tinggal interdept antarkementerian," ujarnya. Setelah itu, baru hasilnya akan disampaikan dalam bentuk rekomendasi ke Kementerian Keuangan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Meski tidak merinci, Panggah bilang setidaknya ada sekitar lima produk hasil rekomendasi Kemenperin yang akan diubah untuk diturunkan bea keluarnya. Beberapa produk tersebut antara lain adalah bungkil sawit dan biodiesel.

Sementara, Direktur Eksekutif Gapki Fadhil Hasan, Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), menyatakan bea keluar sawit yang berlaku di Indonesia saat ini sudah tidak kompetitif lagi. Sebab, bea keluar untuk sawit dan produk turunannya di Malaysia sudah jauh lebih rendah.

Fadhil mencontohkan bea keluar CPO Malaysia saat ini hanya berkisar 0-5,5 persen. "Kami juga sudah sampaikan kajian kami ke pemerintah. Kami minta bea keluar ini diturunkan," katanya.

PINGIT ARIA

Berita terpopuler:
DKI Andalkan Pendapatan dari Pusat Belanja

Tertinggi, Konsumsi Media Online di Jawa

Tokobagus.com Ganti Nama, Promosi Harus Gencar

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Barang Pekerja Migran Bebas Masuk tapi Harus Ikuti Peraturan Menteri Keuangan, Apa Saja Syaratnya?

14 jam lalu

Petugas memeriksa barang bawaan calon penumpang pesawat yang telah dipindai menggunakan perangkat `X-ray Automated Tray Return System` di Terminal Internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, Selasa 3 September 2019. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf
Barang Pekerja Migran Bebas Masuk tapi Harus Ikuti Peraturan Menteri Keuangan, Apa Saja Syaratnya?

Kementerian Perdagangan menghapus pembatasan jumlah maupun jenis pengiriman atau barang impor milik pekerja migran (PMI) tapi tetap diawasi Bea Cukai


Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif

1 hari lalu

Direktur Jenderal Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Budi Santoso menghadiri _open house_ di rumah pribadi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di kawasan Cipinang, Jakarta Timur pada Rabu, 10 April 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif

Harga komoditas produk pertambangan yang dikenakan bea keluar fluktuatif, konsentrat tembaga dan seng masih naik pada periode Mei 2024.


Kemendag Sosialisasikan Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Soal Pengaturan Impor

1 hari lalu

Petugas memeriksa barang bawaan penumpang di Bandara Soekarno Hatta, Jakarta. TEMPO/Subekti.
Kemendag Sosialisasikan Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Soal Pengaturan Impor

Permendag nomor 3 tahun 2023 diklaim belum sempurna.


Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

6 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas melantik Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama atau Pejabat Eselon I dan II Kementerian Perdagangan.


Pameran Dekorasi Rumah Indonesia di Taiwan Raup Transaksi Rp 4,73 Miliar

6 hari lalu

Dekorasi Rumah dan Dinding yang Hemat Biaya.
Pameran Dekorasi Rumah Indonesia di Taiwan Raup Transaksi Rp 4,73 Miliar

Kementerian Perdagangan menggelar pameran dekorasi rumah Indonesia di Taiwan, total transaksi yang diperoleh Rp 4,73 miliar.


Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan Lantik 6 Pejabat Eselon I dan II, Berpesan Waspadai Situasi Geopolitik Timur Tengah

6 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melantik 3 pejabat eselon I dan 3 pejabat eselon II di Kementerian Perdagangan pada Jumat, 26 April 2024 kemarin. Doc. Istimewa/ Humas Kementerian Perdagangan.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan Lantik 6 Pejabat Eselon I dan II, Berpesan Waspadai Situasi Geopolitik Timur Tengah

Menteri Perdagangan melantik pejabat eselon I dan II. Dia berpesan agar siap menghadapi keadaan geopolitik Timur Tengah saat ini.


Kini Impor Bahan Baku Plastik Tidak Perlu Pertimbangan Teknis Kemenperin

8 hari lalu

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita . (ANTARA/HO-Kementerian Perindustrian/rst)
Kini Impor Bahan Baku Plastik Tidak Perlu Pertimbangan Teknis Kemenperin

Kementerian Perindustrian atau Kemenperin menyatakan impor untuk komoditas bahan baku plastik kini tidak memerlukan pertimbangan teknis lagi.


Kementerian Perdagangan Sebut Utang Rafaksi Minyak Goreng Segera Dibayar

9 hari lalu

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Isy Karim, usai rapat bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu, 21 Juni 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari.
Kementerian Perdagangan Sebut Utang Rafaksi Minyak Goreng Segera Dibayar

Kementerian Perdagangan mengatakan bahwa utang rafaksi minyak goreng akan segera dibayarkan.


Kemendag Gelar Festival Hari Konsumen Nasional

13 hari lalu

Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Moga Simatupang. TEMPO/Amelia Rahima Sari.
Kemendag Gelar Festival Hari Konsumen Nasional

Kementerian Perdagangan atau Kemendag menggelar festival untuk memperingati Hari Konsumen Nasional (Harkonas).


Kementerian Perdagangan Sebut Sektor Penjualan Online Terbanyak Mendapat Keluhan dari Konsumen

15 hari lalu

Ilustrasi belanja online / e-commerce. freepik.com
Kementerian Perdagangan Sebut Sektor Penjualan Online Terbanyak Mendapat Keluhan dari Konsumen

Kementerian Perdagangan menyebut sektor penjualan online paling banyak dilaporkan keluhan konsumen lantaran banyak penipuan. Selain itu, Kemendag telah menutup setidaknya 223 akun yang diindikasi sebagai penipu.