Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Alasan Industri Pulp dan Kertas Akan Digenjot  

Editor

Muchamad Nafi

image-gnews
TEMPO/ Tulus Wijanarko
TEMPO/ Tulus Wijanarko
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Agro Kementerian Perindustrian, Panggah Susanto, menilai industri pulp dan kertas merupakan sektor yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Karena itu, industri ini harus mendapat perhatian dari segala pihak untuk ditingkatkan.

"Industri ini memiliki daya saing yang baik di tengah potensi yang besar untuk dikembangkan," kata Panggah dalam media briefing Paperex Indonesia, Rabu, 22 Januari 2014.

Saat ini, kata Panggah, hanya sedikit negara yang memiliki kemampuan dan potensi mengembangkan industri pulp dan kertas di dunia. Selain Indonesia, barangkali tinggal sejumlah negara di Amerika Latin yang bisa menjadi produsen pesaing. "Negara-negara Eropa sudah lama mengembangkan industri ini, sehingga pada titik tertentu saat ini sudah tidak bisa meningkat lagi," ujarnya.

Menurut dia, kebutuhan kertas dunia telah mencapai 349 juta ton. Bahkan, diperkirakan bisa meningkat menjadi 490 juta ton pada 2020. "Kebutuhan dunia sebesar itu bisa diisi oleh potensi di Indonesia," ujarnya.

Berdasarkan catatan Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia, saat ini kapasitas terpasang industri pulp sebesar 7,9 juta ton per tahun, sementara kertas 12,98 juta ton per tahun. Adapun perusahaan pulp berjumlah 12 dan akan bertambah satu unit pada 2015. Penambahan tersebut akan meningkatkan kapasitas terpasang menjadi 8,23 juta ton per tahun.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hanya, Panggah tak memungkiri sejumlah tantangan yang harus dihadapi oleh industri dalam negeri. Terutama, black campaign dari lembaga-lembaga non-pemerintah perihal isu lingkungan. Untuk itu, Kementerian Perindustruan berencana menjadikan penerapan dokumen ilegal (SVLK) sebagai acuan global agar semakin kredibel. "Harus timbal balik, tak hanya kertas ekspor yang dipermasalahkan, tapi produk-produk impor juga," ujarnya.

AYU PRIMA SANDI

Berita Lainnya:
Di Twitter, Eksistensi Ani SBY Kurang Populer
Ani Yudhoyono Minta Maaf di Instagram
Tak seperti Ani SBY, Michelle Cuekkan Olok-olokan
Heboh Instagram Ani SBY, Muncul Situs IstanaGeram 
Seperti Ani SBY, Instagram Istri Assad pun Didebat  

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Tahun Ini Pemerintah Naikkan Target Belanja Negara Pakai Produk Dalam Negeri Sampai 95 Persen

51 hari lalu

Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Kementerian Perindustrian, Heru Kustanto. (Kemenperin)
Tahun Ini Pemerintah Naikkan Target Belanja Negara Pakai Produk Dalam Negeri Sampai 95 Persen

Tahun ini target penggunaan produk dalam negeri dari belanja barang dan belanja modal ditargetkan sekitar 95 persen


Asosiasi Sebut Pemerintah Belum Serius Membenahi Industri

51 hari lalu

Pedagang tengah menata gulungan kain dalam toko di kawasan Cipadu, Tangerang, Banten, Kamis, 11 Januari 2024. Sementara Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan, industri industri TPT mengalami perlambatan. Tempo/Tony Hartawan
Asosiasi Sebut Pemerintah Belum Serius Membenahi Industri

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia menyebut pemerintah belum serius membenahi industri dalam negeri.


Kontainer Menumpuk di Pelabuhan, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Saling Kritik

52 hari lalu

1. Menteri Keuangangan Sri Mulyani (Paling Kanan) Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (Kedua dari kanan) dan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga saat melakukan pelepasan secara simbolis kontainer yang tertahan akibat izin impor. Tanjung Priok Jakarta Utara, 18 Mei 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Kontainer Menumpuk di Pelabuhan, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Saling Kritik

Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian saling tuding sebagai biang menumpuknya ribuan kontainer barang impor di pelabuhan


Kemenperin Pastikan Tak Ada Keluhan dari Pelaku Usaha saat Pertek Berlaku

52 hari lalu

Juru Bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arif dan jajarannya melakukan konferensi pers di Ruang Rajawali, Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan pada Senin, 20 Mei 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Kemenperin Pastikan Tak Ada Keluhan dari Pelaku Usaha saat Pertek Berlaku

Kemenperin memastikan sejak regulasi terkait pertimbangan teknis (Pertek) yang mengatur impor berlaku, tidak ada keluhan dari pelaku industri


Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

13 Mei 2024

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, 11 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

Wacana penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo berpotensi membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)


Berkaca Kasus PHK Pegawai Bata, Apa Hak Karyawan yang Kena Pemutusan Hubungan Kerja?

12 Mei 2024

Pekerja mengelem bahan yang akan dijadikan sebagai sepatu di pabrik Sepatu Bata, Purwakarta, Jawa Barat, 28 Mei 2015. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Berkaca Kasus PHK Pegawai Bata, Apa Hak Karyawan yang Kena Pemutusan Hubungan Kerja?

Ratusan karyawan pabrik sepatu Bata kena PHK massal. Apa saja hak pegawai baik tetap maupun kontrak yang kena pemutusan hubungan kerja?


233 Karyawan Bata di PHK, Bagaimana Jaminan Hak-hak Pegawai Pabrik Sepatu Itu?

9 Mei 2024

Suasana pekerja dalam pembuatan sepatu di pabrik Sepatu Bata, Purwakarta, Jawa Barat, 28 Mei 2015. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
233 Karyawan Bata di PHK, Bagaimana Jaminan Hak-hak Pegawai Pabrik Sepatu Itu?

PT Sepatu Bata melakukan PHK ratusan karyawan secara bertahap. Bagaimana jaminan terhadap hak-hak pegawai pabrik sepatu itu?


Kemenperin Periksa Pejabat Terlibat Penipuan SPK Fiktif, Terbongkar karena Aduan Pihak Ketiga

6 Mei 2024

Ilustrasi Penipuan. vocfm.co
Kemenperin Periksa Pejabat Terlibat Penipuan SPK Fiktif, Terbongkar karena Aduan Pihak Ketiga

Seorang pejabat di Kemenperin menyalahgunakan jabatan untuk membuat SPK fiktif.


Kini Impor Bahan Baku Plastik Tidak Perlu Pertimbangan Teknis Kemenperin

25 April 2024

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita . (ANTARA/HO-Kementerian Perindustrian/rst)
Kini Impor Bahan Baku Plastik Tidak Perlu Pertimbangan Teknis Kemenperin

Kementerian Perindustrian atau Kemenperin menyatakan impor untuk komoditas bahan baku plastik kini tidak memerlukan pertimbangan teknis lagi.


Australia Cabut Bea Masuk Kertas A4 Indonesia, Momentum Tingkatkan Ekspor

12 Maret 2024

Alat berat melakukan bongkar muat batang pohon Eucalyptus yang merupakan bahan baku kertas di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa, 22 Agustus 2023. BPS mencatat, PDB industri kertas dan barang dari kertas, percetakan, dan reproduksi media rekaman tumbuh 2,22 persen (yoy) pada kuartal I/2023, dipicu oleh meningkatnya ekspor produk industri kertas. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Australia Cabut Bea Masuk Kertas A4 Indonesia, Momentum Tingkatkan Ekspor

Ekspor kertas A4 Indonesia ke Australia turun sejak pengenaan bea masuk anti dumping tersebut berlaku.