TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perindustrian Mohamad Suleman Hidayat mengakui, program angkutan umum murah untuk pedesaan bukan sebuah program yang secara komersial menguntungkan. Oleh sebab itu, Kementerian Perindustrian akan menggenjot realisasi program ini dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
"Saya kira memang belum menguntungkan. Tapi akan tetap dijalankan walaupun secara komersial memang belum menguntungkan," katanya di gedung DPR, Selasa, 19 November 2013.
Menurut dia, untuk menjalankan program ini, jika pihak swasta ingin terlibat maka perusahaan tersebut harus memiliki permodalan yang cukup kuat. Dalam waktu dekat, Hidayat mengatakan akan mencari badan usaha milik negara (BUMN) yang berminat sehingga dana APBN bisa digunakan melalui BUMN tersebut. "Kalau ada BUMN yang mulai lalu nanti swasta yang juga minat kalau mereka melihat prospeknya potensial. Program ini kan sustainable, kalau secara komersial menguntungkan lebih baik," katanya.
Selain mencari BUMN, Hidayat mengatakan pemerintah terbuka pada pihak swasta asing, bukan hanya swasta lokal. Tapi, ia menegaskan bahwa untuk angkutan umum pedesaan dengan mesin di bawah 1.000 cc, pemerintah lebih memprioritaskan pengusaha swasta lokal. "India pernah minat masuk untuk mesin dengan kapasitas 1.000 cc tapi pemerintah prefer itu digarap oleh swasta lokal. Kan tidak bisa saya tahan terus nanti menyalahi aturan World Trade Organization (WTO)," katanya.
Mengenai nilai investasi, Hidayat belum bisa memastikan berapa anggaran yang dibutuhkan. Tapi, untuk satu unit angkutan umum, ia mengatakan harganya berkisar pada Rp 50 juta. Dengan kisaran angka tersebut, Hidayat tidak menutup kemungkinan jika ada agen pemegang merek (APM) besar seperti Toyota untuk menggarap kendaraan angkutan umum murah pedesaan ini.
Kementerian Perindustrian, kata dia, akan terus bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk membuat dan mengembangkan prototipe kendaraan angkutan umum pedesaan sehingga ditemukan sebuah formula yang tepat sebelum mencari investor. "Sebenarnya ini bisa dikembangkan dan prospektif, tapi memang belum ada investor yang mau," katanya.
Program angkutan umum murah (angkutan pedesaan) yang dicanangkan sejak tahun 2010 adalah untuk membuat platform kendaraan angkutan umum (pick up) yang dapat dikonversi menjadi mobil penumpang. Program ini sesuai dengan arahan Presiden yang tertuang dalam PERPRES No. 15 tahun 2010 yaitu pada Klaster IV Program Pro Rakyat, antara lain program kendaraan angkutan umum murah.
Dalam program kendaraan angkutan murah ini Kementerian Perindustrian bersama BPP Teknologi mendesain prototipe platform dan komponennya. Saat ini program tersebut masih terus berjalan berupa bantuan peralatan dan uji coba untuk pengembangan beberapa merek lokal antara lain Tawon, Gea, dan VIAR.
ANANDA TERESIA
