Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kementerian Kelautan Minta BBM Nelayan Dijamin  

image-gnews
Seorang nelayan mengecek lampu kapal di Muara Baru, Jakarta Utara, Jumat 8 Mei 2012. Nelayan di jakarta Utara mengeluhkan sulitnya mendapatkan Bahan Bakar Minyak berjenis solar karena adanya Pembatasan dari SPBU untuk membeli Solar dengan menggunakan Jerigen. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Seorang nelayan mengecek lampu kapal di Muara Baru, Jakarta Utara, Jumat 8 Mei 2012. Nelayan di jakarta Utara mengeluhkan sulitnya mendapatkan Bahan Bakar Minyak berjenis solar karena adanya Pembatasan dari SPBU untuk membeli Solar dengan menggunakan Jerigen. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Iklan

TEMPO.COJakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengaku telah meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), BPH Migas, dan Pertamina untuk menjamin terpenuhinya pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi para nelayan.

"Kami telah minta agar kebutuhan BBM yang akan didistribusikan ke daerah dipisahkan penggunaannya. Selama ini disatukan untuk keperluan transportasi, ke depan diharapkan untuk nelayan bisa dibuat tersendiri," kata Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Gelwynn Yusuf kepada Tempo, Selasa, 23 April 2013.

Permintaan pasokan BBM subsidi ini menyikapi terjadinya kelangkaan solar bersubsidi yang mengakibatkan nelayan tak bisa melaut. Gelwynn mengakui kelangkaan ini akan berimbas pada produksi perikanan tangkap karena mengurangi kemampuan nelayan untuk melaut.

Kelangkaan ini, dia melanjutkan, bukan hanya terjadi pada BBM bersubsidi, tapi juga pada BBM non-subsidi. Di lapangan, nelayan terpaksa membeli solar bersubsidi Rp 5.500-6.000 per liter. Padahal, BBM bersubsidi ditetapkan pemerintah hanya Rp 4.500 per liter. "Kami ingin BBM bersubsidi harus betul-betul dialokasikan untuk nelayan per kabupaten," katanya. 

Seperti diketahui, belakangan ini terjadi kelangkaan solar bersubsidi di beberapa wilayah. Kelangkaan solar bersubsidi ini juga berimbas besar pada nelayan.

Ratusan nelayan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, tidak bisa melaut karena tidak kebagian jatah solar bersubsidi. Seorang nelayan di Kecamatan Muncar, Paimin, mengatakan ia membutuhkan 400 liter solar untuk dua kapal ikannya. Namun Paimin tidak mendapatkan solar saat membeli di stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN) Muncar.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Begitu pun nelayan di Kota Langsa, yang hingga kini masih kesulitan memperoleh solar bersubsidi. Bahkan akibat ketiadaan solar itu, sejumlah kapal nelayan tak bisa melaut. Sementara itu, SPBN Kuala Langsa, yang diperuntukkan bagi penyediaan BBM nelayan, sejak berapa bulan terakhir mengalami kekosongan stok solar bersubsidi.

ROSALINA


Topik Terhangat:
Caleg
 | Ujian Nasional | Bom Boston | Lion Air Jatuh | Preman Yogya

Berita Terpopuler:
Dinasti Banten Rame-rame Jadi Caleg DPR dan DPD

Izinkan Nazar Berobat, Kepala LP Cipinang Dicopot

Fakta-fakta Mengarah ke Motif Pelaku Bom Boston  

Bom Boston, FBI Harus Jawab 5 Hal Ini

Mourinho Diusir, Presiden Madrid Serukan Persatuan


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Menteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan

1 jam lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.
Menteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mengajak investor untuk investasi perikanan di Indonesia.


KKP Tangkap Kapal Malaysia Pencuri Ikan yang Tercatat sudah Dimusnahkan tapi Masih Beroperasi

3 hari lalu

Penenggelaman dua kapal ikan asing pelaku pencurian ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kotaraja Lampulo, Aceh, Kamis 18 Maret 2021. ANTARA/HO-KKP
KKP Tangkap Kapal Malaysia Pencuri Ikan yang Tercatat sudah Dimusnahkan tapi Masih Beroperasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap kapal pencuri ikan berbendera Malaysia. Kapal itu tercatat sudah dimusnahkan tapi masih beroperasi


Harga BBM Terdampak Perang Iran - Israel? Ini Kata Pertamina, DPR dan Pengamat

13 hari lalu

Ilustrasi SPBU Pertamina. ANTARA
Harga BBM Terdampak Perang Iran - Israel? Ini Kata Pertamina, DPR dan Pengamat

Pecahnya konflik Iran - Israel dikhawatirkan berdampak pada harga BBM karena terancam naiknya harga minyak mentah dunia.


Kementerian Kelautan dan Perikanan Buka Pendaftaran Taruna 2024, Simak Jalur dan Syaratnya

20 hari lalu

Ilustrasi mahasiswa. Freepik.com
Kementerian Kelautan dan Perikanan Buka Pendaftaran Taruna 2024, Simak Jalur dan Syaratnya

Kementerian Kelautan dan Perikanan buka pendaftaran peserta didik 2024. Cek di sini caranya.


Makan Siang Gratis Akan Gunakan Dana BOS, Pengamat Ekonomi Sebut Bisa Begini Dampaknya

56 hari lalu

Sejumlah siswa menunjukkan makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis itu. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Makan Siang Gratis Akan Gunakan Dana BOS, Pengamat Ekonomi Sebut Bisa Begini Dampaknya

Para ekonom mengkritisi penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis Prabowo-Gibran. Jika dipaksa menggunakan, apa dampaknya?


Produksi Garam Nasional Lampaui Target

28 Februari 2024

Produksi Garam Nasional Lampaui Target

Produksi terbesar diperoleh dari sektor produksi garam rakyat yang mencapai 2,2 juta ton,


Defisit Anggaran Melebar 2,8 Persen dari PDB, Gara-gara Subsidi Pupuk, BLT dan BBM

26 Februari 2024

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI. Airlangga Hartarto saat diwawancara oleh wartawan Istana Kepresidenan terkait film Dirty Vote di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin,  12 Februari 2024. Airlangga mengatakan film Dirty Vote merupakan black campaign dan tidak perlu ditanggapi. TEMPO/Subekti.
Defisit Anggaran Melebar 2,8 Persen dari PDB, Gara-gara Subsidi Pupuk, BLT dan BBM

Defisit anggaran akan melebar menjadi 2,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah menambah subsidi pupuk, BLT, dan menahan kenaikan BBM.


Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Masuk APBN 2025, Jokowi Matangkan di Sidang Kabinet Pekan Depan

24 Februari 2024

Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengajak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto makan di warung bakso di Bandongan, Magelang, Jawa Tengah, Senin, 29 Januari 2024. Keduanya diketahui baru meresmikan Graha Utama Akademi Militer Magelang. Tim Media Prabowo Subianto
Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Masuk APBN 2025, Jokowi Matangkan di Sidang Kabinet Pekan Depan

Program makan siang gratis Prabowo-Gibran masuk APBN 2025, Jokowi akan matangkan di sidang kabinet Senin depan.


Anggaran jadi Polemik, Ekonom Usulkan Refocusing Program Makan Siang Gratis

19 Februari 2024

Anggaran jadi Polemik, Ekonom Usulkan Refocusing Program Makan Siang Gratis

Ekonom CORE Indonesia, Mohammad Faisal, mengusulkan refocusing program makan siang gratis Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.


Pemangkasan Subsidi BBM untuk Makan Siang Gratis, Pengamat: Bisa Menurunkan Penerimaan Pajak

19 Februari 2024

Tak Setuju Subsidi BBM Dipangkas untuk Makan Siang Gratis, Ekonom: Bisa Picu Lonjakan Inflasi
Pemangkasan Subsidi BBM untuk Makan Siang Gratis, Pengamat: Bisa Menurunkan Penerimaan Pajak

Pengamat menilai jika subsidi BBM dipangkas untuk program makan siang gratis maka penerimaan pajak bisa menurun.