"Kalau tidak ada identitas yang membuktikan kalau masyarakat tersebut nelayan, memang sangat sulit untuk melakukan pengawasan. Imbasnya, bisa terjadi kebocoran atau penyimpangan terhadap BBM bersubsidi tersebut," kata Dirjen Perikanan Tangkap KKP, Gellwynn Jusuf.
Dalam program smart card ini, Gellwynn mengatakan, KKP melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebagai penentu kebijakan, pencetus, dan penyiap metode serta evaluator terkait dengan kuota untuk setiap kapal. Sistem pendistribusian juga harus melalui persetujuan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan pihak penyalur BBM.
Sebagai pilot project, program ini rencananya dilakukan di lima lokasi Industrialisasi Perikanan Tangkap. Lima lokasi yang direncanakan adalah Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman-DKI Jakarta, PPS Bungus-Sumatera Barat, PPS Bitung-Sulawesi Utara, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pelabuhan Ratu-Jawa Barat, dan PPN Ambon-Maluku.
ROSALINA
Topik Terhangat:
Ujian Nasional | Bom Boston | Lion Air Jatuh | Preman Yogya | Prahara Demokrat
Berita Terpopuler:
Hari Bumi 2013: Pergantian Musim Google Doodle
Tersangka Bom Boston Ngetwit Setelah Ledakan
Menteri Keuangan Diberhentikan Saat Bertugas di AS
