"Bagaimana bicara industrialisasi kalau nelayan tidak disejahterakan. Industrialisasi ini kan bahan bakunya ikan," ujarnya.
Kurang berpihaknya pemerintah terhadap kebutuhan nelayan terlihat dari jumlah stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN) yang belum memadai. Saat ini jumlah SPBN yang tersedia di seluruh Indonesia baru sekitar 300 unit, padahal kebutuhannya mencapai 600 unit. Jumlah kuota solar bersubsidi yang disediakan pemerintah juga hanya sekitar 1,6 juta kiloliter dari kebutuhan rata-rata per tahun 2,5 juta kiloliter.
"Kita perlu uji seberapa besar keseriusan pemerintah terhadap jaminan sektor perikanan. Tidak ada perhatian khusus pemerintah," ujar dia.
Pemerintah menargetkan produksi perikanan tahun ini mencapai 22,39 juta ton, yang terdiri dari perikanan tangkap sebesar 5,50 juta ton dan perikanan budidaya sebesar 16,89 juta ton. Sebelumnya, KKP juga pernah menegaskan akan mempermudah penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan. Rencananya, KKP akan menerbitkan kartu pintar (smart card) yang berfungsi untuk identitas nelayan dalam pengambilan BBM tersebut.