TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Anggaran DPR, Satya W. Yudha, meminta pemerintah merevisi asumsi subsidi bahan bakar minyak pada tahun ini yang diperkirakan bisa mencapai Rp 216,8 triliun atau bengkak sebanyak Rp 78,6 triliun dari pagu APBN-P. "Perkiraan itu harus dievaluasi, kalaupun membengkak harusnya tidak setinggi itu," ujar Satya, ketika dihubungi pada Ahad, 8 Juli 2012.
Satya menjelaskan meski pembengkakan subsidi sudah dihitung dengan naiknya konsumsi, tetap saja tidak akan setinggi perhitungan pemerintah. Alasannya adanya penurunan harga minyak dunia dan juga harga minyak nasional atau Indonesian Crude Price (ICP).
ICP, misalnya, dalam APBN-P diasumsikan sebesar US$ 105 per barel. Tapi rata-rata realisasi selama enam bulan terakhir lebih rendah dari angka tersebut, yaitu hanya US$ 100,7 per barel yang diprediksi masih bisa lebih rendah di bulan berikutnya.
Selain itu tingginya pembengkakan subsidi juga disebabkan oleh pemerintah belum mampu memberantas penyelundupan BBM yang masih marak di daerah-daerah sekitar pertambangan dan perkebunan. Ia mencontohkan terjadinya penyelundupan sebesar 1 juta kiloliter BBM subsidi bisa merugikan negara hingga Rp 4 triliun.
"Jangan sampai sudah dipenuhi kuota kebutuhan BBM subsidi, tapi larinya untuk memenuhi kebutuhan penyelundup," ujar Satya. Ia meminta komisi yang terkait harus berhati-hati dalam memberi tambahan kuota yang diminta oleh pemerintah.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo memperkirakan belanja untuk subsidi BBM akan melewati pagu APBN-P 2012 yang semula Rp 137,4 triliun menjadi Rp 216,8 triliun. Sebab, selama semester pertama tahun ini, belanja subsidi BBM pemerintah telah mencapai Rp 88,9 triliun atau telah menghabiskan 64 persen dari kuota tahun ini. Diperkirakan kucuran dana untuk subsidi BBM ini akan lebih melonjak pada semester dua mendatang, yakni mencapai Rp 127,9 triliun.
GUSTIDHA BUDIARTIE
Bisnis Terkini
Sahid Grup Bangun Mal dan Kondotel Yogyakarta
Gas Naik, Ini Komentar Dahlan Iskan
Pengusaha Khawatir Banjir Makanan-Minuman Ilegal
Singapura Tingkatkan Kepemilikan Saham di BTN
