Operator Seluler Natrindo Sulit Berkompetisi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Jakarta:PT Natrindo Telepon Seluler yang akhir tahun ini akan diberi lisensi komunikasi seluler frekuensi 1800 megahertz diperkirakan akan sulit berkompetisi dengan operator yang ada. Penyebabnya biaya investasi yang kelewat tinggi. Pendapat ini datang dari ketua Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia, Rudiantara, dalam perbicangan dengan Tempo News Room di Jakarta, Selasa (17/12). Menurut Rudi, frekuensi Global System for Mobilecommunication (GSM) 1800 pada dasarnya berperan sebagai pelengkap teknologi GSM 900 yang sudah ada. Teknologi ini, ujarnya, paling tepat digunakan pada area yang mempunyai tingkat kepadatan penduduk dan telekomunikasi yang tinggi. Seperti di kota Jakarta, Surabaya dan Medan. Alasannya dengan frekuensi yang tinggi, kemampuan membawa data juga semakin besar. Namun sebaliknya, secara alamiah semakin tinggi frekuensi jangkauannya semakin pendek. Sehingga otomatis membutuhkan pemancar (base transceiver receiver) yang lebih banyak. “Perbandingannya, untuk luas cakupan yang sama, frekuensi 1800 butuh pemancar 3 kali lebih banyak daripada frekuensi 900,” papar Direktur Strategi dan Pengembangan PT Excelcomindo Pratama ini. Ia menyebutkan biaya investasi perpemancar untuk 1800, sekitar US$ 70 ribu, memang lebih rendah ketimbang 900, sekitar US$ 150 ribu. Namun jika satu pemancar 900 setara dengan tiga pemancar 1800, maka untuk luas cakupan yang sama, 1800 membutuhkan biaya investasi US$ 210 ribu. Dengan kondisi itu, katanya, investasi 1800 di kota-kota besar masih bisa kompetitif, namun jika operator kemudian harus meliputi rute jalanan seperti Jakarta-Bandung, Bandung-Semarang, dan Yogyakarta-Solo, beban investasi menjadi berlipat ganda. Beberapa waktu lalu Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Djamhari Sirat mengisyaratkan akan memberi lisensi frekuensi 1800 nasional untuk Natrindo. Sebelumnya Natrindo adalah pemegang lisensi 1800 regional Jawa Timur. Selain ada enam perusahaan lain yang memiliki lisensi regional, yaitu PT. Astratel (wilayah operasi Sumatera Utara dan Selatan), PT. Aria West Internasional (Jawa Barat), PT. Inti Mitratama Abadi (Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi), PT. Mitra Perdana (Jawa Tengah), PT. Primarindo Sistel (Kalimantan), dan PT. Kodel Margahayu Telindo (Sulawesi dan Bali). Namun dari tujuh operator itu, yang sudah beroperasi hanya Natrindo. Belakangan setelah meninjau kembali pemberian lisensi, pemerintah memutuskan mencabut lisensi enam perusahaan lain dan meminta mereka bergabung dengan Natrindo dan beroperasi secara nasional. “Peluang usaha Natrindo tidak gampang. Kalau gampang dan menarik sudah banyak yang mau masuk,” katanya. Diutarakannya, alasan pemerintah ketika itu membuka frekuensi 1800 semata-mata karena alokasi lebar pita (bandwidth) untuk frekuensi 900 sudah habis dibagi kepada operator yang ada, sementara peminat sektor telekomunikasi masih banyak. Ia lalu menunjuk contoh di berbagai negara di dunia, sangat sedikit operator seluler yang hanya menggunakan frekuensi 1800 tanpa 900. Di antaranya adalah One to One di Inggris dan E Plus di Jerman. “Itu juga tidak sukses-sukses amat,” sergahnya. Di kedua negara tersebut, ia menambahkan, penggunaan frekuensi 1800 secara penuh masih menguntungkan karena dilihat dari kondisi geografis yang tidak begitu luas, sehingga semua wilayah bisa dianggap high density. Namun jika dilihat dari kondisi geografis Indonesia yang membentang luas, penggunaan frekuensi 1800 saja tidak menguntungkan. Karenanya Rudi yakin, untuk periode 2003 sampai 2004, industri telekomunikasi seluler masih dikuasai pemain lama. Yaitu PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. melalui PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel), PT Indonesian Satellite Corporation Tbk. lewat PT Satelit Palapa Indonesia (Satelindo) dan Indosat Multimedia Mobile (IM3), dan PT Excelcomindo Pratama (ProXL). Selain Natrindo, Rudi memaparkan, operator seluler yang bakal bergabung adalah operator AMPS (Advanced Mobile Phone System). Yaitu PT Komunikasi Seluler Indonesia, PT Metro Selular Indonesia dan PT Telekomunikasi Seluler Raya di bawah bendera Grup Bhakti—pemilik PT Bimantara Citra Tbk. Selanjutnya, lanjut dia, operator baru tersebut akan migrasi ke teknologi Code Division Multiple Access (CDMA) 900 megahertz. “Dua-duanya digital, dari segi kapasitas CDMA lebih banyak,” kata dia. (Ucok Ritonga --- Tempo News Room)

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.