Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Janes Hutagalung mengatakan white paper atau paket kebijakan ekonomi setelah program IMF akan menjadi bahasan yang penting dalam sidang Consultative Group for Indonesia 10-11 Desember. Hal itu dikatakan Janes kepada wartawan di Departemen Keuangan Jakarta, Jumat (5/12).Menurut Janes, paket kebijakan ekonomi itu yang akan dijadikan acuan oleh negara-negara kreditor sebelum menyetujui pengucuran pinjaman kepada Indonesia. "Kami akan berdialog dengan mereka tentang itu," katanya.Dalam pertemuan itu, katanya, pemerintah juga akan menjelaskan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh pemerintah dalam bidang ekonomi yang terlihat dari matrik dalam paket kebijakan itu. "Tapi, ini bukan laporan, kami menceritakan saja," imbuhnya.Dalam pertemuan yang diorganisir Bank Dunia itu, pemerintah akan mengajukan pinjaman untuk 2004 hingga Rp 25,8 triliun atau sekitar US$ 2,5-3 miliar. Pinjaman itu terbagi ke dalam pinjaman program dan pinjaman proyek. Kebutuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk tahun 2004 sendiri sebesar Rp 8,5 triliun untuk pinjaman program dan Rp 19,7 triliun untuk pinjaman proyek.Bank Dunia sendiri memakai whiter paper sebagai acuan mengucurkan program yang dibagi ke dalam kelompok base cash dan high cash. Rencananya, setiap tahun Bank Dunia sudah menyiapkan pinjaman sebesar US$ 450 juta sampai US$ 850 juta. Ini merupakan pinjaman dalam pinjaman base cash.Bank Dunia sendiri berjanji akan menaikan pinjaman hingga US$ 1,4 miliar jika pemerintah berhasil meningkatkan pemerintahan yang bersih, memberantas korupsi, kualitas pelayanan dan meningkatkan iklim investasi. Menurutnya, seperti biasanya, jika syarat yang diminta tidak bisa dipenuhi pinjaman yang dikucurkan pun lebih kecil.Senada dengan Janes, Menteri Keuangan Boediono juga mengatakan white paper akan dijadikan acuan negara-negara kreditor memberikan pinjaman. "Patokannya white paper, karena letter of intent sudah tidak ada," katanya. Letter of Intent atau surat pernyataan sanggup bayar merupakan perjanjian antara pemerintah dengan Dana Moneter Internasional (IMF). Pemerintah memutuskan akan menghentikan bantuan IMF hingga akhir tahun ini.Tapi, kata Boediono, bukan karena pinjaman itu pemerintah sungguh-sungguh melaksanakan program ekonomi. "Kami akan lakukan apa yang tertulis di white paper," katanya. Karena, katanya, pinjaman dalam jumlah tinggi secara otomatis akan dikucurkan jika pemerintah berhasil melaksanakan reformasi ekonomi. "Kami akan upayakan itu," katanya. Bagja Hidayat - Tempo News Room
Iklan
