Seratus Wajib Pajak Diperiksa Terkait Restitusi Pajak Fiktif

Reporter

Editor

TEMPO/Dinul Mubarok

TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, setidaknya terdapat 100 wajib pajak badan yang tengah diperiksa terkait tindak kriminal restitusi pajak dengan transaski fiktif. Ia mengaku saat ini sudah ada kemajuan penyelidikan atas ke-100 wajib pajak tersebut.

Sri Mulyani menjelaskan, ke-100 wajib pajak tersebut antara lain berada di Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya. "Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan dan langkah-langkah hukum," katanya saat menggelar konferensi pers di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin (3/5).

Ke-100 wajib pajak badan itu merupakan wajib pajak tahun 2006-2007 dan baru dilakukan penyelidikan pada 2009 lalu. Beberapa kasus disebutkan berkaitan dengan pemalsuan dokumen perpajakan seperti Surat Setoran Pajak.

Menurut Sri Mulyani, pihaknya akan melakukan penelitian dan investigasi terhadap 100 wajib pajak ini. Ia memastikan akan memonitor pengusutan mafia restitusi perpajakan ini. "Ini menyangkut praktik yang lama dan berjalan aman-aman saja selama ini," katanya.

Pengurusan restitusi pajak ini memang mengandung kerawanan karena menyangkut nilai pajak yang besar. "Ini mengurangi penerimaan negara," katanya. Penerimaan dari pajak pertambahan nilai merupakan pilar sangat utama setelah pajak penghasilan badan. Karena itu penanganan restitusi pajak ini perlu dibenahi.

Direktur Investigasi dan Penyelidikan Direktorat Jenderal Pajak Pontas Pane mengaku belum bisa memastikan berapa kerugian akibat restitusi pajak fiktif oleh ke-100 wajib pajak yang saat ini sedang diusut. Sebagai perbandingan kalau tiga kasus restitusi pajak fiktif yang kini sedang diusut mencapai Rp 607 miliar, maka besar kemungkinan nilai kerugian dari ke-100 restitusi pajak fiktif itu bisa mencapai triliunan rupiah.

Direktorat Pajak saat ini sedang mengusut tiga kasus restitusi pajak dengan transaksi fiktif, sebuah perusahaan perkebunan PHS yang dipimpin R di Medan dengan nilai Rp 300 miliar, kedua seorang konsultan pajak tidak resmi di Jakarta dengan inisial Sol yang menerbitkan faktur pajak berdasar transaksi fiktif dengan nilai Rp 247 miliar, dan ketiga biro jasa di Jakarta dengan inisial W yang dipimpin TKB yang menerbitkan faktur pajak transaksi fiktif dengan nilai Rp 60 miliar.

Pontas mengaku ketiga kasus yang sedang diusut itu bukan berarti yang nilainya terbesar. "Bisa jadi ada yang lebih besar dari itu," ujarnya.

Sri Mulyani berjanji akan menyampaikan hasil pengusutan ke-100 wajib pajak ini bila nanti sudah hampir selesai. "Kami akan lakukan sungguh-sungguh dan tidak hanya bersifat ad hoc," katanya.

IQBAL MUHTAROM | RIEKA RAHADIANA






Begini Cara Validasi NIK Menjadi NPWP

23 hari lalu

Begini Cara Validasi NIK Menjadi NPWP

Validasi NIk menjadi NPWP bisa dilakukan secara online melalui situs pajak.go.id.


Apakah NIK Anda Sudah Jadi NPWP? Begini Cara Mengeceknya

46 hari lalu

Apakah NIK Anda Sudah Jadi NPWP? Begini Cara Mengeceknya

Pengintegrasian NIK menjadi NPWP bertujuan agar mempermudah Wajib Pajak (WP) dalam mengurus administrasi perpajakan dengan menggunakan identitas tunggal.


Perusahaan Alat Komunikasi di Jakarta Utara Diduga Lakukan Penggelapan Pajak Rp 292 Miliar

51 hari lalu

Perusahaan Alat Komunikasi di Jakarta Utara Diduga Lakukan Penggelapan Pajak Rp 292 Miliar

Kanwil DJP Jakarta Utara mengungkap dugaan penggelapan pajak sebuah perusahaan alat komunikasi di Jakarta Utara sebesar Rp 292 miliar.


Kasus Suap Angin Prayitno Aji, KPK Tahan 2 Tersangka Baru

25 Agustus 2022

Kasus Suap Angin Prayitno Aji, KPK Tahan 2 Tersangka Baru

KPK menjerat pihak PT Johnlin Baratama dan Bank Panin dalam kasus Angin Prayitno Aji.


Total Pajak Digital hingga Juni Terkumpul Rp 7,1 Triliun

6 Juli 2022

Total Pajak Digital hingga Juni Terkumpul Rp 7,1 Triliun

Jumlah penyelenggara PMSE yang telah ditunjuk untuk memungut pajak digital dan menyetornya ke kas negara sampai Juni 2022 sebanyak 119 entitas.


Dirjen Pajak Jelaskan 2 Cara Aktivasi NIK Jadi NPWP

25 Mei 2022

Dirjen Pajak Jelaskan 2 Cara Aktivasi NIK Jadi NPWP

Integrasi NIK dan NPWP tidak berarti membuat semua orang yang memiliki NIK wajib membayar pajak.


Satgas BLBI Telah Sita Aset Negara dari Obligor Rp 19,16 Triliun

22 April 2022

Satgas BLBI Telah Sita Aset Negara dari Obligor Rp 19,16 Triliun

DJKN Kementerian Keuangan mencatat aset sitaan Satgas BLBI mencapai Rp 19,16 triliun per 31 Maret 2022.


Ditjen Pajak: Pelaporan SPT Tahun Ini Naik 0,03 Persen

1 April 2022

Ditjen Pajak: Pelaporan SPT Tahun Ini Naik 0,03 Persen

Sebanyak 11,46 juta Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dilaporkan sampai 31 Maret 2022 pukul 00.01 WIB. Jumlah tersebut meningkat 0,03 persen.


Kemenkeu: 39,9 Persen Wajib Pajak Sudah Lapor SPT Tahunan

21 Maret 2022

Kemenkeu: 39,9 Persen Wajib Pajak Sudah Lapor SPT Tahunan

Kemenkeu baru menerima 7,57 juta SPT Tahunan dari wajib pajak yang telah melapor atau 39,9 persen.


Begini Cara Mengisi SPT Online 1770 S Melalui e-Form

12 Maret 2022

Begini Cara Mengisi SPT Online 1770 S Melalui e-Form

Selain melalui e-Filing, penyampaian SPT juga dapat dilakukan melalui e-Form. Begini caranya.