“Pemerintah seharusnya punya kontrol sendiri. Jangan biarkan industri udang ini dikendalikan oleh sektor swasta,” kata Riza Damanik dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan di Jakarta, Selasa (9/3).
Riza menyesalkan tak adanya perhatian pemerintah di sektor industri udang. “Kita ini eksportir, tapi standar kualitas udang dikendalikan oleh negara-negara importir melalui sertifikasi,” katanya.
Salah satu bukti dari lemahnya kontrol pemerintah itu menurut Riza adalah terus melemahnya harga komoditas udang ekspor kita. “Tahun 2005, harga rata-rata udang di pasar luar negeri adalah US $ 11,9, sementara tahun 2008 harganya sudah turn ke kisaran US $ 6,8,” kata Riza.
Hari ini, sejumlah organisasi masyarakat akan menggelar aksi teatrikal di depan hotel Gran Melia, Kuningan, jakarta Selatan, tempat berlangsungnya shrimp aquaculture dialoque. Bersama KIARA aksi diikuti oleh gabungan Petambak Indramayu, Perkumpulan Petambak Plasma Udang Windu (PU3UW), Petambak Dipasena Lampung, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), dan Bina Desa.
Dalam aksi ini mereka akan menuntut penghentikan ekspansi, maksimalkan tambak udang eksisting, dan melakukan penindakan terhadap perusahaan yang terbukti bersalah melakukan perusakan lingkungan (mangrove). Mereka menyesalkan keterlibatan pemerintah yang seharusnya tidak mendukung forum tersebut.
PINGIT ARIA