Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Anggaran Rekonstruksi Gempa Ditambah Rp 5,2 Triliun  

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah berencana menambah dana rekonstruksi dan rehabilitasi pasca gempa Sumatera Barat dan Jawa Barat, September tahun lalu, sebesar Rp 5,2 triliun pada rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2010.

Gempa Deputi Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Max Hasudungan Pohan, memaparkan rencana tambahan dana penanganan pasca bencana Sumatera Barat mencapai Rp 3,5 triliun. Adapun untuk Jawa Barat sebesar Rp 1,7 triliun.

“Itu nanti akan masuk ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB),” katanya kepada Tempo di Jakarta, Kamis (4/2). Max belum bisa memastikan jumlah kepala keluarga yang akan menerima tambahan anggaran. Yang jelas, dana itu diperlukan sebagai stimulus perbaikan rumah yang rusak berat dan sedang.

Pada rumah rusak berat, pemerintah akan membantu sebesar Rp 15 juta per kepala keluarga. Adapun pada rusak sedang dibantu Rp 10 juta. “Sifatnya stimulus, misalnya biaya perbaikan Rp 100, tak semuanya diganti pemerintah,” ujarnya.

Berdasarkan laporan Badan Nasional Bencana, hingga saat ini Bappenas mencatat dampak gempa Sumatera Barat mencapai 135.448 unit rumah rusak berat dan 65.380 unit rumah rusak sedang. Adapun dampak gempa Jawa Barat mencapai 41.434 unit rumah rusak berat dan 60.684 unit rumah rusak sedang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Max, rencana tambahan anggaran tersebut telah diajukan kepada Menteri Keuangan. Pemerintah akan mengajukan Rancangan APBN Perubahan 2010 paling lambat pada Maret mendatang.

AGOENG WIJAYA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Penurunan Angka Kemiskinan Rendah ketika Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Bappenas: Ada Disrupsi Ekonomi

8 Februari 2023

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa meninjau kawasan IKN di Kalimantan Timur. Instagram
Penurunan Angka Kemiskinan Rendah ketika Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Bappenas: Ada Disrupsi Ekonomi

Kepala Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa membuka penyebab rendahnya penurunan angka kemiskinan di tengah pertumbuhan ekonomi


Tuntut Bertemu Bupati, Korban Gempa Dirikan Tenda di Alun-Alun Cianjur

25 Januari 2023

Warga terdampak gempa Cianjur memasang tenda di Alun-alun Cianjur, menunggu Bupati Cianjur, Herman Suherman, Rabu 25 Januari 2023./Deden
Tuntut Bertemu Bupati, Korban Gempa Dirikan Tenda di Alun-Alun Cianjur

Massa mendesak bertemu dengan Bupati Cianjur Herman Suherman. Mereka menuntut Herman transparan dalam kelola dana gempa Cianjur.


ASPEKSINDO: Perencanaan Pembangunan Nasional Masih Berbasis Darat

25 Oktober 2022

ASPEKSINDO: Perencanaan Pembangunan Nasional Masih Berbasis Darat | Foto: freepik, image by wirestock
ASPEKSINDO: Perencanaan Pembangunan Nasional Masih Berbasis Darat

RUU Daerah Kepulauan ini sangat strategis dalam membangun daerah berciri kepulauan dan pesisir.


Nasib Gedung Bappenas di Jakarta Setelah Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan

29 April 2022

gedung bappenas setkab.go.id
Nasib Gedung Bappenas di Jakarta Setelah Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan

Pemerintah memikirkan nasib bangunan pemerintah setelah ibu kota negara pindah ke Penajam Paser Utara. Sudah ada gambaran tentang gedung Bappenas.


BRIN Buka Peluang Kerja Sama Riset dengan Lembaga Independen

21 Februari 2022

Diskusi online KSIxChange#40: Potensi Kerja Sama Antar Lembaga Riset dengan Pengambil Kebijakan untuk Mendorong Proses Penyusunan Kebijakan Berbasis Bukti dan Inklusif yang disiarkan secara daring, Kamis (20/1)
BRIN Buka Peluang Kerja Sama Riset dengan Lembaga Independen

BRIN tengah mencari cara melembagakan bentuk kerja sama dengan LRI seperti yang telah dilakukan dengan sejumlah universitas.


Peran Lembaga Riset Independen Dorong Kebijakan Inklusif

21 Februari 2022

Diskusi online KSIxChange#40: Potensi Kerja Sama Antar Lembaga Riset dengan Pengambil Kebijakan untuk Mendorong Proses Penyusunan Kebijakan Berbasis Bukti dan Inklusif yang disiarkan secara daring, Kamis (20/1)
Peran Lembaga Riset Independen Dorong Kebijakan Inklusif

Lembaga riset independen melakukan riset hingga dapat menghasilkan produk pengetahuan, lalu mengadvokasi kepada lembaga pemerintahan agar dapat mendorong pada hasil kebijakan yang inklusif.


Mewujudkan Ekonomi Biru melalui Inovasi Pendanaan

23 Desember 2021

Perencana Ahli Utama Kementerian PPN/ Bappenas, Dr. Gellwynn Jusuf
Mewujudkan Ekonomi Biru melalui Inovasi Pendanaan

Konsolidasi melibatkan berbagai kementerian dan lembaga untuk menyiapkan pendanaan biru sehingga dapat memperoleh blue bond.


Mengulas Swakelola Tipe III antara Pemerintah dan Ormas

23 November 2021

KSIxChange bertajuk
Mengulas Swakelola Tipe III antara Pemerintah dan Ormas

Swakelola Tipe III baru berjalan sejak 2018. Masih banyak pihak ormas dan pemerintah yang belum memahaminya. Sosialisasi penggunaan dan manfaat patut digencarkan.


Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan

16 Juli 2021

Dr Sri Yanti ,Direktur Kelautan dan Perikanan , Kementerian PPN/Bappenas dalam acara Launching Multistakeholder Platform For sustainable Fisheries
Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan

Setiap bentuk investasi bidang perikanan, pesisir dan laut harus berbasis kemampuan daya dukung, kemampuan resilience ekosistem dan berdampak luas bagi ekonomi masyarakat


Harmonisasi Pembangunan Kelautan Dan Perikanan

15 Juli 2021

Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perencananaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Sri Yanti
Harmonisasi Pembangunan Kelautan Dan Perikanan

Ada tiga isu yang sangat strategis yakni harmonisasi kewenangan dan kordinasi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, serta harmonisasi Rencana Pengelolaan Perikanan setiap WPP.