TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan akan melibatkan Badan Pusat Statistik atau BPS dalam penyusunan data penerima subsidi energi. Langkah ini diambil untuk memastikan penyaluran subsidi bisa sampai kepada penerima yang berhak.
"BPS adalah institusi yang ditunjuk oleh Bapak Presiden (Prabowo) untuk mengumpulkan semua data baik yang ada di Kemensos, Pertamina, maupun PLN," ujarnya saat ditemui di Kementerian ESDM pada Jumat, 1 November 2024.
Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan, anggaran untuk subsidi energi mencapai Rp 435 triliun, mencakup Liquified Petroleum Gas (LPG), listrik, dan BBM. Besarnya anggaran tersebut, menurut Bahlil banyak subsidi yang tidak tepat sasaran. Berdasarkan hal itu, Prabowo menunjuknya sebagai ketua tim khusus untuk menangani masalah ini. "Nah kami nanti rapat kemungkinan hari Senin atau Selasa, kami mulai rapat untuk menggodok ini," tutur Bahlil.
Bahlil juga mengatakan akan ada dua kemungkinan terkait skema BBM subsidi tepat sasaran ini. Salah satu skema yang mereka rencanakan adalah menyerahkan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Sedangkan skema lainnya, saat ini masih dikaji tim bentukan Prabowo Subianto itu. Bahlil mengatakan, kajian berlangsung dalam kurun waktu dua minggu. "Kalau untuk LPG karena itu terkait UMKM, kemudian masyarakat, ibu-ibu rumah tangga dan saya pikir itu bertahap aja, tapi kita akan mencoba untuk mencari formulasi," tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dan Kepala Badan Investigasi Khusus dan Pengendalian Pembangunan Aris Marsudiyanto, Komisaris Pertamina Simon Aloysius Mantiri, ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis siang, 31 Oktober 2024.
Dalam pertemuan tersebut, salah satu topik yang dibahas adalah mengenai subsidi tepat sasaran. Upaya dalam merealisasikan topik tersebut, Prabowo menunjuk Bahlil sebagai ketua tim pengkajian untuk optimalisasi subsidi energi.
Bahlil juga akan memastikan bahwa tim yang ditunjuk segera menyelesaikan tugas ini dan menyampaikannya kepada Presiden Prabowo sebagai referensi dalam pengambilan keputusan. "Keputusan akan disampaikan setelah tim ini selesai bekerja, dan kami akan melapor kepada Bapak Presiden," ujar Bahlil.
Pilihan editor: Bahas Rencana Bailout untuk Selamatkan Sritex, Menko Airlangga Tegaskan Pemerintah Hanya Fasilitator
