Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Komisi XI DPR akan Panggil BI dan OJK soal Rencana Prabowo Pemutihan Utang

Reporter

Editor

Grace gandhi

image-gnews
Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun, ketika ditemui wartawan di agenda Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF), Rabu, 30 Oktober 2024 di JCC Senayan. TEMPO/Vedro Imanuel
Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun, ketika ditemui wartawan di agenda Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF), Rabu, 30 Oktober 2024 di JCC Senayan. TEMPO/Vedro Imanuel
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mengatakan Dewan berencana memanggil Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membahas rencana pemutihan utang yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

“BI sama OJK nanti kami panggil, karena semuanya itu kan menyangkut keadaan-keadaan yang bersifat khusus,” kata Misbakhun saat ditemui wartawan di Jakarta Convention Center, Rabu, 30 Oktober 2024.

Namun, mengenai waktu pelaksanaannya, Misbakhun masih belum bisa memastikan. Pasalnya, kata dia, masih banyak hal yang perlu dipersiapkan di Komisi XI DPR RI yang belum lama dilantik. Ia juga menilai pemerintahan Prabowo baru mulai berbagai persiapan.

“Kami masih update dulu (dengan anggota). Kami serap semua keinginan dan misi misinya presiden untuk kita jalankan nanti di 2025,” ujarnya.

Politisi Partai Golkar ini mengatakan wacana penghapusan utang petani dan nelayan yang diwacanakan Prabowo berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Menurutnya, pada beleid tersebut telah diatur mengenai regulasi hapus buku, namun belum mengenai hapus tagih.

Menurut Misbakhun, ketika kredit sudah dihapus buku maka sudah keluar dari kategori non performing loan (NPL) di bank. Namun, masih tercatat di BI Checking atau SIstem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) masing-masing debitur. “Kalau sudah hapus tagih baru hilang,” ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan rencana penerbitan Peraturan Presiden terkait pemutihan utang petani mencakup jutaan orang dalam Dialog Ekonomi Kadin bersama Pimpinan Dewan Kadin Indonesia di Menara Kadin, Jakarta, pada Rabu, 23 Oktober 2024. Menurutnya, Perpres ini sedang disusun oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas.

Berdasarkan hasil analisisnya, adik Prabowo Subianto itu menyatakan bahwa jutaan petani dan nelayan masih terbebani oleh utang lama yang berakar dari krisis moneter yang pernah melanda Indonesia. Diperkirakan terdapat sekitar lima hingga enam juta petani dan nelayan yang masih memiliki utang tersebut.

Menurut Hashim, petani dan nelayan dengan utang tersebut kini kesulitan untuk kembali mengakses pinjaman dari perbankan. Setiap kali data mereka tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pengajuan mereka langsung ditolak.

Oyuk Ivani berkontribusi pada artikel ini

Pilihan Editor: Kasus Sritex Gambarkan Kondisi Industri Tekstil RI, Ekonom Celios Sebut Pemerintah Kehabisan Ide

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Presiden Prabowo ke KTT APEC dan G20, Gibran Jalankan Tugas sebagai Kepala Pemerintahan

7 menit lalu

Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat memimpin sidang perdana Kabinet Merah Putih di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2024. TEMPO/Subekti.
Presiden Prabowo ke KTT APEC dan G20, Gibran Jalankan Tugas sebagai Kepala Pemerintahan

Prabowo akan melawat ke luar negeri dalam waktu cukup lama untuk menghadiri KTT APEC di Peru dan G20 di Brasil, Gibran menjalankan tugas kepresidenan


Berkontribusi Signifikan terhadap PDB, BI Ungkap 4 Strategi Genjot Ekonomi Syariah Indonesia

13 menit lalu

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (kedua kiri) bersama Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan), dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kiri) meninjau stan UMKM pada Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2024 di JCC, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2024. Bank Indonesia menyelenggarakan ISEF 2024 pada 30 Oktober - 3 November 2024 yang bertujuan untuk mengintegrasikan serta mewujudkan ide-ide bagi kemajuan ekonomi nasional dan internasional melalui pengembangan ekonomi keuangan syariah. TEMPO/Tony Hartawan
Berkontribusi Signifikan terhadap PDB, BI Ungkap 4 Strategi Genjot Ekonomi Syariah Indonesia

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, mengatakan mencanangkan empat langkah untuk memajukan ekonomi syariah Indonesia.


Ekonom: Nyaris Mustahil Pertumbuhan Ekonomi RI Capai 8 Persen

18 menit lalu

Presiden Prabowo Subianto memberikan pembekalan pada kegiatan rapat kerja dan retret Kabinet Merah Putih 2024-2029 di Ruang Makan Husein Taruna Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Jumat 25 Oktober 2024. Dalam pembekalan tersebut Prabowo menyampaikan agar para Kabinet Merah Putih dan Utusan Presiden dapat melihat semangat, disiplin seorang prajurit yang siap berkorban jiwa dan raga untuk bangsa dan negara, sehingga para menteri siap untuk membela kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Ekonom: Nyaris Mustahil Pertumbuhan Ekonomi RI Capai 8 Persen

IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya akan mencapai 5,7 persen hingga 2029. Proyeksi itu jauh dari target Prabowo untuk mencapai pertumbuhan 8 persen.


Ini Langkah yang Diambil Pemerintahan Prabowo dalam Menyelamatkan Sritex

50 menit lalu

Presiden Prabowo Subianto berdiri di sunroof Pindad Maung Garuda saat tiba di kompleks Istana Merdeka, Jakarta, 20 Oktober 2024. ANTARA/Aprillio Akbar
Ini Langkah yang Diambil Pemerintahan Prabowo dalam Menyelamatkan Sritex

Pemerintahan Presiden Prabowo sudah menyiapkan langkah penyelamatan Sritex, meskipun tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan.


Ekonom Prediksi Utang Pemerintahan Prabowo bisa Tembus Rp 12.893,96 Triliun dalam Lima Tahun

1 jam lalu

Ilustrasi Hutang. shutterstock.com
Ekonom Prediksi Utang Pemerintahan Prabowo bisa Tembus Rp 12.893,96 Triliun dalam Lima Tahun

Ekonom Bright Institute memprediksi utang pemerintah Indonesia bakal menembus Rp 12.893,96 triliun dalam lima tahun pemerintahan Presiden Prabowo


Kata Para Menteri Soal Prabowo Ingin Ganti Mobil Dinas Pejabat dengan Maung

1 jam lalu

Presiden Prabowo Subianto berdiri di sunroof Pindad Maung Garuda saat tiba di kompleks Istana Merdeka, Jakarta, 20 Oktober 2024. ANTARA/Aprillio Akbar
Kata Para Menteri Soal Prabowo Ingin Ganti Mobil Dinas Pejabat dengan Maung

Sakti Wahyu Trenggono menuturkan Prabowo ingin menggunakan mobil Maung sejak menjabat Menteri Pertahanan.


Prabowo Ingin Maung jadi Mobil Dinas Menteri, Nusron Wahid Siap Pesan 11 Unit ke Pindad

3 jam lalu

Presiden Prabowo Subianto berdiri di sunroof Pindad Maung Garuda saat tiba di kompleks Istana Merdeka, Jakarta, 20 Oktober 2024. ANTARA/Aprillio Akbar
Prabowo Ingin Maung jadi Mobil Dinas Menteri, Nusron Wahid Siap Pesan 11 Unit ke Pindad

Nusron Wahid sudah berkomunikasi dengan PT Pindad selaku produsen mobil Maung untuk memesan 11 unit mobil dinas seperti keinginan Presiden Prabowo.


Profil 5 Konglomerat Tajir yang Bantu Proyek 3 Juta Rumah Prabowo

4 jam lalu

Prajogo Pangestu menempati posisi ketiga dalam daftar 50 Orang Terkaya di Indonesia dengan harta sebanyak USD 6 miliar atau Rp 86 triliun dari usahanya di bidang petrokimia. Ia merupakan putra pedagang karet dan memulai bisnis kayu pada akhir 1970-an. Forbes
Profil 5 Konglomerat Tajir yang Bantu Proyek 3 Juta Rumah Prabowo

Mengenal lima sosok konglomerat Indonesia yang mengaku siap membantu realisasi program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto.


Prabowo Ingin Indonesia Gabung Blok Ekonomi BRICS: Untung atau Rugi?

4 jam lalu

Presiden Prabowo Subianto ingin Indonesia bergabung dengan blok ekonomi BRICS untuk memperluas kemitraan secara global. Namun Indonesia juga bisa merugi jika masuk BRICS. Mengapa?
Prabowo Ingin Indonesia Gabung Blok Ekonomi BRICS: Untung atau Rugi?

Presiden Prabowo Subianto ingin Indonesia bergabung dengan blok ekonomi BRICS untuk memperluas kemitraan global. Apa untung dan ruginya?


Pemerintahan Prabowo Masih Kaji Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

5 jam lalu

Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (kedua kanan) bersama Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan (kanan), Menko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia Yusril Ihza Mahendra (ketiga kanan) dan Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (kiri) mengikuti pembekalan dan makan malam oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rangka acara kegiatan rapat kerja dan retret Kabinet Merah Putih 2024-2029 di Ruang Makan Husein Taruna Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Jumat 25 Oktober 2024. Dalam pembekalan tersebut Prabowo menyampaikan agar para Kabinet Merah Putih dan Utusan Presiden dapat melihat semangat, disiplin seorang prajurit yang siap berkorban jiwa dan raga untuk bangsa dan negara, sehingga para menteri siap untuk membela kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Pemerintahan Prabowo Masih Kaji Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kawasan mengatakan pemerintah masih kaji proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya