TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo menargetkan pembangunan 3 juta rumah per tahun, yang terdiri atas 1 juta dibangun di perkotaan berupa apartemen dan 2 juta di pedesaan.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengatakan bahwa anggaran untuk pembangunan rumah pada 2025 sebesar Rp 5,07 triliun, yang menurutnya tergolong kecil untuk mewujudkan target 3 juta rumah apalagi masih dikurangi untuk biaya pembangunan di IKN.
"Buat IKN 2025 total sekitar Rp 1,2 triliun, berarti paling sekitar Rp 3,5 triliun untuk rumah. Saya mau menyampaikan data-data itu, tapi apakah saya menyerah?" ujar Maruarar Sirait dalam acara Diskusi Program Tiga Juta Rumah yang diadakan di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Senin, 28 Oktober 2024.
Maruarar menyatakan kesiapannya menjalankan tugas dari Presiden Prabowo, yaitu merealisasikan program pembangunan 3 juta rumah.
Berikut langkah Maruarar SIrait:
Menggunakan Tanah Sitaan
Maruarar Sirait menyatakan tengah mengupayakan untuk membuat tanah sitaan dari para koruptor bisa digunakan sebagai lahan pembangunan rumah bagi masyarakat, sehingga harga jual menjadi lebih murah.
"Kalau tanahnya bisa diberikan dengan murah atau gratis ke rakyat, kemudian dia punya material bangunan untuk bangun rumahnya juga bisa murah, saya rasa kita bisa benar-benar kasih harga murah buat rakyat, karena komponen tanah dan komponen bahan bisa murah," kata dia, Selasa.
Ia akan menemui Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh untuk membahas legalitas tanah sitaan yang akan digunakan untuk pembangunan rumah rakyat.
Lebih lanjut, ia mengatakan, selain membuat harga hunian menjadi lebih murah, penggunaan tanah sitaan turut membuat adanya efisiensi anggaran dan optimalisasi aset negara.
Sebelumnya, dirinya meminta lahan seluas 1.000 hektare di Banten yang disita oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dari koruptor dapat dimanfaatkan untuk perumahan bagi rakyat kecil.
Pemerintah juga akan memanfaatkan lahan milik negara, termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat.
"Konsep saya bagaimana sesuai efisiensi adalah bagaimana yang sudah disita di Kejaksaan Agung, di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Minggu lalu saya datang, hari pertama saya datang ke Jaksa Agung, di Banten saja (lahan sitaan) dari koruptor sudah dapat seribu hektare di Banten. Bagaimana itu saya mau yakinkan Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara (lahan sitaan) itu bisa buat rakyat," ujar Maruarar Sirait di Jakarta, Senin.
Bahan Baku Beli ke Pabrik
Dengan anggaran yang ada, Maruarar Sirait mengambil langkah efisiensi di Direktorat Jenderal Kementerian PKP, termasuk membentuk Ditjen khusus untuk perumahan desa dan perkotaan.
"Jadi nggak usah lintas-lintas lagi. Saya mau Dirjen Desa jadi urusan deal sama desa mulai dari perencanaan, pembiayaan, selesai semua," katanya.
Selain itu, Maruarar berencana membeli bahan baku seperti semen dengan harga lebih terjangkau, yaitu melalui pembelian dalam jumlah besar agar memperoleh potongan harga besar.
"Setuju nggak kalau saya langsung deal dengan pabrik-pabrik supaya harganya turun, supaya kita bisa efisien, supaya harga rumah juga bisa turun," katanya.
Sumbang 2,5 Hektare Tanah
Maruarar Sirait berencana menyumbangkan tanah miliknya seluas 2,5 hektare di Tangerang, Banten, sebagai bagian dari usahanya untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah yang digagas oleh Prabowo.
"Saya mulai dari diri sendiri sebagai menteri, 10 November saya undang pengusaha, saya berikan 2,5 hektare tanah saya di Tangerang. Dan yang membangun pengusaha yang lain dan isinya, " ujarnya dalam acara Diskusi Program Tiga Juta Rumah yang diadakan di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Senin, 28 Oktober 2024.
Ia mengajak para pengusaha nasional untuk berpartisipasi dalam pembangunan rumah di atas lahan yang ia donasikan. Melalui skema ini, ia menargetkan agar dalam 8 bulan ke depan, Kementerian PKP dapat menyerahkan rumah secara gratis kepada masyarakat di sekitar Tangerang yang membutuhkan.
Buat Hunian Inklusif
Maruarar juga berencana untuk menciptakan hunian yang bersifat inklusif, di mana dalam satu kawasan perumahan akan terdapat campuran antara masyarakat umum, PNS, guru, serta anggota TNI dan Polri berpenghasilan rendah.
Ia mengatakan bahwa skema ini merupakan bagian dari rencana efisiensi dalam mewujudkan program tersebut. "Jadi terbangun ekosistem yang baik, ada berbagai macam suku dan agama yang ada di situ, jadi tidak eksklusif," ujarnya.
SUKMA KANTHI NURANI | M. RIZKI YUSRIAL | ANGELINA TIARA PUSPITALOVA
