TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) berencana mendatangkan sapi hidup ke Indonesia untuk mempersiapkan ketersediaan susu dan daging untuk program makan bergizi gratis. Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menyatakan pengadaan tersebut tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN.
"Ini tidak pakai APBN, kemudian terus nanti gimana Pak? Karena kalau kita mengharapkan swasembada daging dan susu, mengharapkan dengan yang indukan eksisting itu mungkin butuh waktu ratusan tahun," ujar Sudaryono ketika ditemui di Kementan, Jakarta, pada Selasa, 29 Oktober 2024.
Dia mengatakan, pemerintah menyediakan ruang bagi para pelaku usaha sapi perah untuk mendatangkan sapi ke Indonesia. Kementan, menurutnya, tidak melakukan impor untuk ketersediaan susu dan daging sapi dalam program makan bergizi gratis. "Yang impor kan bukan negara. Pemerintah itu membuka ruang kepada siapa pun, kepada perusahaan dalam dan luar negeri," ucap dia.
Dia berujar, uang yang dipakai untuk mendatangkan sapi ke Indonesia berasal dari perusahaan itu sendiri. "Jadi yang mendatangkan sapi hidup itu pakai uangnya mereka (pengusaha sapi perah) sendiri, mereka berinvestasi di Indonesia," kata Sudaryono.
Dengan demikian, lanjut dia, investasi para pengusaha sapi perah akan mengoptimalkan program makan bergizi gratis. Sudaryono mengatakan, sapi yang akan didatangkan ke Indonesia jumlahnya mencapai 3 juta ton ekor sapi. "Sehingga harus didatangkan penduduk sapi baru untuk supaya cukup nanti setelah dengan tambahan sekitar dua tiga juta, kita harapkan untuk kebutuhan makan bergizi gratis itu sudah bisa mencukupi untuk daging dan susu," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Moch. Arief Cahyono, mengatakan pembangunan industri susu sapi perah di Poso diperkirakan akan menggenjot produksi susu nasional hingga 1,8 juta ton. Ia menyebut target ini dapat dicapai dalam tiga hingga lima tahun.
Dengan begitu, kata Arief, produksi ini dapat memenuhi sekitar setengah dari kebutuhan nasional yang saat ini masih bergantung pada impor, yakni sebesar 3,7 juta ton per tahun. “Kerja sama ini difokuskan pada peningkatan kapasitas produksi dalam negeri guna mencapai kemandirian pangan,” ucapnya kepada Tempo, Ahad, 27 Oktober 2024.
Menurutnya, kebijakan itu merupakan langkah Kementan untuk menekan ketergantungan impor dan memperkuat industri lokal. Langkah ini, kata Arief, sejalan dengan arahan Presiden untuk mencapai kemandirian pangan nasional.
Ia menambahkan rencana pembangunan industri susu sapi perah ini juga diharapkan membawa dampak positif berupa penciptaan lapangan kerja, penurunan angka pengangguran, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan di sekitar lokasi investasi.
Pilihan editor: Kabinet Prabowo Tak Bahas Kenaikan PPN 12 Persen di Retret Akmil Magelang
