TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono berharap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan serius menanggulangi kemiskinan dan penguatan daya beli masyarakat.
Yusuf mengatakan pemerintah mesti fokus pada dua kebijakan utama, yaitu pemberdayaan ekonomi melalui Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan penciptaan lapangan kerja. “Selayaknya penanggulangan kemiskinan dan penguatan daya beli masyarakat berfokus pada 2 kebijakan utama,” kata Yusuf saat dihubungi pada Kamis, 24 Oktober 2024.
Prabowo Subianto dalam pemerintahannya resmi membentuk Badan Pengentasan Kemiskinan. Prabowo menunjuk Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional dalam Pilpres 2024 Budiman Sudjatmiko untuk memimpin badan ini.
Usai dilantik pada Selasa 22 Maret 2024, Budiman mengatakan orang miskin harus diberdayakan. Sementara, kelompok yang terancam miskin harus diselamatkan.
“Siapa yang terancam miskin? Ya mungkin pekerja-pekerja pabrik yang melakukan mekanisasi, digitalisasi, robotisasi ter-PHK. Atau mereka menjadi korban bencana alam, atau ya akibat-akibat mekanisasi banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bangkrut, segala macam," kata Budiman.
Menurut dia, kemiskinan itu terjadi karena kurang pendapatan, akses, dan aset. Karena itu, pengentasan kemiskinan bukan sekadar menyebuhkan gejalanya saja. “Bukan sekadar ngasih uang tunai, tapi pembedayaan, pembangunan, inklusif. Mulai dari sektor industri, juga kebijakan investasi,” kata dia.
