TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan akan mengusahakan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) rampung secepatnya. Perjanjian itu hingga kini belum disepakati setelah delapan tahun berunding.
“Kalau kita ingin ingin menyelesaikan, harus saling menguntungkan, jadi kami masih kaji lagi. Mudah-mudahan ada solusinya segera,” ucapnya kepada wartawan di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024.
Ditanya soal target kapan perundingan itu rampung, Budi Santoso mengatakan secepat mungkin. Ia mengaku masih terus bernegosiasi dan mencari solusi terbaik untuk kedua belah pihak. “Karena memang enggak mudah juga ya, tapi kita kan enggak kalau kita rugi atau gimana. Harus ada solusinya. Masih kami rundingkan terus,” ucap kata Budi Santoso, yang juga menjabat Komisaris Utama Holding BUMN pangan ID FOOD itu. “Kami usahakan,” ujarnya ketika ditanya wartawan apakah perjanjian itu dapat disepakati dalam waktu 100 hari pertamanya sebagai Menteri Perdagangan.
Eks Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mendesak IEU-CEPA yang telah dirundingkan selama sembilan tahun segera rampung. Ia mengatakan perundingan itu akan sulit di era Prabowo
“Kami kasih tahu karena kalau pemerintah baru nanti akan lebih sulit lagi saya kira. Pak Prabowo kan tahu sendiri, kalau Pak Prabowo kan ingin agar (minyak sawit mentah) CPO jadi B50,” ucapnya kepada wartawan di Kampung Bangkong Reang, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Kamis, 26 September 2024.
Biodiesel 50 atau B50 merupakan program menaikkan persentase minyak sawit ke dalam solar menjadi 50 persen. Menjanjikan program itu, presiden terpilih Prabowo Subianto mengklaim RI tak perlu lagi mengimpor bahan bakar solar. Pasalnya, pasokan solar akan digenjot dari kelapa sawit alias biodiesel. “Jadi soal CPO enggak penting lagi,” kata Zulhas.
Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag), Djatmiko Bris Witjaksono, mengatakan terhambatnya perundingan ini disebabkan kedua pihak belum menemukan titik tengah dalam aspek kebijakan.
“Memang ada beberapa hal terkait policy yang masih belum selesai, dalam arti kita masih mencari benar-benar titik tengah dari isu tersebut,” ucap Djatmiko dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu, 25 September 2024.
Ada beberapa isu yang masih menghambat kesepakatan kedua pihak. Djatmiko mengatakan, isu antara lain keinginan Eropa agar Indonesia memberlakukan kembali relaksasi. Menurut dia, pemerintab belum bisa memenuhi permintaan itu. Dia mengakui Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR) juga menjadi hambatan.
Pilihan editor: Begini Perkiraan Anggaran Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran
