TEMPO.CO, Jakarta - Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dimulai setelah kepala negara itu melantik 48 menteri dan 5 pejabat setingkat menteri serta 56 wakil menteri pada kemarin pagi.
Termasuk Sri Mulyani yang kembali dipercaya sebagai Menteri Keuangan. Lalu bagaimana kira-kira anggaran yang akan digunakan oleh kabinet gemuk tersebut?
Sebagai sosok yang sudah menjabat bendahara negara di dua era kepresidenan, Sri Mulyani selama ini terkenal ketat dalam menyetujui anggaran. Namun, Direktur kebijakan publik Celios, Media Wahyudi Askar, menilai bisa jadi di masa mendatang, akan ada perubahan arah kebijakan.
"Meski dikenal tegas, tapi itu bisa hilang atau bergeser ketika terdapat dorongan cukup kuat dari aktor politik dan kementerian lain," ujar Askar kepada Tempo lewat aplikasi perpesanan, Ahad, 20 Oktober 2024.
Ia mengatakan ada tantangan mendesak di kepemimpinan tahun depan, seperti pembiayaan proyek-proyek besar, termasuk Ibu Kota Nusantara atau IKN dan program Makan Bergizi Gratis.
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana pernah mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) diprediksi membutuhkan anggaran sebesar Rp 800 miliar per hari atau ditaksir hingga Rp 400 triliun bila diimplementasikan secara penuh.
Hal tersebut akan mendorong menteri keuangan untuk mempertimbangkan perubahan pada APBN secara masif dengan menggeser pos anggaran lainnya.
Selain itu, salah satu masalah terbesar Sri Mulyani adalah risiko terlalu lama menjadi inkumben. Menjabat dalam waktu yang lama menurut Askar, cenderung menghilangkan daya inovatif dan bisa anti terhadap perubahan fundamental. "Ada risiko stagnansi dalam pemikiran dan pendekatan kebijakan khususnya di sektor penguatan penerimaan pajak," ujarnya.
Sementara itu, Center of Economic and Law Studies (Celios) membuat laporan soal gambaran gaji dan tunjangan para menteri, wakil menteri, maupun kepala badan di kabinet Prabowo-Gibran.
Berdasarkan laporan tersebut, Celios menaksir, kabinet gemuk yang diberi nama Kabinet Merah-Putih itu bisa menghabiskan dana hingga Rp 777 miliar per tahunnya. “Semakin banyaknya wakil menteri yang diangkat berarti akan meningkatkan belanja negara, termasuk gaji para staf pendukung, pengadaan mobil dinas, fasilitas kantor, hingga pembayaran gaji pensiun bagi menteri dan wakil menteri tersebut,” kata Peneliti Celios, Galau D. Muhammad, dalam laporan yang diterima Tempo pada Jumat, 18 Oktober 2024.
Dalam laporan tersebut, Celios mengasumsikan gaji dan tunjangan menteri sebesar Rp 150 juta per bulan. Sementara gaji dan tunjangan wakil menteri sebesar Rp 100 juta per bulan. Celios turut mengasumsikan anggaran operasional per orang di kabinet Rp 500 juta per bulannya, maka, dalam 5 tahun mendatang peningkatan anggaran bisa mencapai Rp 1,95 triliun.
Menurutnya, angka tersebut mengalami pelonjakan sebesar Rp 389,4 milliar dari yang sebelumnya hanya Rp 387,6 miliar per tahun di era Kabinet Jokowi dengan komposisi 34 menteri ditambah dengan 17 wakil menteri.
Di sisi lain, Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Muhammad Sirod mengatakan, pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto akan menanggung beban anggaran yang besar karena warisan dari pemerintahan sebelumnya.
“Pak Prabowo harus pinter-pinter kelola keuangan, kalau mau utang juga harus pikir-pikir,” ujarnya saat ditemui Tempo usai acara Dialog Industri PSR dan Petani Plasma Katalisator Sawit Indonesia Emas 2045, Rabu, 16 Oktober 2024 di Hotel Oria, Jakarta.
Diketahui, mantan Presiden Jokowi meninggalkan warisan utang hingga lebih dari Rp 8.000 triliun untuk pemerintahan Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Jumlah itu setara dengan 39,13 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
NI MADE SUKMASARI | OYUK IVANI SIAGIAN | MELANDA DWI PUSPITA | NANDITO PUTRA | VEDRO IMANUEL G
Pilihan editor: 5 Tanggapan Pengamat Soal Kabinet Merah Putih yang Jumbo
