5 Tanggapan Pengamat Soal Kabinet Merah Putih yang Jumbo

TEMPO.CO, Jakarta - Era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah dimulai dengan Kabinet Merah Putih.

Dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin negara, Prabowo dibantu oleh kabinet pemerintahan yang gemuk, di mana terdapat 48 menteri, 5 pejabat setingkat menteri, serta 56 wakil menteri. Hal ini menuai tanggapan dari berbagai pihak, termasuk para pengamat. 

1. Tantangan Kementerian Baru
Presiden Prabowo Subianto telah melantik jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih yang akan membantunya dalam menjalankan roda pemerintahan di Istana Negara, Jakarta, 21 Oktober 2024. Dari 48 menteri yang akan bekerja lima tahun ke depan, ada 14 kementerian baru yang dibentuk Prabowo.

Menurut pengamat kebijakan publik, Yanuar Nugroho, butuh waktu enam bulan hingga satu tahun untuk kementerian yang baru dibentuk agar bisa bekerja secara efektif. Ia menyebut, ada beberapa hal dasar yang perlu dipersiapkan, seperti alokasi anggaran dan struktur organisasi dan tata kerja. 

"Perkiraan saya sampai bisa sungguh-sungguh bekerja itu bisa-bisa satu tahun atau bahkan lebih," kata Yanuar kepada Tempo, melalui pesan tertulis, Senin, 21 Oktober 2024.

Yanuar mengatakan, selain penyusunan anggaran dan struktur organisasi, kementerian yang baru dibentuk juga memiliki tantangan dari segi pengisian sumber daya manusia. Sebab, kata dia, lembaga setingkat kementerian membutuhkan pejabat seperti Direktur Jenderal hingga pejabat eselon II dalam jumlah besar. "Tantangannya karena penanganan sumber daya manusia ini tidak mudah, seperti mutasi dan tempat bekerja," katanya.

Adapun kementerian baru yang baru dibentuk oleh Presiden Prabowo merupakan pecahan dari kementerian yang sudah ada sebelumnya. Seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dipecah menjadi tiga kementerian. Kemudian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dipecah menjadi dua. Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga dipisah, menjadi Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup.

2. Kabinet Gemuk Tidak Efisien
Dalam kesempatan yang sama, Yanuar Nugroho juga melontarkan kritik terhadap kabinet gemuk yang dibentuk Prabowo. Ia mengatakan banyaknya jumlah kementerian dalam kabinet baru itu berpotensi menghambat efisiensi dan eksekusi kebijakan. Sebab, kata dia, akan ada kementerian menangani bidang yang saling beririsan.

"Satu urusan yang mestinya bisa ditangani satu kementerian, kini akan butuh waktu dan sumber daya lebih banyak karena mesti ditangani banyak kementerian," kata Yanuar dikutip dari keterangan tertulis, Senin, 21 Oktober 2024.

Selain tidak efisien, banyaknya jumlah kementerian, menurutnya akan menyedot anggaran yang cukup besar. Sebab, selain menggaji menteri, akan ada penambahan pegawai hingga staf khusus di tiap kementerian baru.

3. Beban Berat APBN Biayai Pemerintah Pusat
Sementara itu, lembaga kajian ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) mengingatkan beban berat APBN untuk membiayai pemerintahan pusat. Celios memperkirakan kabinet baru bisa menghabiskan dana hingga Rp 777 miliar per tahunnya.

Jajaran Wakil Menteri Kabinet Merah Putih yang baru dilantik berfoto bersama usai pelantikan wakil menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024. Presiden Prabowo Subianto melantik 56 wakil menteri Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A 

“Semakin banyaknya wakil menteri yang diangkat berarti akan meningkatkan belanja negara, termasuk gaji para staf pendukung, pengadaan mobil dinas, fasilitas kantor, hingga pembayaran gaji pensiun bagi menteri dan wakil menteri tersebut,” kata Peneliti Celios, Galau D. Muhammad, dalam laporan yang diterima Tempo pada Jumat, 18 Oktober 2024.

Dalam laporan tersebut, Celios mengasumsikan gaji dan tunjangan menteri sebesar Rp 150 juta per bulan. Sedangkan, gaji dan tunjangan wakil menteri sebesar Rp 100 juta per bulan. Celios mengasumsikan anggaran operasional per pejabat kabinet Rp 500 juta per bulannya, maka, dalam 5 tahun mendatang peningkatan anggaran bisa mencapai Rp 1,95 triliun.

Berdasarkan data Celios, dengan asumsi gaji dan tunjangan yang serupa, kabinet Jokowi sebelumnya menghabiskan Rp 387,6 miliar per tahun. Saat itu kabinet Jokowi memiliki komposisi 34 menteri ditambah dengan 17 wakil menteri. “Angka ini menggambarkan potensi pembengkakan anggaran yang berpotensi memperberat APBN,” tulis laporan tersebut.

4. Tim Ekonomi yang Realistis
Dari sisi tim ekonomi di kabinet Prabowo, Dosen Universitas Paramadina Septa Dinata menilai keputusan untuk kembali menempatkan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan dengan dibantu oleh tiga wakil menteri adalah sikap yang realistis. 

“Kondisi ekonomi yang kini cenderung kurang stabil, ditambah dengan beban keuangan yang semakin besar, bunga utang yang semakin besar, sepertinya Pak Prabowo tidak mau mengambil risiko. Maka jalan yang paling realistis itu, ya Sri Mulyani harus diangkat lagi,” ujar Septa Dinata, di Jakarta, Rabu, 16 Oktober 2024 dikutip dari Antaranews.

Ia mengatakan bahwa pengangkatan Sri Mulyani merupakan upaya strategis agar tim ekonomi kabinet baru mendatang dapat segera bekerja, mengingat pengalamannya sebagai Menteri Keuangan selama dua periode kepresidenan sebelumnya membuat Sri Mulyani dapat meneruskan pekerjaan yang belum terselesaikan.

Meskipun begitu, Septa menyatakan bahwa Prabowo melihat perlunya kaderisasi pada lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya pada pos menteri, sehingga ditunjuk tiga wakil menteri untuk mendampingi Sri Mulyani.“Nah caranya ya ditempel dulu melalui posisi wamenkeu (wakil menteri keuangan) ini. Sebetulnya tiga nama (wamenkeu) ini juga sudah tidak asing lagi kan,” ujarnya.

5. Meneruskan Rezim Hutang Jokowi
Di sisi lain, pengamat kebijakan publik, Hendri Satrio, menyebut keputusan Prabowo memanggil banyak menteri ekonomi di era Jokowi untuk mengisi sejumlah pos di kabinetnya, memberi sinyal akan ada kesamaan pola kebijakan ekonomi yang dilakukan kabinet Prabowo. Salah satunya soal kebijakan soal hutang.

“Kalau dengan komposisi kabinet seperti yang kemarin kita lihat, maka (Prabowo) akan meneruskan cara-cara rezim hutangnya pak Jokowi,” kata Hendri dalam diskusi publik bertajuk Koalisi Gemuk dan Antisipasi Kebocoran Anggaran pada Rabu, 16 Oktober 2024.

Ia menilai, tim ekonomi yang disiapkan Prabowo dalam Kabinet Merah Putih nanti tidak akan jauh berbeda dengan tim yang dimiliki kabinet Jokowi. Hal ini terbukti dari banyaknya wajah-wajah lama yang dipanggil Prabowo ke kediamannya menjelang pelantikan kabinet. Hendri menambahkan, kabinet Prabowo dengan corak Jokowi ini, kemungkinan akan terus berlaku hingga Prabowo merasa nyaman menjalankan roda pemerintahannya sendiri. 

NI MADE SUKMASARI | NANDITO PUTRA | VEDRO IMANUEL G
Pilihan editor: Ajudan Prabowo Diangkat Jadi Sekretaris Kabinet