Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

20 BPR Diprediksi Gulung Tikar di 2024, Pengamat Perbankan: Tertekan Kredit Bermasalah dan Daya Bayar Rendah

Reporter

Editor

Grace gandhi

image-gnews
Petugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) menyegel dan mencabut izin usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sinarenam Permai Jati Asih di Bekasi, Kamis, 8 November 2018. Menurut data LPS sampai dengan awal Nopember 2018 sudah ada enam BPR yang ditutup dan dicabut ijin usahanya. TEMPO/Tony Hartawan
Petugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) menyegel dan mencabut izin usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sinarenam Permai Jati Asih di Bekasi, Kamis, 8 November 2018. Menurut data LPS sampai dengan awal Nopember 2018 sudah ada enam BPR yang ditutup dan dicabut ijin usahanya. TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan 20 bank perkreditan rakyat atau BPR bakal gulung tikar di 2024 ini. Pengamat perbankan dan praktisi sistem pembayaran, Arianto Muditomo, menganggap tingginya angka BPR yang tutup disebabkan ketidakmampuan bank untuk memenuhi persyaratan modal minimum hingga kondisi ekonomi masyarakat yang tertekan.

“Maraknya penutupan BPR disebabkan berbagai faktor. Manajemen risiko kurang baik, peningkatan kredit bermasalah, sampai kondisi ekonomi masyarakat yang tertetekan sehingga memengaruhi daya bayar nasabah,” kata Arianto kepada Tempo, Rabu, 16 Oktober 2024.

Arianto menilai, rendahnya daya bayar nasabah memperburuk situasi BPR yang memang sudah mengalami masalah, terutama bagi bank-bank kecil yang memiliki likuiditas rendah.

Sejak awal tahun hingga saat ini, OJK telah mencabut izin dari 15 industri BPR dan BPR Syariah (BPRS). Total perizinan yang dicabut terdiri dari 13 BPR dan 2 BPRS. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae sebelumnya mengatakan jumlahnya kemungkinan bertambah hingga 20 karena ada sejumlah BPR lain yang terindikasi memiliki permasalahan.

Mengenai persoalan ini, Arianto menilai langkah penutupan memang bisa menjadi satu mekanisme untuk melindungi nasabah dari risiko kerugian lebih lanjut karena perkara solvabilitas bank. Langkah ini, kata dia, memberikan kepastian hukum dan keuangan bagi nasabah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

“Meskipun berat bagi pemilik dan karyawan, secara jangka panjang, ini membantu menjaga integritas sistem perbankan,” katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menyitir laman OJK, BPR dan BPRS merupakan lembaga jasa keuangan yang memiliki peran untuk melayani masyarakat khususnya kepada segmen mikro dan kecil. Industri ini memiliki karakteristik khusus seperti sebaran lokasi BPR dan BPRS yang sebagian besar berada di wilayah kabupaten atau kecamatan.

Berikut daftar 15 BPR yang telah ditutup oleh OJK:

1.    BPR Wijaya Kusuma    
2.    BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto
3.    BPR Usaha Madani Karya Mulia
4.    BPR Bank Pasar Bhakti
5.    BPR Bank Purworejo
6.    BPR EDC CASH
7.    BPR Aceh Utara
8.    BPR Sembilan Mutiara                                                                                                   
9.    BPR Bali Artha Anugrah
10.  BPRS Saka Dana Mulia
11.  BPR Dananta
12.  BPR Bank Jepara Artha
13.  BPR Lubuk Raya Mandiri
14.  BPR Sumber Artha Waru Agung
15.  BPR Nature Primadana Capital

Nabiila Azzahra berkontribusi pada penulisan artikel ini

Pilihan Editor: Badan Penerimaan Negara Tak Jadi Dibentuk, Pengamat: Mungkin Jadi Domain Wamenkeu

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


ASEAN Soroti Pentingnya Sentralitas dalam Urusan Regional dan Global

53 menit lalu

Sekretatis Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn menggelar pertemuan di kantor Sekretariat ASEAN, Jakarta Selatan pada Selasa, 15 Oktober 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
ASEAN Soroti Pentingnya Sentralitas dalam Urusan Regional dan Global

ASEAN sepakat mengadopsi deklarasi tentang pengembangan rencana strategis untuk melaksanakan Visi Komunitas ASEAN 2045


Cara Bupati Simalungun Bangkitkan Pertanian demi Ketahanan Pangan

11 jam lalu

Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga (romi kuning) menari bersama warga. Dok. Pemkab Simalungun
Cara Bupati Simalungun Bangkitkan Pertanian demi Ketahanan Pangan

Bupati Simalungun Radiapoh Sinaga berupaya memulihkan sektor pertanian dengan membentuk korporasi petani dan mengimplementasikan Program Closed Loop.


Dana Pensiun PT Taspen Rp 1 Triliun Diduga Dikorupsi, OJK Sebut Pengawasannya Terbatas untuk Program Tabungan Hari Tua

1 hari lalu

Gedung OJK Jakarta
Dana Pensiun PT Taspen Rp 1 Triliun Diduga Dikorupsi, OJK Sebut Pengawasannya Terbatas untuk Program Tabungan Hari Tua

OJK kembali menanggapi soal dana pensiun senilai Rp 1 triliun PT Taspen (Persero) yang diduga dikorupsi.


Daftar Menteri Ekonomi Jokowi yang Tidak Dipanggil Prabowo

1 hari lalu

Prabowo Subianto setelah menerima calon menteri di kediamannya di Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin, 14 Oktober 2024. [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Daftar Menteri Ekonomi Jokowi yang Tidak Dipanggil Prabowo

Enam menteri ekonomi era Jokowi tidak dipanggil Prabowo untuk menjadi calon menteri di pemerintahan akan datang.


OJK Prediksi 20 BPR Bakal Tutup Tahun Ini

1 hari lalu

Logo OJK. wikipedia.org
OJK Prediksi 20 BPR Bakal Tutup Tahun Ini

OJK memperkirakan 20 bank perekonomian rakyat atau BPR bakal ditutup tahun ini. Sejauh ini, otoritas itu telah mencabut izin 13 BPR dan 2 BPRS.


Lonjakan Penggunaan Paylater di Tengah Penurunan Daya Beli Masyarakat

2 hari lalu

Adanya Shopee Paylater memudahkan pengguna Shopee dalam berbelanja. Cari tahu bagaimana aktivasi SPaylater dan bayar tagihannya berikut ini. Foto: Canva
Lonjakan Penggunaan Paylater di Tengah Penurunan Daya Beli Masyarakat

Penggunaan layanan paylater mengalami lonjakan signifikan, di tengah menurunnya daya beli masyarakat.


OJK Buka Suara soal Dugaan Kasus Korupsi Dana Pensiun Rp 1 Triliun di PT Taspen

2 hari lalu

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae saat ditemui usai acara peluncuran Roadmap Penguatan Bank Pembangunan Daerah (BPD) 2024 - 2027 di Grand Hyatt, Jakarta Pusat pada Senin, 14 Oktober 2024. TEMPO/Nabiila Azzahra A.
OJK Buka Suara soal Dugaan Kasus Korupsi Dana Pensiun Rp 1 Triliun di PT Taspen

OJK buka suara tentang tentang dugaan kasus korupsi pengelolaan dana pensiun senilai Rp 1 triliun di PT Taspen (Persero) .


OJK Luncurkan Peta Jalan Penguatan Bank Pembangunan

2 hari lalu

Gedung OJK Jakarta
OJK Luncurkan Peta Jalan Penguatan Bank Pembangunan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berharap peta jalan yang disebut Roadmap Penguatan Bank Pembangunan Daerah 2024-2027, dapat menjadi acuan acuan untuk mewujudkan bank pembangunan daerah (BPD) yang ulet, kontributif, dan kompetitif.


Begini OJK Tanggapi Dugaan Kasus Korupsi Dana Iklan Bank BJB

2 hari lalu

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae saat ditemui di sela-sela acara The Finance Executive Forum di Jakarta Pusat pada Selasa, 14 November 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Begini OJK Tanggapi Dugaan Kasus Korupsi Dana Iklan Bank BJB

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK buka suara tentang dugaan kasus korupsi dana iklan Bank BJB yang melibatkan uang ratusan miliar.


Laporan Bank Dunia Sebut Ada 26 Negara Termiskin di Dunia

2 hari lalu

Francois Ngatoa, berada dalam dekapan ibunya saat akan ditimbang di Bangui, Republik Afrika Tengah, 11 Februari 2016. Program Pangan Dunia PBB memperkirakan bahwa hampir 2,5 juta orang menghadapi kelaparan karena lebih dari dua tahun kekerasan melanda negara tersebut. AP/Jerome Delay
Laporan Bank Dunia Sebut Ada 26 Negara Termiskin di Dunia

Laporan Bank Dunia menemukan negara-negara itu saat ini miskin secara ekonomi dan lebih miskin dibanding sebelum pandemi Covid-19.