TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom energi sekaligus pendiri ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto mengatakan pemerintah tidak akan bisa meningkatkan volume minyak bumi yang telah diolah dan siap dijual atau lifting minyak dalam waktu singkat. Menurutnya, yang bisa dilakukan saat ini hanya mengurangi laju penurunan. Seminimal mungkin, adalah produksi minyak dalam negeri dapat disesuaikan dengan target APBN.
"Sebetulnya kalau cuma mencapai target (APBN) ya lebih sederhana ya. Kan targetnya udah rendah. Jadi yang realistis adalah cobalah capai target APBN itu. Tapi kalau bicara lifting dinaikkan berarti langkahnya ada banyak itu," ujarnya saat diwawancarai Tempo pada Senin, 14 Oktober 2024.
Ia mengatakan secara garis besar hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan lifting adalah dengan memberikan insentif besar-besaran kepada lapangan yang dikelola oleh PT Pertamina (Persero). Hal tersebut bertujuan agar Pertamina bersedia melakukan investasi untuk menggenjot produksi minyak.
"Alih kelola kan sudah diubah ke Pertamina, lapangan tua. Ya Pertamina butuh insentif," kata dia.
Langkah selanjutnya, kata dia, mempercepat Proyek Strategis Nasional (PSN) di sektor migas dengan cara diberi keistimewaan. Hal ini dilakukan agar PSN migas bisa segera melakukan Put On Production (POP). Namun, Pri Agung menilai langkah tersebut tidak bisa dikerjakan dalam kurun waktu satu tahun.
"Misalnya tadi saya bicara percepatan Proyek Strategis Nasional, itu kan bisa tiga sampai lima tahun mendatang baru ada dampaknya," kata dia.
Ia mengatakan pemerintah seharusnya juga memberikan kemudahan dalam perizinan sektor migas. Ia menilai bahwa perizinan sebaiknya dilakukan melalui satu pintu, sehingga tidak perlu melibatkan banyak kementerian dalam prosesnya.
Ia juga menyarankan agar pemerintah lebih bersikap rendah hati dalam menarik investor di sektor migas. Investasi tersebut dapat membuka peluang untuk menemukan lapangan baru dalam skala besar. Pasalnya, menurut dia, lapangan yang ada saat ini tidak akan bisa untuk meningkatkan lifting minyak.
"Kalau permintaannya menaikkan lifting, itu nggak realistis. Itu seperti maaf saya harus bilang seperti tidak memahami apa yang terjadi di upstream," kata dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo berpesan kepada seluruh jajaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk memikirkan cara agar lifting minyak bisa terus meningkat. "Seliter pun tidak kita biarkan turun. Harus naik, setiap tahun harus naik," kata Jokowi dalam acara Malam Penganugerahan Penghargaan Subroto, Peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi, di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta, Kamis 10 Oktober 2024.
Menurut Jokowi, penurunan produksi minyak bumi yang terjadi di Indonesia saat ini membuat negara harus mengeluarkan biaya yang sangat besar. Sebabnya, kebutuhan untuk mengimpor minyak dari luar negeri demi memenuhi permintaan dalam negeri. "Berarti impor kita. Impor minyak, impor gas, ratusan triliun yang harus kita keluarkan. Artinya devisa kita hilang," ujar Jokowi.
Sebagai informasi, Kementerian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat bahwa konsumsi minyak Indonesia saat ini sekitar 1,6 juta barel per hari. Sementara lifting minyak yang ada kurang dari 600.000 barel per hari.
Sampai dengan triwulan kedua, yaitu periode Januari hingga Juni 2024, Kementerian ESDM belum berhasil mencapai target lifting minyak yang ditetapkan dalam APBN 2024 sebesar 635.000 barel per hari. Realisasi lifting minyak nasional hanya mencapai 576.110 barel per hari, atau sekitar 90,73 persen dari target yang ditetapkan.
Pilihan Editor: Menjadi Menteri Energi, Bahlil Janji Tingkatkan Lifting Minyak
