TEMPO.CO, Jakarta - Tim presiden terpilih meyakini pemerintahan Prabowo Subianto nanti bisa menarik denda dari sekitar 300 pengusaha sawit yang selama ini tidak memenuhi kewajiban mereka. Total pendapatan negara yang tergerus akibat ulah para pengusaha nakal ini nilainya diperkirakan mencapai Rp 300 triliun,
Dalam beberapa kali kesempatan, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, mengklaim presiden terpilih Prabowo akan memperoleh kucuran dana segar Rp 300 triliun. Duit itu didapat dari denda para pengusaha yang menjalankan perkebunan sawit ilegal.
Hashim menyampaikan hal itu ketika mengisi acara pertemuan APEC Business Advisory Council (ABAC) di Hutan Kota by Plataran, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu, 31 Agustus 2024.
CEO Arsari Group itu bercerita, pemerintah mendapatkan laporan ihwal adanya perkebunan sawit yang menduduki kawasan hutan secara ilegal dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). BPKP telah melihat dan memantau perkebunan ini menggunakan drone dan satelit. Luas perkebunan itu mencapai 7 juta hektare.
Adik kandung Prabowo ini mengklaim telah mengantongi data para pengusaha itu. Jumlahnya, kata dia, mencapai lebih dari 300 pengusaha. Hashim berkata, pemerintah telah memberitahu para pengusaha itu seharusnya mereka dipidana. Namun daripada dipenjara, dia mengatakan, lebih baik mereka diberi kesempatan membayar denda.
“Pemerintah sudah memberitahu ke beliau-beliau ini. Sebaiknya baik-baik saja. Kita tidak mau mereka semua masuk penjara. Kan tambah 300 orang. Susah. Mungkin harus di pulau-pulau terluar. Daripada itu (masuk penjara), bayar denda saja,” kata Hashim.
Menurut Hashim, Prabowo yang memperingatkan para pengusaha itu secara langsung. Menteri Pertahanan itu pun telah mendapatkan laporan, para pengusaha sawit ini semua menyanggupi membayar denda. “Mungkin minggu-minggu pertama pemerintah akan dapat Rp 300 triliun. Daripada penjara penuh,” kata Hashim.
Cerita Hashim ini diungkap kembali ketika berpidato dalam acara Diskusi Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Pengusaha Internasional Senior di Menara Kadin, Senin, 7 Oktober 2024.
Hashim mengatakan, Prabowo telah menghimpun lebih dari 300 nama pengusaha nakal yang melakukan okupasi hutan ilegal untuk ditindaklanjuti. Ia memperkirakan, negara bisa menerima Rp 50 triliun setiap tahunnya dari upaya tindak lanjut pengusaha sawit yang nakal ini.
Penerimaan negara ini, kata Hashim, dapat digunakan untuk membantu mendanai program quick wins pemerintahan baru, salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis.
“Setiap Rp 5 triliun yang kami dapat dari penutupan kebocoran penerimaan negara, bisa memberikan makanan gratis pagi dan siang untuk 9 juta jiwa,” kata Hashim.
Pilihan Editor: Jokowi Janji Teken Kenaikan Tukin Anak Buah Bahlil di ESDM
