Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Masyarakat Pesisir Demo KKP Soal Pasir Laut, Menteri Wahyu Trenggono Tegaskan Keuntungan untuk Negara

image-gnews
Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono saat kunjungan kerja di Batam, Kamis, 10 Oktober 2024. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono saat kunjungan kerja di Batam, Kamis, 10 Oktober 2024. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Iklan

TEMPO.CO, Batam - Masyarakat pesisir Indonesia berunjuk rasa di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta Pusat, pada Kamis, 10 Oktober 2024. Sementara Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono berserta jajaran melakukan serangkaian kunjungan kerja di Kota Batam.

Wahyu Trenggono menghadiri beberapa kegiatan, mulai dari peresmian modeling budidaya lobster, pengungkapan kasus penyeludupan benih lobster dan pengungkapan penangkapan kapal asing tambang pasir laut di perairan Batam.

Saat acara peresmian modeling budidaya lobster di Kantor Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) KKP di Batam, Kamis, 10 Oktober 2024, Wahyu Trenggono menegaskan kembali pemanfaatan sedimentasi laut diambil karena punya manfaat besar untuk kepentingan pemasukan negara.

"Justru (sedimentadi laut) diambil karena punya manfaat besar untuk kepentingan pemasukam negara," katanya. "Kalau (sedimentasi pasir laut) tak diambil jadi pulau-pulau baru. Kalau jadi pulau-pulau baru masyarakat tidak bisa melaut dan akhirnya masyarakat tidak bisa budidaya."  

Sementara soal dampak, Wahyu Trenggono menegaskan, dampak sementara tidak menjadi masalah. "Kalau dampaknya sementara tidak apa-apa," katanya.

Ditemui terpisah dalam rangkaian kunjungan kerja Menteri KkP di Batam, Juru Bicara KKP Wahyu Muryadi menanggapi adanya aksi masyarakat pesisir menolak PP Nomor 26 Tahun 2023 soal pemanfaatan sedimentasi laut.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Oh ya, ya mungkin mereka wajar (masyarakat pesisir) khawatir, yakinilah apa yang kami lakukan jauh dari apa yg mereka khawatirkan," kata Wahyu.

Wahyu juga merespons terkait ketakukan nelayan dan masyarakat pesisir terkait aktivitas sedimentasi laut ini akan merusak ekologi sekitar. "Kalau merusak ekologi dan merugikan nelayan, jelas di Permen itu kalau merusak kita hentikan," katanya.

Wahyu menyebutkan kritikan masyarakat pesisir itu hal wajar. "Anak bangsa berhak keritik. Kami akan lakukan yang terbaik," katanya.

Pilihan Editor: Investor Pasar Modal Tembus 14 Juta per Oktober 2024, BEI: Literasi Keuangan Perlu Digenjot Lagi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kronologi Penangkapan Kapal Asing Sedot Pasir Laut di Batam, Pasir Dibawa ke Singapura

2 jam lalu

Kapal asing yang mencuri pasir di perairan Batam. Tempo/Yogi Eka Syahputra
Kronologi Penangkapan Kapal Asing Sedot Pasir Laut di Batam, Pasir Dibawa ke Singapura

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap dua kapal keruk (dradger) pasir laut di Perairan Pulau Batam, Provinsi Kepulauan Riau.


Masyarakat Pesisir Tantang KKP Adakan Diskusi Soal Kuota Pengerukan Pasir Laut

5 jam lalu

Masyarakat pesisir laut Indonesia mengadakan unjuk rasa menolak kebijakan ekspor pasir laut di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta Pusat, pada Kamis, 10 Oktober 2024 TEMPO/Muh Raihan Muzakki
Masyarakat Pesisir Tantang KKP Adakan Diskusi Soal Kuota Pengerukan Pasir Laut

Masyarakat pesisir menantang KKP melakukan diskusi terkait kuota pengerukan pasir laut


Dua Kapal Cina Tertangkap Sedang Menyedot Pasir Laut di Perairan Batam

20 jam lalu

Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono saat kunjungan kerja di Batam, Kamis, 10 Oktober 2024. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Dua Kapal Cina Tertangkap Sedang Menyedot Pasir Laut di Perairan Batam

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memergoki dua kapal asal Cina melakukan penyedotan pasir laut secara ilegal di perairan Batam.


KKP Gagalkan Penyelundupan Benih Bening Lobster Senilai Rp 13,2 Miliar, Pelaku Kabur

20 jam lalu

Konferensi pers pengungkapan kasus penyelundupan benih lobster di Pangkalan PSDKP Batam, Kamis (10/10/2024). TEMPO/Yogi Eka Sahputra
KKP Gagalkan Penyelundupan Benih Bening Lobster Senilai Rp 13,2 Miliar, Pelaku Kabur

KKP mengungkap penyelundupan benih bening lobster senilai Rp 13,2 miliar. Namun tak berhasil menangkap pelaku.


Terkini: Prabowo Pegang Data Perusahaan Nakal yang Bikin Penerimaan Negara Bocor, Sri Mulyani Diajak Basuki Hadimuljono Duet

22 jam lalu

Presiden terpilih dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan sambutan dalam penutupan Kongres III Partai NasDem di JCC, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024. Kongres III Partai NasDem kembali menetapkan Surya Paloh sebagai Ketua Umum untuk periode 2024-2029. TEMPO/M Taufan Rengganis
Terkini: Prabowo Pegang Data Perusahaan Nakal yang Bikin Penerimaan Negara Bocor, Sri Mulyani Diajak Basuki Hadimuljono Duet

Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut memegang data ratusan perusahaan nakal yang membuat penerimaan negara mengalami kebocoran hingga Rp 300 T.


IMO Tetapkan Gili Matra dan Nusa Penida Menjadi Kawasan Laut Sensitif

1 hari lalu

Direktur Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan, Firdaus Agung Kunto Kurniawan yang memimpin delegasi KKP mengikuti Sidang Marine Environment Protection Committee (MEPC) 82, International Maritime Organization (IMO) di London yang dilaksanakan pada  30 September hingga 4 Oktober 2024. Dok. KKP
IMO Tetapkan Gili Matra dan Nusa Penida Menjadi Kawasan Laut Sensitif

Penetapan PSSA ini menjadi bukti konkret pelaksanaan tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikana atau KKP dalam melakukan konservasi keanekaragaman hayati laut di kawasan konservasi perairan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.


Masyarakat pesisir laut Indonesia Berunjuk Rasa Tolak Ekspor Pasir Laut: Ini Dosa Jariyah Pemerintah

1 hari lalu

Masyarakat pesisir laut Indonesia mengadakan unjuk rasa menolak kebijakan ekspor pasir laut di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta Pusat, pada Kamis, 10 Oktober 2024 TEMPO/Muh Raihan Muzakki
Masyarakat pesisir laut Indonesia Berunjuk Rasa Tolak Ekspor Pasir Laut: Ini Dosa Jariyah Pemerintah

Aksi unjuk rasa yang dilakukan masyarakat pesisir merupakan buntut dari pengesahan aturan ekspor pasir laut. Mereka menilai jika hal itu adalah dosa jariyah yang dilakukan oleh pemerintah terhadap para nelayan.


Hari Ini Masyarakat Pesisir Demo di KKP, Tuntut Penolakan Ekspor Pasir Laut

1 hari lalu

Akademikus, pegiat lingkungan, serta para nelayan memprotes PP Nomor 26 Tahun 2023 karena membuka kembali keran ekspor pasir laut yang ditutup sejak 2003.
Hari Ini Masyarakat Pesisir Demo di KKP, Tuntut Penolakan Ekspor Pasir Laut

Aksi ini dilakukan sebagai respons atas pemerintah Joko Widodo yang kembali membuka keran ekspor pasir laut setelah 20 tahun dilarang.


Indonesia Jalin Kerja Sama dengan Negara Asia Pasifik untuk Mitigasi Perubahan Iklim

1 hari lalu

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo (kedua kanan) dalam Regional Dialogue on Ocean-Based Climate Action (OBCA) di Jakarta, pada Rabu 9 Oktober 2024. Dok. KKP
Indonesia Jalin Kerja Sama dengan Negara Asia Pasifik untuk Mitigasi Perubahan Iklim

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mewakili Indonesia dalam pertemuan dengan negara-negara Asia Pasifik mendiskusikan langkah-langkah kolaboratif di tingkat regional guna mempersiapkan tantangan perubahan iklim dengan menhadirkan solusi inovatif lewat pendekatan berbasis laut pada Regional Dialogue on Ocean-Based Climate Action atau OBCA, yang digelar di Bangkok, pada Kamis, 19 September 2024.


Wahyu Trenggono Serukan Pentingnya Pengelolaan Ruang Laut dengan Ekonomi Biru

2 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono (kanan) saat membuka
Wahyu Trenggono Serukan Pentingnya Pengelolaan Ruang Laut dengan Ekonomi Biru

berbagai upaya telah dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam implementasi perencanaan ruang laut untuk pemanfaatan ruang laut yang berkelanjutan.