Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Gapensi Dukung Prabowo Bentuk Kementerian Perumahan: Kebutuhan Rumah Rakyat Tinggi

Reporter

Editor

Agung Sedayu

image-gnews
Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 25 September 2024. Prabowo Subianto akan membentuk Kementerian Perumahan Rakyat.. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 25 September 2024. Prabowo Subianto akan membentuk Kementerian Perumahan Rakyat.. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) mendukung rencana presiden terpilih Prabowo Subianto  memisahkan Kementerian PUPR menjadi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan Rakyat. Sekjen Gapensi, La Ode Saiful Akbar, menilai pemisahan tersebut bisa membantu menangani backlog atau kesenjangan jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat.

“Memisahkan keduanya  sudah menjadi hal semestinya, karena rumah merupakan sarana utama kualitas hidup manusia,” kata La Ode melalui keterangan tertulis, Selasa, 8 Oktober 2024.  Apalagi sejak 1978 bidang perumahan memang ditangani kementerian tersendiri, hingga Presiden Jokowi meleburnya dengan bidang pekerjaan umum dan membentuk Kementerian PUPR.

Lebih lanjut,  La Ode  menilai janji Prabowo membangun 3 juta rumah untuk rakyat  sudah sesuai dengan kebutuhan  yang mesti diprioritaskan. Hal ini karena backlog yang tercatat masih sebanyak 12,7 juta rumah.  “Yang nantinya perlu diprioritaskan Kementerian Perumahan Rakyat adalah melampaui tujuan mengejar backlog,” kata La Ode.

Kemudian soal pengelolaan anggaran Rp 53 triliun  dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2025, La Ode berharap Kementerian Perumahan Rakyat memaksimalkan kerja sama dengan badan usaha milik negara (BUMN). Selain itu, turut memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta BUMDes sebagai mitra kerja.

“Kementerian Perumahan Rakyat juga perlu mendesain sistem stimulus melalui program subsidi dan intervensi negara lainnya, serta kerja sama dengan ekosistem pembiayaan agar 3 juta rumah yang dibangun setiap tahun mampu dimiliki rakyat dengan cara yang ringan,” ucap La Ode.

Sebelumnya, wacana pemisahan Kementerian PUPR menjadi kementerian yang menangani perumahan dan kementerian yang menangani pembangunan infrastruktur disampaikan adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo. Ia mengatakan pemisahan kementerian itu menunjukkan komitmen Prabowo dalam mengembangkan perumahan di Indonesia. Hashim juga mengklaim sudah ditunjuk menjadi Ketua satgas Perumahan dalam tim transisi Prabowo.

Hasim berujar, Kementerian Perumahan menargetkan pembangunan tiga juta hunian setiap tahun. Rinciannya, dua juta rumah akan dibangun pemerintah di pedesaan, sementara satu juta apartemen di kota. Hashim mengatakan pembangunan dua juta unit rumah di pedesaan akan dipercayakan kepada  UMKM dan BUMDes untuk mendorong pengembangan UMKM di daerah sekaligus menciptakan kelas menengah baru.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pernah mengatakan rencana pemisahan Kementerian PU dengan Kementerian Perumahan Rakyat merupakan rencana apik. Apalagi, Prabowo memiliki program pembangunan 3 juta rumah gratis. “Ini menjadi fokus (kerjanya)” kata Basuki ketika ditemui wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu, 18 September 2024.

Namun, wacana pemisahan kementerian yang berhembus sejak beberapa bulan lalu seiring usulan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ini, sempat dikritik pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah. Ia pernah menyebut bahwa rencana pemisahan Kementerian Perumahan Rakyat bukan hal mendesak karena urusan perumahan rakyat sudah cukup ditangani Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan.

"Kalau ada kementerian sendiri, ada dampak birokrasi panjang. Ujung-ujungnya juga membebani APBN  dan tidak efektif," kata Trubus ketika dihubungi Tempo, Senin, 13 Mei 2024. “Urusan perumahan cukup di PUPR. Perbaiki saja tata kelolanya, pembenahan birokrasi, pelayanannya disederhanakan.”

Selain itu, Trubus mengatakan, pemerintah  bukan lagi pihak tunggal dalam persoalan penyediaan perumahan rakyat. Sebab, ada kerja sama pemerintah dengan swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).  "Arahnya ke  sana saja," kata dia.

Han Revanda Putra berkontribusi dalam penulisan artikel ini

Pilihan Editor: Direksi dan Komisaris Net TV Mengundurkan Diri, Ada Apa?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kasatgas Pangan Klaim Petani di Merauke Bisa Panen Setahun 3 Kali karena Bantuan Pemerintah

3 jam lalu

Presiden Prabowo Subianto menyapa warga saat meninjau lahan pertanian di Desa Telaga Sari, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Minggu, 3 November 2024. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Kasatgas Pangan Klaim Petani di Merauke Bisa Panen Setahun 3 Kali karena Bantuan Pemerintah

Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung proses tanam dan panen padi di Desa Telaga Sari, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke.


Prabowo Sebut Tak Bicarakan Politik dengan Jokowi: Tadi Makan Nasi Goreng Jawa

3 jam lalu

Presiden RI, Prabowo Subianto (empat dari kiri) bertemu dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (lima dari kiri) seusai bertemu dan menikmati makan malam di Angkringan Omah Semar, Kota Solo, Jawa Tengah, Ahad ini, 3 November 2024. TEMPO/Septhia Ryanthie
Prabowo Sebut Tak Bicarakan Politik dengan Jokowi: Tadi Makan Nasi Goreng Jawa

Pertemuan empat mata Prabowo dan Jokowi Ahad malam ini berlangsung sambil keduanya menikmati makan malam.


Prabowo Bertemu Jokowi di Angkringan Solo, Ini Sejarah Tempat Makan Unik Tersebut

4 jam lalu

Prabowo RI Subianto dan Jokowi makan malam di Angkringan Omah Semar Solo, Jawa Tengah, Minggu (3/11/2024). ANTARA/Aris Wasita
Prabowo Bertemu Jokowi di Angkringan Solo, Ini Sejarah Tempat Makan Unik Tersebut

Presiden Prabowo Subianto bertemu mantan presiden Joko Widodo atau Jokowi di sebuah resto angkringan di Solo, Minggu malam


KLHK Dipecah, Ini Bocoran Struktur Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan

4 jam lalu

Sejumlah aktivis Greenpeace melakukan aksi di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jakarta, Kamis, 8 April 2021. Aksi tersebut menuntut pemerintah agar menindaklanjuti dugaan pelanggaran penerbitan izin pelepasan hutan di Papua. Serta mengembalikan perkebunan yang belum dirusak kepada masyarakat adat Papua. TEMPO/Muhammad Hidayat
KLHK Dipecah, Ini Bocoran Struktur Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan

Pemisahan KLHK tercantum dalam Perpres Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara, yang dikukuhkan pada 21 Oktober 2024.


Prabowo dan Jokowi Makan Malam Bersama di Angkringan Omah Semar

4 jam lalu

Presiden RI, Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) sesaat sebelum meninggalkan kediaman Jokowi menuju tempat pertemuan di Kota Solo, Jawa Tengah, Ahad, 3 November 2024. TEMPO/Septhia Ryanthie
Prabowo dan Jokowi Makan Malam Bersama di Angkringan Omah Semar

Informasi tentang pertemuan Prabowo dengan Jokowi di Kota Solo hari ini sebelumnya dikonfirmasi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.


Prabowo Temui Jokowi di Solo

6 jam lalu

Presiden RI, Prabowo Subianto membuka jendela mobil dan melambaikan tangan kepada awak media sebelum dia dan rombongannya memasuki gang menuju kediaman Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Ahad, 3 November 2024. TEMPO/Septhia Ryanthie
Prabowo Temui Jokowi di Solo

Presiden Prabowo Subianto mendatangi kediaman Jokowi di Solo pada Ahad sore.


Presiden Prabowo Bakal Hadiri KTT APEC dan G20 Medio November, Ini Rinciannya

8 jam lalu

Presiden Prabowo Subianto didampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengoperasionalkan alat berat saat meninjau lahan pertanian di Desa Telaga Sari, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Ahad, 3 November 2024. Dok. Humas Kementerian Pertanian
Presiden Prabowo Bakal Hadiri KTT APEC dan G20 Medio November, Ini Rinciannya

Presiden Prabowo melawat selama 2 pekan antara lain APEC. APEC bakal digelar 13-16 November di Peru. Sementara G20 pada 18-19 November 2024 di Brasil.


Ribuan Buruh Sritex Teriak Terima Kasih pada Prabowo

9 jam lalu

Pita hitam bertuliskan
Ribuan Buruh Sritex Teriak Terima Kasih pada Prabowo

Ribuan buruh Sritex meneriakan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto saat kunjungan Wakil Menteri Ketenagakerjaan.


Prabowo akan Bangun Jalan 135 Kilometer untuk Food Estate di Merauke

9 jam lalu

Presiden Prabowo Subianto melaksanakan kunjungan kerja perdana di Kabupaten Merauke, Ahad, 3 November 2024. Ia didampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau lumbung pangan alias proyek food estate. Dok. Humas Kementerian Pertanian.
Prabowo akan Bangun Jalan 135 Kilometer untuk Food Estate di Merauke

Presiden Prabowo akan membangun jalan sepanjang 135 kilometer untuk infrastruktur pendukung proyek food estate atau lumbung pangan di Merauke.


Nasib Tapera di Pemerintahan Prabowo, Berhenti atau Lanjut?

9 jam lalu

Massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) melakukan aksi demo di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Selasa 9 Juli 2024. Dalam aksinya buruh menolak pemberlakuan UU TAPERA beserta aturan turunannya karena dianggap menambah beban bagi seluruh buruh di tengah sulitnya ekonomi dan rendahnya kenaikan upah. TEMPO/Subekti.
Nasib Tapera di Pemerintahan Prabowo, Berhenti atau Lanjut?

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho buka suara mengenai nasib Tapera di pemerintahan Prabowo Subianto.