TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan presiden terpilih Prabowo Subianto tak akan menaikkan tarif pajak. Alih-alih menaikkan tarif pajak, dia mengatakan pemerintahan baru ingin memastikan semua wajib pajak membayar pajak.
CEO Arsari Group itu mengatakan, Prabowo berambisi meningkatkan rasio pajak atau tax ratio Indonesia mencapai 18 hingga 23 persen—menyamai Kamboja dan Vietnam. Pemerintah akan menutup celah-celah kebocoran kekayaan ke luar negeri untuk meningkatkan penerimaan negara. Sedangkan tarif pajak, menurut dia, hendaknya turun dari 22 persen menjadi 20 persen—mendekati Singapura dan Hongkong.
"Ini yang saya mau tegaskan karena banyak kawan-kawan pengusaha yang cemas. Tidak ada kenaikan tarif pajak. Tapi, pemerintah ingin semua yang wajib pajak, bayar pajak," ucap adik kandung Prabowo itu dalam Diskusi Ekonomi di Menara Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 7 Oktober 2024.
Hashim mengatakan, dia menemukan indikasi adanya pengusaha-pengusaha nakal. Data itu didapatkan Prabowo dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Menurut data itu, ada jutaan hektare kawasan hutan diokupasi liar oleh pengusaha-pengusaha kebun sawit.
"Ternyata sudah diingatkan, tapi sampai sekarang belum bayar. Dan kami dapat data sampai bisa 200-300 triliun yang belum bayar," kata pengusaha yang baru ditunjuk menjadi Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia itu.
Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas), Yusuf Wibisono, mengatakan presiden terpilih Prabowo Subianto perlu meningkatkan rasio pajak di kisaran 12 persen dari PDB. Hal ini perlu dilakukan jika Ketua Umum Partai Gerindra tersebut ingin merealisasikan seluruh janji politiknya.
Selama masa kampanye Pemilu Presiden 2024, Prabowo menjanjikan sejumlah program yang dinilai akan menelan biaya besar. Program-program itu yakni makan bergizi gratis, kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN), membuka sekolah unggulan termasuk menambah 300 fakultas kedokteran, hingga meningkatkan produktivitas pertanian. “Presiden Prabowo akan menghadapi situasi yang semakin sulit karena janji politik yang harus dipenuhinya,” kata Yusuf saat dihubungi Tempo, Selasa, 25 Juni 2024.
Yusuf menuturkan, janji-janji politik Prabowo hanya bisa direalisasikan jika Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 memiliki tambahan ruang fiskal yang signifikan. “Dibutuhkan setidaknya tax ratio di kisaran 12 persen dari PDB,” kata dia. Namun, dia menyebut skenario ini sangat sulit, karena pemerintah dan DPR hanya berani menetapkan target rasio pajak 2025 di kisaran 10,0-10,2 persen dari PDB.
Tanpa adanya kenaikan rasio pajak yang signifikan, Yusuf menilai pelanjutan proyek warisan Presiden Joko Widodo sekaligus memenuhi janji politik Prabowo akan berimplikasi dua hal. Pertama, kenaikan utang pemerintah dan defisit anggaran. Kedua, pemotongan anggaran belanja tidak terikat (discretionary spending) seperti belanja infrastruktur atau belanja bantuan sosial.
Pilihan editor: Pendaftar CPNS Hampir 4 Juta, Ekonom Sebut Pekerja Baru Tak Berani Masuk Sektor Informal
