Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Rivalitas dengan Arsjad Sudah Sejak Munas Kadin 2021, Benarkah Anindya Kalah karena Intervensi Jokowi?

Reporter

Editor

Yudono Yanuar

image-gnews
Anindya Bakrie (kiri) dan Arsjad Rasjid (Foto: Tempo/Oyuk Ivani Siagian dan TEMPO/Ilham Balindra)
Anindya Bakrie (kiri) dan Arsjad Rasjid (Foto: Tempo/Oyuk Ivani Siagian dan TEMPO/Ilham Balindra)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pendukung Anindya Bakrie dalam Munaslub Kadin, Mulyadi Jayabaya, mengatakan bos Grup Bakrie itu sebenarnya berpeluang besar untuk menang dalam Munas Kadin 2021 di Kendari jika Presiden Jokowi tidak cawe-cawe.

“(Munas Kadin) di Kendari itu kalau tanpa dukungan BIN dan Pak Jokowi itu (Arsjad Rasjid) tidak akan jadi Ketua Kadin,” ungkap Jayabaya pada Tempo, Kamis, 19 September 2024.

Padahal, kata dia, sebagian besar anggota Kadin daerah saat itu mendukung Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin periode 2021-2025. “Waktu itu Pak Anin menang 27 provinsi, tiba-tiba dibalikkan,” ujarnya.

Dalam Munas yang digelar di tengah pandemi Covid-19 pada 30 Juni-1 Juli 2021 di Kendari, Arsjad Rasjid dikukuhkan sebagai Ketua Umum Kadin periode 2021-2026 secara musywarah mufakat. Calon lainnya, Anindya Bakrie, menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Kadin.

Posisi ketua umum dan ketua dewan pertimbangan itu diputuskan sebelum Munas di Kendari berlangsung dan diumumkan Ketua Umum Kadin 2015-2020, Rosan P Roeslani saat konferensi pers virtual usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara, Senin, 28 Juni 2021.

"Yang satu jadi Ketua Dewan Pertimbangan yaitu Pak Anindya Bakrie, yang satu Ketua Umum Kadin Indonesia rencananya itu Pak Arsjad Rasjid," katanya seperti dikutip Tempo, 28 Juni 2021.

Kesepakatan itu tercapai berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Hasilnya kedua calon ketua umum tersebut setuju menjabat sebagai ketua di posisi berbeda. Hasil tersebut pun akan dibawa ke Munas Kadin Indonesia yang dijadwalkan berlangsung pada 30 Juni - 1 Juli 2021.

Rosan mengatakan dinamika pemilihan calon Ketua Umum Kadin cukup tinggi namun tetap kondusif. Ketiganya termasuk Rosan juga terus bertemu membicarakan pilihan terbaik untuk Kadin termasuk di masa mendatang.

Arsjad mendeklarasikan diri menjadi Calon Ketua Umum Kadin periode 2021-2026 pada Jumat, 26 Maret 2021. Pada awal pencalonan itu, ia mengaku didukung oleh anggota Kadin dari 20 provinsi.

Dalam deklarasi itu, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin M.S. Hidayat juga terang-terangan menyampaikan dukungannya untuk Direktur Utama Indika Energy tersebut.

Dua menteri dari Kabinet Indonesia Maju itu memiliki alasan masing-masing kala menyatakan dukungannya kepada Arsjad. Misalnya saja Bahlil yang mengatakan Arsjad bisa menjadi mitra strategis pemerintah dalam masa pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Mengingat, Komisaris Grab Indonesia itu dinilai piawai menjalin komunikasi dan murah senyum.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tudingan BIN dan Istana Cawe-cawe

Anindya Bakrie yang mengklaim mendapat dukungan dari 27 pengurus provinsi, dalam wawancara dengan majalah Tempo edisi 12 Juni 2021, membantah adanya campur tangan pemerintah atau BIN.

"Kadin ini mitra strategis pemerintah. Enggak kaget kalua banyak pihak, stakeholder, yang berpartisipasi. Anggap saja perhatian dari pemangku kepentingan,” katanya ketika ditanya tentang pemaggilan dirinya oleh pejabat Istana.

“Munas ini pemilihan tertutup. Pada akhirnya teman-teman tinggal pilih saja berdasarkan hati Nurani,” kata putra mahkota Grup Bakrie ini.

Dalam perjalanannya, dinamika Munas Kadin dengan agenda utama pemilihan ketua umum periode 2021-2026 memanas dalam dua bulan sebelum pelaksanaan. Gejolak kontestasi pemilihan pemimpin Kadin mencuat setelah adanya dugaan intervensi dari Badan Intelijen Negara atau BIN.

Dua sumber Tempo yang masing-masing merupakan petinggi Kadin provinsi dan Kadin Indonesia menyebut telah berkali-kali memperoleh pesan dari anggota BIN. Pesan itu memuat desakan agar Kadin mengundurkan jadwal munas hingga mempengaruhi dukungan ke salah satu calon. Sumber menunjukkan bukti-bukti pesan itu.

Juru Bicara BIN, Wawan Hari Purwanto, menampik ada intervensi lembaganya menjelang perhelatan lima tahunan Kadin. Wawan mengatakan BIN tidak mencampuri agenda internal kumpulan para pengusaha itu. “Dari BIN tidak ada perintah intervensi. Semua berjalan biasa,” kata Wawan, 27 Mei 2021.

Ribut-ribut Munas Kadin tak sampai di situ. Gejolak kembali muncul setelah Ketua Umum Kadin periode 2015-2020 Rosan Perkasa Roselani memutuskan memindah lokasi munas ke Kendari dan mengundurkan jadwal pelaksanaannya hingga 30 Juni 2021. Semula, Munas Kadin akan dilaksanakan di Bali pada 2-4 Juni 2021.

Pemindahan ini disebut-sebut merupakan permintaan langsung dari pemerintah. Pemerintah menyampaikan permintaan perubahan lokasi dan jadwal munas kepada Rosan, akhir Mei lalu. Rosan membenarkan ada instruksi dari pemerintah. “Benar (karena Covid-19),” kata Rosan. Permintaan pemerintah berhubungan dengan kondisi penyebaran Covid-19 yang meningkat pasca-Idul Fitri.

Pilihan Editor Data NPWP Bocor: Presiden Jokowi Sebut Soal Keteledoran, Sri Mulyani Minta DJP Mengevaluasi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi Diteriaki Mulyono saat Berkunjung ke Pasar di Surabaya

20 menit lalu

Presiden Joko Widodo (kanan) menyapa warga saat mengunjungi Pasar Dukuh Kupang, Surabaya, Jawa Timur, Jumat, 20 September 2024. Dalam kunjungannya tersebut, Presiden Jokowi mengecek harga bahan-bahan kebutuhan pokok seperti cabai dan telur serta membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Modal Kerja (BMK) kepada pedagang dan warga sekitar. ANTARA FOTO/Rizal Hanafi
Jokowi Diteriaki Mulyono saat Berkunjung ke Pasar di Surabaya

Jokowi mengaku bahwa kunjungannya kali ini untuk mengecek harga kebutuhan pokok.


Jokowi Bongkar Penyebab Kebocoran Data NPWP: Karena Keteledoran Password

35 menit lalu

Menkeu Sri Mulyani menunjukan bukti SPT Pajak kepada Presiden Joko Widodo usai Penyerahan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Tahun Pajak 2023 di Istana Negara, Jakarta, Jumat 22 Maret 2024. Masyarakat Indonesia yang merupakan wajib pajak diberikan tenggat waktu pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak 2023 hingga 31 Maret 2024. Pelaporan mudah, tidak perlu lagi datang ke kantor pajak. TEMPO/Subekti.
Jokowi Bongkar Penyebab Kebocoran Data NPWP: Karena Keteledoran Password

Jokowi buka suara terkait penyebab kebocoran data NPWP. Sebut karena ada keteledoran password.


Mundur dari Seskab, Pramono Anung Sebut Tak Masalah Penggantinya Bukan dari PDIP

42 menit lalu

Eks Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyampaikan pidato perpisahan kepada jajaran pegawai Sekretariat Kabinet di Jakarta, Jumat, 20 September 2024. Pramono Anung telah resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Sekretaris Kabinet karena mencalonkan diri sebagai bakal calon Gubernur Jakarta bersama Rano Karno. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Mundur dari Seskab, Pramono Anung Sebut Tak Masalah Penggantinya Bukan dari PDIP

Pramono Anung mengatakan penggantinya tidak akan memiliki beban kerja yang banyak


Terkini Bisnis: Kadin Munaslub Ungkit Penyelenggaraan Munas di Kendari, Jokowi Sebut Data NPWP Bocor karena Keteledoran

1 jam lalu

Kadin Indonesia kubu Anindya Bakrie melakukan konferensi pers ihwal Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 2024 di Menara Kadin, Jakarta Selatan pada Ahad, 15 September 2024. Turut hadir Ketua Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) RI dan Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Terkini Bisnis: Kadin Munaslub Ungkit Penyelenggaraan Munas di Kendari, Jokowi Sebut Data NPWP Bocor karena Keteledoran

Kadin Indonesia versi Munaslub mengungkit keterlibatan Presiden Jokowi dan BIN saat Munas Kadin 2021 silam.


Presiden Jokowi Batal Hadir di Penutupan PON Aceh-Sumut

2 jam lalu

Penjabat Gubernur Sumut Agus Fatoni bersama Menpora Dito Ariotedjo saat konferensi pers di media center PON Sumut. TEMPO/ Mei Leandha
Presiden Jokowi Batal Hadir di Penutupan PON Aceh-Sumut

Menpora Dito Ariotedjo menyatakan, Jokowi batal hadir di penutupan PON Aceh-Sumut, akan diwakili Menteri Koordinator PMK Muhajir Effendy.


Sandiaga soal Rebutan Kursi Ketua Kadin Arsjad Rasjid Vs Anindya Bakrie: Saya Lahir dari Rahim Kadin

2 jam lalu

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno dalam agenda peluncuran buku biografi R. Suyoso Karsono
Sandiaga soal Rebutan Kursi Ketua Kadin Arsjad Rasjid Vs Anindya Bakrie: Saya Lahir dari Rahim Kadin

Sandiaga Uno menyatakan bahwa ia tidak akan mencampuri urusan ini internal Kadin.


Serba-serbi Pertemuan Jokowi-Gus Miftah di Ponpes Ora Aji

3 jam lalu

Presiden Jokowi saat berada di pondok pesantren Gus Miftah di Sleman Yogyakarta di sela kunjungan kerja meresmikan tol Jogja-Solo, di Jawa Tengah Kamis 19 September 2024. Tempo/Pribadi Wicaksono
Serba-serbi Pertemuan Jokowi-Gus Miftah di Ponpes Ora Aji

Presiden Jokowi menyambangi kediaman Gus Miftah di Pondok Pesantren Ora Aji pada Kamis kemarin di Yogyakarta. Berikut serba-serbi pertemuan keduanya.


Jokowi Sebut Harga Kebutuhan Pokok Rendah di Pasar Dukuh Kupang Surabaya

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo saat kunjungan kerja ke Pasar Dukuh Kupang Surabaya, Jumat 20 September 2024. Foto: Hanaa Septiana/TEMPO
Jokowi Sebut Harga Kebutuhan Pokok Rendah di Pasar Dukuh Kupang Surabaya

Jokowi terlihat berinteraksi dengan sejumlah pedagang di Pasar Dukuh Kupang Surabaya.


Jokowi Respons 6 Juta Data NPWP Diduga Bocor: Harus Dimitigasi

3 jam lalu

Presiden Jokowi saat kunjungan kerja ke Pasar Dukuh Kupang Surabaya, Jumat 20 September 2024. TEMPO/Hanaa Septian
Jokowi Respons 6 Juta Data NPWP Diduga Bocor: Harus Dimitigasi

Presiden Jokowi merespons peretas Bjorka diduga membocorkan 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di dark web


Tak Hadiri Penutupan PON, Jokowi Pilih Jadi Saksi Pernikahan Anak Khofifah

4 jam lalu

Presiden Jokowi saat kunjungan kerja ke Pasar Dukuh Kupang Surabaya, Jumat 20 September 2024. TEMPO/Hanaa Septian
Tak Hadiri Penutupan PON, Jokowi Pilih Jadi Saksi Pernikahan Anak Khofifah

Jokowi mengatakan penutupan PON akan dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.