3. Kuasa Hukum Kadin Minta Menkumham Tolak Sahkan Pengurus Hasil Munaslub
Kuasa hukum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Hamdan Zoelva, meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Menkumham Supratman Andi Agtas tak memproses permohonan pengesahan kepengurusan Kadin hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub. Dia menilai Munaslub itu tak sah lantaran tak memenuhi persyaratan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau AD/ART.
“Kami minta untuk ditolak dan tidak diproses karena kami lampirkan bukti-bukti yang lengkap Munaslub itu ilegal dan tidak sah,” kata dia dalam jumpa pers di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta, Selasa, 17 September 2024.
Dari Munaslub yang digelar pada Sabtu, 14 September 2024, Kadin memutuskan Anindya Novyan Bakrie sebagai ketua umum menggantikan Arsjad Rasjid. Putra konglomerat Aburizal Bakrie itu mengklaim telah mengantongi dukungan dari 21 Kadin Daerah dan 25 Anggota Luar Biasa atau ALB Kadin Indonesia.
Baca berita selengkapnya di sini.
Pilihan Editor: Pemerintah Kembali Ekspor Pasir Laut, Jokowi: Sedimentasi Itu Beda, Meski Wujudnya Pasir
