TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini yang banyak mendapat perhatian pembaca adalah tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023. Pemberian opini WTP tersebut adalah yang kedelapan kalinya sejak diberikan pada pemerintahan Jokowi di 2016.
Berita lain yang juga banyak dibaca adalah mengenai Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang merespons soal amanah yang dititipkan Presiden Jokowi terkait pengelolaan uang negara lewat Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK.
Lalu berita tentang kasus ledakan di smelter PT Kalimantan Ferro Industry (KFI) pada pertengah Mei 2024 yang menyebabkan sejumlah rumah warga retak. Namun, hampir genap dua bulan pascakejadian, perusahaan belum memberi kompensasi.
Kemudian berita mengenai Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menegaskan komitmen untuk terus memprioritaskan penyerapan beras lokal di tengah kegiatan impor dilakukan salah BUMN bidang pangan tersebut. "Impor beras dilakukan secara bertahap, tetap mengutamakan penyerapan gabah dan beras dalam negeri serta memperhatikan neraca beras nasional yang ada," kata Bayu.
Berikut rangkuman berita terkini Tempo.co:
- BPK Beri Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintahan Jokowi Delapan Kali Berturut-turut
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023. Pemberian opini WTP tersebut adalah yang kedelapan kalinya sejak diberikan pertama kali pada 2016. Penyerahan opini WTP diterima langsung Presiden Jokowi atau Jokowi di Jakarta Convention Center (JCC), Senin, 8 Juli 2024.
Ketua BPK RI Isma Yatun mengatakan penyerahan opini WTP terhadap LKPP Pemerintahan Jokowi sudah sesuai standar. Isma mengatakan penilaian atas laporan keuangan mengacu pada prinsip integritas, profesionalisme dan memberikan manfaat.
"Opini WTP menjadi refleksi kualitas terbaik dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, dan merupakan capaian membanggakan yang tidak lepas dari komitmen dan upaya keras pemerintah untuk mendukung good governance dalam pengelolaan keuangan negara," kata Isma.
Isma meyakini dengan pemeriksaan yang menyeluruh dan teliti akan berdampak pada perbaikan pengelolaan anggaran. Menurutnya, hal itu menjadi modal awal untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas pada 2045.
Pada kesempatan yang sama, Jokowi berujar penilaian opini WTP bukanlah sebuah prestasi. Dia mengatakan sudah kewajiban pemerintah untuk mengelola keuangan negara dengan baik dan benar. "Sudah sering saya katakan bahwa WTP bukanlah sebuah prestasi. Tapi merupakan kewajiban kita semua. Kewajiban mengelola APBN dengan baik," kata Jokowi.
Berita lengkap bisa dibaca di sini.
Selanjutnya: Jokowi Titip Pengelolaan Uang Negara, Prabowo…
