Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Serangan Siber pada Pusat Data Nasional Menarik Perhatian Media Internasional

Editor

Yudono Yanuar

image-gnews
Liputan media internasional terhadap serangan siber pada Pusat Dana Nasional Sementara, 27 Juni 2024 (Tempo)
Liputan media internasional terhadap serangan siber pada Pusat Dana Nasional Sementara, 27 Juni 2024 (Tempo)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Serangan siber dahsyat yang melumpuhkan Pusat Data Nasional Sementara milik Pemerintah Indonesia hingga berdampak pada ratusan instansi, menarik perhatian media internasional.

Media ternama Amerika Serikat, The Washington Post pada 24 Juni menulis judul berita "Indonesia says a cyberattack has compromised its data center but it won't pay the $8 million ransom"  tentang serangan terhadap PDN yang mengacaukan ratusan lembaga namun pemerintah Indonesia bertekad tidak akan berkompromi.

Para penyerang telah menyandera data dan menawarkan kunci akses sebagai imbalan atas uang tebusan sebesar $8 juta, kata Direktur Jaringan & Solusi TI PT Telkom Indonesia, Herlan Wijanarko, tanpa memberikan rincian lebih lanjut, demikian The Post.

Dua kantor berita berpengaruh, Reuters dan AP, menurunkan sejumlah berita tentang serangan ini.  "Indonesia won’t pay an $8 million ransom after a cyberattack compromised its national data center" demikian judul berita AP pada 25 Juni 2024.

Reuters pada 26 Juni 2024, menulis "More than 40 Indonesian agencies hit by cyberattack on data centres" yang berisi tentang lebih dari 40 lembaga di Indonesia, termasuk kementerian yang mengawasi imigrasi, terkena dampak serangan siber terhadap pusat data negara tersebut.

Serangan siber terbaru ini, yang terburuk yang pernah dialami Indonesiai dalam beberapa tahun terakhir, mengganggu layanan imigrasi dan mempengaruhi operasional bandara-bandara utama di selama berhari-hari.

Empat puluh empat lembaga pemerintah, termasuk kementerian utama, menjadi sasaran serangan ransomware, kata Usman Kansong, seorang pejabat dari kementerian komunikasi.

Data di lima lembaga, termasuk layanan imigrasi dan Kementerian Koordinator Investasi, telah dipulihkan, dan pemerintah sedang berupaya memulihkan data di 39 lembaga lainnya, katanya.

“Kami berharap data di 18 instansi pemerintah bisa pulih pada akhir bulan ini,” kata Usman.
Dalam konferensi pers bersama, Direktur Telkom Group Harlan Wijanarko mencoba meyakinkan masyarakat Indonesia dengan mengatakan bahwa data mereka aman.

“Kami telah mengisolasi sistem di pusat data nasional sehingga tidak ada yang bisa memasukinya. Kami memutus akses dari luar,” katanya sambil menambahkan bahwa mereka masih menyelidiki penyebab serangan itu.

Grup Telkom mengoperasikan dua pusat data besar di Indonesia, satu di Jakarta dan satu lagi di Surabaya.

Sejumlah media negara tetangga di ASEAN juga banyak memberitakan serangan ini seperti Inquirer.net Filipina, The Straits Times Singapura, serta The Star dan New Straits Times Malaysia.

18 Layanan Ditargetkan Pulih Akhir Juni

Pemerintah menargetkan 18 layanan publik yang terimbas insiden serangan siber pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 bisa pulih dan melayani masyarakat pada akhir Juni 2024.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen IKP Kemenkominfo) Usman Kansong menyusul informasi mengenai lima instansi yang layanannya kembali normal setelah terimbas insiden PDNS 2 setelah hampir satu pekan berlangsung.

"Kami berharap setiap hari bertambah tenant-tenant dan Kementerian serta Lembaga yang layanannya pulih, akhir bulan ini kami targetkan 18 tenant sudah recovery," kata Usman dalam konferensi pers di Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Rabu, seperti dikutip Antara.

Adapun lima instansi yang dimaksud Usman dan layanannya sudah kembali pulih dan beroperasi melayani masyarakat setelah melakukan migrasi data usai insiden PDNS 2 ialah layanan keimigrasian dari Direktorat Jenderal Imigrasi yang ada di Kementerian Hukum dan HAM, lalu ada juga layanan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bernama Sikap.

Disusul layanan perizinan kegiatan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves), layanan ASN Digital Kota Kediri, dan juga layanan dari Kementerian Agama SiHalal.

Usman lebih lanjut mengatakan target pemulihan layanan publik untuk 18 instansi itu merupakan langkah jangka pendek dan hal itu dibarengi juga dengan proses penyelidikan digital forensik yang masih terus berjalan.

"Tentu kami, Kementerian Kominfo, Telkom, BSSN, dan instansi terkait lainnya berupaya maksimal melakukan pemulihan secara baik dan cepat agar akses terhadap pelayanan publik tidak terganggu terlalu lama," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Kementerian Kominfo mengidentifikasi ada sebanyak 211 instansi yang terdampak dari insiden serangan siber PDNS 2.

Jumlah itu bertambah menjadi 282 instansi yang terimbas dari serangan pada  PDNS 2. Namun pada Rabu, 26 Juni 2024, tercatat sudah ada sebanyak  44 instansi yang siap untuk melakukan pemulihan data, sementara sisanya masih dalam proses. Dari semua itu, lima instansi telah melayani kembali masyarakat setelah melakukan migrasi data.

Berikutnya: Data BAIS Ditawarkan 1.000 Dolar AS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kunci Akses Data PDNS Telah Tersedia Disertai Ancaman Terbaru Geng Hacker untuk Kominfo

4 jam lalu

Kunci Akses Data PDNS Telah Tersedia Disertai Ancaman Terbaru Geng Hacker untuk Kominfo

Geng ransomware Brain Cipher menepati janjinya memberikan kunci dekripsi Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) untuk Kementerian Kominfo


Komnas HAM Minta Aparat Usut Kasus Peretasan PDN: Melanggar Kerahasiaan Warga Negara

7 jam lalu

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro (kiri) dan Komisioner Komnas HAM sekaligus Ketua Tim Pemantauan Pemilu 2024 Pramono Ubaid Tanthowi (kanan) bersiap menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait persoalan HAM selama Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. Berdasarkan pantauan pada penyelenggaraan Pemilu 2024 di 14 provinsi, Komnas HAM menemukan sejumlah pelanggaran HAM. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Komnas HAM Minta Aparat Usut Kasus Peretasan PDN: Melanggar Kerahasiaan Warga Negara

Komnas HAM meminta aparat penegak hukum mengusut kasus peretasan pada Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS 2


Ketua DPR Minta Pemerintah Lakukan Evaluasi setelah PDNS Diretas

7 jam lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani saat diwawancarai pewarta di Jakarta. Foto: Dok/vel
Ketua DPR Minta Pemerintah Lakukan Evaluasi setelah PDNS Diretas

Jokowi tidak memerinci apa evaluasi untuk memperkuat sistem siber setelah peretasan PDNS.


Perkuat Sistem Pengamanan Data, Menkopolhukam Minta BSSN Lakukan Ini

9 jam lalu

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang pemberantasan judi online di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Rapat perdana Satgas Pemberantasan Judi Online itu digelar setelah dibentuknya satgas tersebut oleh Presiden Jokowi pada 14 Juni 2024 dalam upaya percepatan pemberantasan judi online secara tegas dan terpadu. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Perkuat Sistem Pengamanan Data, Menkopolhukam Minta BSSN Lakukan Ini

BSSN akan terus meningkatkan keamanan siber dengan cara menyambungkan ke komando kendali BSSN di Ragunan.


Jawaban Presiden Jokowi Soal Budi Arie Didesak Mundur dan Peretasan PDNS

9 jam lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi usai meresmikan PT Hyundai LG Industry (HLI) Green Power di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu, 3 Juli 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jawaban Presiden Jokowi Soal Budi Arie Didesak Mundur dan Peretasan PDNS

Presiden Jokowi akhirnya bersuara soal peretasan PDNS dan desakan agar Budi Arie mundur. Semuanya sudah dievaluasi, katanya.


Media Asing Sebut Menkominfo Budi Arie sebagai Menteri Giveaway, Didesak Mundur Pasca PDNS Diretas

11 jam lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi melantik Ketua Umum relawan Pro Jokowi Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi & Informatika Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan periode Tahun 2019 - 2024 di Istana Negara, Jakarta, Senin 17 Juli 2023. TEMPO/Subekti.
Media Asing Sebut Menkominfo Budi Arie sebagai Menteri Giveaway, Didesak Mundur Pasca PDNS Diretas

Channel News Asia (CNA)sebut Menkominfo Budi Arie sebagai menteri giveaway yang saat ini tengah didesak mundur dari jabatannya karena jebolnya PDNS.


Alasan Geng Brain Cipher Rilis Kunci Buka Data PDNS Gratis Sampai Minta Maaf ke Warga Indonesia

13 jam lalu

ilustrasi serangan virus ransomware. shutterstock.com
Alasan Geng Brain Cipher Rilis Kunci Buka Data PDNS Gratis Sampai Minta Maaf ke Warga Indonesia

Alasan kelompok Brain Cipher berikan kunci dekripsi gratis untuk buka data yang dienkripsinya


Kapuspen Sebut Wacana Pembentukan Angkatan Siber TNI Masih Digodok

14 jam lalu

Kapuspen TNI Mayjend Nugraha Gumilar (kedua dari kiri), Panglima Daerah Militer XVII/Cenderawasih Mayjend Izak Pangemanan (ketiga dari kiri), Kadispenad Brigjen Kristomei Sianturi (paling kanan) dalam konferensi pers video viral penganiayaan warga Papua oleh anggota TNI di Subden Mabes TNI, Jakarta Pusat, pada Senin, 25 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Kapuspen Sebut Wacana Pembentukan Angkatan Siber TNI Masih Digodok

Kapuspen TNI, Mayor Jenderal Nugraha Gumilar menyebut wacana pembentukan angkatan siber militer ini masih dalam tahap penggodokan.


PDNS Diretas, PPI Dunia Sarankan Buat Simulasi Rutin Kesiapan Hadapi Serangan Siber

16 jam lalu

Peretas Akan Rilis Kunci Dekripsi Akses PDNS. (X/Brain Cipher)
PDNS Diretas, PPI Dunia Sarankan Buat Simulasi Rutin Kesiapan Hadapi Serangan Siber

PPI Dunia melihat tata kelola keamanan siber dan data di Indonesia saat ini masih lemah.


Tanggapan Jokowi soal Peretasan PDN: Terjadi di Negara Lain, Bukan Kita Saja

16 jam lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi usai meresmikan PT Hyundai LG Industry (HLI) Green Power di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu, 3 Juli 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Tanggapan Jokowi soal Peretasan PDN: Terjadi di Negara Lain, Bukan Kita Saja

Jokowi menyatakan pemerintah sudah mengevaluasi peretasan Pusat Data Nasional (PDN).