Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tanaman Kratom: Riset Lanjutan hingga Menunggu Regulasi

Reporter

Editor

Bram Setiawan

image-gnews
Daun Kratom (wikipedia)
Daun Kratom (wikipedia)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi, membahas tanaman kratom bersama sejumlah menteri di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 20 Juni 2024. Kepala Staf Presiden Moeldoko menjelaskan ada tiga aspek yang dibahas mengenai tanaman tersebut.

"Rapat hari ini bakal memastikan penggolongannya, tata kelolanya, dan tata niaganya bagaimana. Karena ini ditunggu sama masyarakat," kata Moeldoko sebelum rapat, Kamis, 20 Juni 2024.

Tentang Tanaman Kratom

1. Riset Kratom

Badan Narkotika Nasional (BNN) meminta agar tanaman kratom tetap tidak digunakan oleh masyarakat selama masa riset atas instruksi Jokowi, kecuali untuk kepentingan penelitian.
"Kratom memiliki efek samping yang berbahaya bagi tubuh, terlebih jika digunakan dengan dosis tinggi," kata Kepala BNN Komisaris Jenderal Marthinus Hukom dalam keterangan tertulis resmi, Jumat, 21 Juni 2024, dikutip Antara.

Sampai sekarang budi daya dan konsumsi kratom masih belum diatur dalam Undang-Undang (UU) Narkotika, sehingga BNN mengusulkan untuk dilakukan penelitian teknis tentang kratom.

2. Target

Presiden Jokowi memerintahkan supaya riset tanaman kratom dilakukan. "Tadi arahan presiden supaya Kementerian Kesehatan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) lanjutkan riset,” kata Moeldoko usai rapat di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 20 Juni 2024.

Moeldoko menjelaskan, kratom mengandung substansi sedatif dalam kadar tertentu. Pemerintah meminta BRIN untuk mengetahui seberapa besar kadar bahaya dari tanaman ini. Target tersebut bisa selesai pada Agustus 2024.

3. Batasan Penggunaan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, akan ada batasan dalam pemanfaatan dan penggunaan kratom sebagai obat di dalam negeri. "Dalam negeri, tentu akan ada batasan-batasan yang akan diatur," jelas Airlangga, Kamis, 20 Juni 2024, dikutip dari Antara.

Menurut dia, aturan mengenai batasan pemanfaatan dan penggunaan kratom akan diatur oleh Kementerian Kesehatan bersama BPOM. Sedangkan, aturan mengenai tata niaga tanaman kratom diatur Kementerian Perdagangan. "Jadi, ini menjadi bahan baku obat dan untuk ekspornya akan diatur tata niaganya," ucapnya.

4. Aturan Ekspor

Kementerian Perdagangan bertanggung jawab mengenai aturan ekspor kratom. "Tadi rapat memutuskan agar Mendag mengatur mengenai eksportir yang terdaftar, sehingga mutu standar akan dikendalikan," kata Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dalam kesempatan terpisah di Istana pada Kamis, 20 Juni 2024.

Di dalam negeri, standardisasi dan proses produksinya tanaman kratom bakal diawasi oleh BPOM. Produsen akan disurvei sehingga standar bisa terjaga dengan baik. BPOM diharapkan untuk melakukan tata kelola kratom sehingga tidak ada unsur yang tidak sehat.

5. Menunggu Regulasi

Kementerian Pertanian masih menunggu regulasi tata kelola tanaman kratom. “Ini kan tanaman di hutan, nanti bisa kami budidayakan, bisa kami tata, tetapi dalam bentuk korporasi. Kalau ada koperasi mengelola ini, kita korporasikan, sehingga kualitas dan kuantitas terjamin karena itu syarat untuk ekspor,” kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, 20 Juni 2024.

Dia meyakini dengan adanya regulasi yang jelas, budi daya tanaman kratom bisa lebih berkembang. Tanaman ini memiliki potensi ekonomi yang besar. Negara utama tujuan ekspor kratom, yakni Amerika Serikat dengan nilai 4,86 juta dolar dan proporsi mencakup 66,3 persen dari total ekspor.

DANIEL A. FAJRI | AGUNG SEDAYU | ANTARA

Pilihan Editor: Dilema Kratom, Tanaman Berpeluang Ekspor yang Disebut Mengandung Narkotika

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kekeringan Melanda Imbas Krisis Iklim, Peneliti BRIN Sarankan Metode Ini

20 menit lalu

Warga mencuci baju di pinggiran kali saluran irigasi terusan Kalimalang di Desa Karangasih, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Rabu 12 Juni 2024. Krisis air bersih membuat warga Desa Karangasih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti memasak, mandi, hingga mencuci pakaian. TEMPO/Tony Hartawan
Kekeringan Melanda Imbas Krisis Iklim, Peneliti BRIN Sarankan Metode Ini

Perubahan iklim berpotensi menggerus persediaan air di banyak wilayah Indonesia setiap tahunnya.


Silmy Karim Targetkan 1.000 WNA Dapat Golden Visa Tahun Ini

39 menit lalu

Silmy Karim. Instagram
Silmy Karim Targetkan 1.000 WNA Dapat Golden Visa Tahun Ini

Dirjen Imigrasi Silmy Karim mengatakan saat ini telah ada 300 warga negara asing atau WNA yang menerima Golden Visa Indonesia.


Diberi Golden Visa oleh Presiden Jokowi, Shin Tae-yong Bilang Begini

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Kamis (25/7), meluncurkan Golden Visa Indonesia untuk memberi kemudahan warga negara asing atau WNA dalam berinvestasi dan berkarya di Indonesia. Presiden Jokowi didampingi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Yasonna H. Laoly menyerahkan Golden Visa kepada Pelatih Timnas Shin Tae-yong. ANTARA/Dok. Kemenkumham Jateng
Diberi Golden Visa oleh Presiden Jokowi, Shin Tae-yong Bilang Begini

Pelatih Tim Nasional sepak bola Indonesia Shin Tae-yong mendapatkan Golden Visa yang diserahkan langsung oleh Presiden Jokowi.


3 Tokoh yang Disebut-sebut Berpotensil Mengisi Posisi Dewan Pertimbangan Agung

2 jam lalu

Susilo Bambang Yudhoyono, Megawati dan Jokowi. Instagram, dan ANTARA
3 Tokoh yang Disebut-sebut Berpotensil Mengisi Posisi Dewan Pertimbangan Agung

Beredar informasi, Jokowi berpotensi memimpin Dewan Pertimbangan Agung, siapa lagi sosok lainnya?


Anwar Abbas Blak-blakan soal Alasan Muhammadiyah Akhirnya Terima Izin Tambang

3 jam lalu

Anwar Abbas. mui.or.id
Anwar Abbas Blak-blakan soal Alasan Muhammadiyah Akhirnya Terima Izin Tambang

Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas blak-blakan menjelaskan alasan pihaknya akhirnya memutuskan menerima izin tambang.


Golden Visa Diklaim Mudahkan Investasi bagi WNA, Jokowi Minta Tak Ada Orang Berbahaya yang Lolos

4 jam lalu

ilustrasi visa (pixabay.com)
Golden Visa Diklaim Mudahkan Investasi bagi WNA, Jokowi Minta Tak Ada Orang Berbahaya yang Lolos

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta kemudahan investasi dan berkarya bagi warga negara asing melalui Golden Visa Indonesia mesti melalui seleksi ketat.


Moeldoko Minta Kemendag Kebut Tata Kelola Niaga Kratom: Jangan Sampai Ada yang Di-reject

4 jam lalu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bersama Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro saat memberikan keterangan soal usulan penundaan Pemilu Serentak 2024 oleh Bawaslu di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Juli 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Moeldoko Minta Kemendag Kebut Tata Kelola Niaga Kratom: Jangan Sampai Ada yang Di-reject

Jenderal TNI Purnawirawan Moeldoko menyoroti aspek kebermanfaatan kratom, tanaman yang sebelumnya disebut mengandung zat narkotika.


Kepala BP2MI Ungkap Inisial T yang Kendalikan Judi Online di Indonesia dari Kamboja

5 jam lalu

Kepala BP2MI Benny Rhamdani menyebut banyak oknum terlibat dalam sindikat penempatan ilegal pekerja migran Indonesia, Selasa, 23 Juli 2024. TEMPO/Mei Leandha
Kepala BP2MI Ungkap Inisial T yang Kendalikan Judi Online di Indonesia dari Kamboja

Kepala BP2MI menyampaikan kepada Jokowi, Menkopolhukam, Kapolri, hingga Panglima TNI bahwa sangat mudah menangkap aktor di balik bisnis judi online.


Jokowi Sebut Belum Ada Kepastian soal Wajib Asuransi Kendaraan

5 jam lalu

Kendaraan melintas di Jalan Bulevar, Summarecon, Bekasi, 19 Juli 2024. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seluruh kendaraan bermotor di Indonesia wajib ikut asuransi third party liability (TPL) mulai Januari 2025. TEMPO/Fajar Januarta
Jokowi Sebut Belum Ada Kepastian soal Wajib Asuransi Kendaraan

"Belum ada rapat mengenai itu," kata Presiden Jokowi soal wacana kendaraan wajib asuransi.


Pengetahuan Lokal Berkaitan dengan Bencana Masa Lalu, BRIN Contohkan Tarandam di Sumbar

5 jam lalu

Wakil Kepala BRIN Amarulla Octavian saat membuka webinar Profesor Talk: Sumber Daya Air dan Perubahan Iklim. Sumber: BRIN
Pengetahuan Lokal Berkaitan dengan Bencana Masa Lalu, BRIN Contohkan Tarandam di Sumbar

Pelbagai pengetahuan lokal, khususnya dalam penamaan daerah, bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap generasi selanjutnya.