Kuota Haji Indonesia Tahun Depan Kembali 221 Ribu Jamaah, Ini Jatah Kita dari 2015

TEMPO.CO, Jakarta - Kuota haji Indonesia untuk tahun depan, 1446 Hijriah/2025 Masehi, kembali  221 ribu jamaah seperti tahun ini sebelum mendapat tambahan kuota 20 ribu.

Jumlah kuota itu diumumkan dalam tasyakuran penutupan penyelenggaraan ibadah haji 1445H, kata Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas 

Acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi di Makkah. Hadir para pimpinan delegasi haji dari berbagai negara.

"Saya mendapat informasi dari Wakil Kementerian Bidang Urusan Haji 'Ayed Al Ghuwainim, dan sesuai surat yang saya terima, bahwa Indonesia mendapat 221.000 kuota haji 1446 H/2025 M," ujar Menag di Mekah, Rabu, 19 Juni 2024.

Yaqut mengapresiasi langkah Kementerian Haji Saudi yang kembali mengumumkan kuota lebih awal. Sehingga proses persiapan penyelenggaraan haji juga bisa dilakukan lebih cepat.

"Apresiasi juga atas ketegasan otoritas Saudi dalam menerapkan aturan terkait visa haji dan visa non-haji," kata dia.

Kuota Haji Indonesia dari 2015

Yaqut menilai penyelenggaraan ibadah haji 1445 H/2024 M berjalan dengan sukses. Ada sejumlah indikator.

Pertama, pelayanan jamaah pada fase kedatangan berjalan lancar. Kuota jamaah haji reguler sebanyak 213.320 orang terserap optimal, hanya menyisakan 45 orang yang tidak bisa digantikan karena proses pembuatan visa sudah ditutup.

"Ini angka kuota tidak terserap yang terkecil dalam lebih 10 tahun penyelenggaraan ibadah haji," kata Menag.

Kedua, proses pelayanan jamaah pada fase kedatangan juga berjalan lancar, baik di Madinah maupun Mekah. Jamaah bisa mendapatkan layanan katering, transportasi, akomodasi, termasuk pelindungan jamaah, dan bimbingan ibadah.

"Padahal, Indonesia adalah pengirim jamaah haji terbesar di dunia. Ini jelas bukan tugas mudah. Layanan fast track untuk kali pertama di tiga embarkasi, Jakarta, Solo, dan Surabaya juga berjalan lancar," kata dia.

Di samping itu, layanan katering bahkan bisa tetap diberikan hingga jelang puncak haji.

Indikator kesuksesan ketiga, kata Yaqut, proses puncak haji berjalan lancar. Ikhtiar mitigasi yang dilakukan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) bersama otoritas Saudi berhasil memperlancar proses pergerakan jamaah dari Arafah ke Muzdalifah dan Mina.

"Skema murur atau melintas di Muzdalifah banyak mendapat apresiasi. Jamaah bisa diberangkatkan lebih awal, pukul 07.37 waktu Saudi sudah tidak ada di Muzdalifah. Ini patut disyukuri," kata Yaqut.

Perihal beberapa dinamika di Mina, kata dia, akan menjadi bagian yang akan dievaluasi. Wilayah Mina jelas sangat terbatas. Dengan kuota 213.320 orang, ruang yang tersedia kurang dari 0,8 meter persegi per orang.

"Mina dari dulu seperti itu. Sejak kuota kembali normal pada 2017, isunya selalu soal kepadatan. Sehingga, menerima tambahan kuota selalu menjadi berkah sekaligus tantangan," kata Yaqut.

Pelanggaran Visa Haji

Ibadah haji tahun ini diwarnai dengan puluhan WNI yang gagal masuk Mekah karena tidak mempunyai visa haji. Mereka adalah korban penipuan oleh pelaku yang mengaku bisa mengurus perjalanan haji dengan modal visa ziarah.

Padahal mulai tahun ini, pemerintah Saudi memperketat masuknya jamaah ke Mekah dengan memeriksa visa mereka. Tanpa visa haji, mereka dilarang masuk Mekah.

Seorang WNI yang memiliki travel umrah ditangkap aparat keamanan Arab Saudi karena menjual visa ziarah untuk berhaji melalui Facebook, kata Konsulat Jenderal RI di Jeddah, Yusron B. Ambary.

Yusron mengatakan pengusaha yang juga  pegiat medsos itu berinisial LMN, 40 tahun, dan sudah ditetapkan sebagai tersangka.

"Tersangka berinisial LMN, yang bersangkutan ditangkap bersama keponakannya. Ditangkap di Mekah saat menuju hotel," ujar Yusron di Jeddah, Jumat, 7 Juni 2024.

Menurut dia, LMN aktif mengiklankan haji murah tanpa antre di Facebook.

"Dia menjual melalui akun Facebook-nya, sudah punya pengikut lima ribu," ujar Yusron.

LMN menjanjikan kepada 50 orang bisa berhaji tanpa antre dengan membayar Rp100 juta. Saat ini jamaah tersebut sudah berada di Mekah dan diimbau untuk kembali ke tanah air agar tidak tersandung masalah hukum di Arab Saudi.

Sebanyak 59 WNI batal menunaikan ibadah haji dan kembali ke Tanah Air gara-gara tidak menggunakan visa haji. Namun Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta, Tangerang, menyatakan mereka tidak dideportasi seperti banyak dikabarkan.

"Itu bukan deportasi. Kalau deportasi ada berita acara dan lain sebagainya," Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Subki Miuldi di Tangerang, Rabu, 5 Juni 2024.

Ia mengatakan bahwa informasi terkait pendeportasian pada WNI yang sedang beribadah haji tersebut tidak tepat. Melainkan, mereka kembali ke tanah air dilakukan secara mandiri.

Hal itu telihat pada cap paspor dari puluhan WNI yang berasal dari Banten dan Makassar tersebut, tidak ada tanda deportasi dari pihak keimigrasian Arab Saudi.

Dia menegaskan, bahwa tidak ada pemberitahuan dari pihak maskapai maupun dari Kementerian Luar Negeri RI soal deportasi terhadap 59 WNI itu.

ANTARA

Pilihan Editor Pembebasan Pajak PBB di Jakarta: Dimulai Ahok, Dinaikkan Anies dan Dijadikan Progresif Heru Budi