Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Alasan Kemendag Minta Tambah Anggaran Sebesar Rp2,4 Triliun pada 2025

image-gnews
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat ditemui usai acara sosialisasi Permendag di bidang ekspor di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat pada Kamis, 31 Agustus 2023. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat ditemui usai acara sosialisasi Permendag di bidang ekspor di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat pada Kamis, 31 Agustus 2023. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi VI DPR menyetujui usulan Kementerian Perdagangan atau Kemendag untuk menambah anggaran sebesar Rp 2,40 triliun pada 2025. Dengan pagu indikatif sebesar Rp, 1,65 triliun—turun sebesar Rp308,270 miliar atau 15,67 persen dibandingkan periode 2024—anggaran Kemendag pada tahun depan menjadi Rp4 triliun.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menjelaskan alasan penambahan anggaran itu. Dari tahun ke tahun, dia mengatakan anggaran Kemendag selalu berkurang. Dari Rp3,2 triliun pada 2021, anggaran kementerian itu menjadi Rp2,4 triliun pada 2022, Rp2,1 triliun pada 2023, dan Rp2 triliun pada 2024.

Dengan besaran pagu indikatif 2025 sebesar Rp1,65 triliun, Zulhas mengatakan anggaran Kemendag telah turun 50 persen dari 2021. “Tentu tidak mudah, karena kami ada ditargetkan untuk menggenjot ekspor,” ujar Zulhas saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2024.

Ia bercerita, bahkan sempat ada atase perdagangan yang terancam pulang karena keterbatasan anggaran. Dia berkata, ada anggaran dari Kementerian Keuangan yang disetop. Namun, dia mengatakan hal itu telah diatasi oleh Kemenkeu dengan adanya suntikan anggaran.

Ketua Umum PAN itu menduga pemotongan anggaran pada 2025 disebabkan Kemenkeu tengah menyiapkan anggaran yang kokoh untuk pemerintahan baru. Dia mengatakan langkah itu merupakan hal yang bagus. "Tapi kami tetap berharap jangan sampai mengganggu tujuan untuk meningkatkan ekspor kita ke berbagai negara," kata dia.

Ia menuturkan penambahan anggaran akan dialokasikan untuk peningkatan peran 46 perwakilan perdagangan di negara tujuan ekspor. Peningkatan peran itu berupa promosi dagang, market intelligence, forum bisnis, dan penjajakan kesepakatan bisnis (business matching). Selain itu, penambahan anggaran itu bertujuan mengembangkan perdagangan antarwilayah, kerja sama antardaerah di setiap provinsi, perlindungan konsumen, serta peningkatan ekspor produk berteknologi menengah dan tinggi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun pagu indikatif 2025, tutur dia, akan difokuskan kepada empat arah kebijakan sebagai fokus pada Rencana Kerja Kementerian Perdagangan tahun 2025. Keempat hal itu, yakni pengembangan ekspor, pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perdagangan antarwilayah, dan pengamanan perdagangan.

Arah kebijakan ini merupakan upaya untuk mendukung pencapaian target pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025—2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029.

Ia merinci target yang dimaksud yakni peningkatan pangsa ekspor barang Indonesia di dunia dari 1,2 persen pada 2022 menjadi lebih dari 1,43 persen pada 2029. Selain itu, dia menargetkan perdagangan antarwilayah naik sebesar tiga kali lipat dari Rp 1,12 triliun pada 2023 menjadi Rp 3,01 triliun pada 2025.

Pilihan EditorZulhas akan Jadikan Ahmad Luthfi Irjen Kemendag, Persiapan Hadapi Pilgub Jateng

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Peneliti Indef Sebut Pemerintah Tidak Konsisten di Kebijakan Impor

14 jam lalu

Ilustrasi kapal pengangkut peti kemas ekspor dan impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
Peneliti Indef Sebut Pemerintah Tidak Konsisten di Kebijakan Impor

Peneliti Indef mengatakan pemerintah tidak konsisten dalam menetapkan kebijakan impor.


Mendag Zulhas Lepas Ekspor Pinang Jambi ke Arab Saudi dan Bangladesh

18 jam lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas saat ditemui dalam acara pembagian daging kurban di Kementerian Perdagangan, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, 18 Juni 2024. TEMPO/Han Revanda Putra.
Mendag Zulhas Lepas Ekspor Pinang Jambi ke Arab Saudi dan Bangladesh

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan atau Zulhas melepas ekspor produk pinang dari Provinsi Jambi ke Arab Saudi dan Bangladesh.


Sri Mulyani Setujui Anggaran Rp 11 Triliun untuk Bantuan Pangan bagi 22 Juta Keluarga

2 hari lalu

Petugas mendata warga penerima sekarung beras saat pembagian bansos beras di kantor Desa Sukamanah, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 11 Mei 2024. Kementerian Sosial mendistribusikan bantuan sosial beras sebagai jaring pengaman sosial untuk keluarga penerima manfaat yang sudah terdata dan terverifikasi. TEMPO/Prima mulia
Sri Mulyani Setujui Anggaran Rp 11 Triliun untuk Bantuan Pangan bagi 22 Juta Keluarga

Menkeu Sri Mulyani menyetujui anggaran untuk melanjutkan bantuan pangan sebesar Rp 11 triliun bagi 22 juta KPM hingga Desember 2024.


Terkini: Erick Thohir Merespons 16 BUMN Dapat Suntikan PMN Rp 44,24 Triliun, Pengamat Sebut Upacara 17 Agustus di IKN Jadi Pertaruhan Keberlanjutan

2 hari lalu

Ketum PSSI Erick Thohir. PSSI.org
Terkini: Erick Thohir Merespons 16 BUMN Dapat Suntikan PMN Rp 44,24 Triliun, Pengamat Sebut Upacara 17 Agustus di IKN Jadi Pertaruhan Keberlanjutan

Menteri BUMN Erick Thohir merespons keputusan Komisi VI DPR menyetujui usulan PMN sebesar total Rp 44,24 triliun untuk 16 perusahaan pelat merah.


Jokowi Resmikan Jokowi Learning Center di SMA Kebangsaan Lampung

2 hari lalu

Presiden Joko Widodo meresmikan Jokowi learning center di SMA Kebangsaan, Desa Pisang, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan, Lampung pada Kamis, 11 Juli 2024. Foto Sekretariat Presiden
Jokowi Resmikan Jokowi Learning Center di SMA Kebangsaan Lampung

Presiden Joko Widodo meresmikan Gedung Jokowi Learning Center di SMA milik Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.


Terkini Ekbis: Ada Penyalahgunaan Hak Akses Sistem di Bank Jago, Kemenperin Minta Kemendag Kembali ke Aturan Lama soal Impor

2 hari lalu

Seorang wanita melintas di depan Logo Bank Jago. ANTARA/Citro Atmoko/am.
Terkini Ekbis: Ada Penyalahgunaan Hak Akses Sistem di Bank Jago, Kemenperin Minta Kemendag Kembali ke Aturan Lama soal Impor

Terkini di Ekonomi dan Bisnis hingga Kamis siang, 11 Juli 2024 dimulai dari pembobolan rekening di Bank Jago karena ada penyalahgunaan hak akses pada


Kemenperin Dukung Kemendag Bentuk Satgas Berantas Impor Ilegal

3 hari lalu

Buruh dari Aliansi Pekerja Textile Garment Dan IKM melakukan aksi unjuk rasa di Bandung, Jawa Barat, 5 Juli 2024. Buruh menuntut pemerintah untuk segera menyelamatkan industri tekstil dan produk tekstil dari ancaman kebangkrutan dan PHK massal terkait derasnya produk tekstil impor murah yang masuk ke pasar dalam negeri tanpa proteksi dari pemerintah. TEMPO/Prima Mulia
Kemenperin Dukung Kemendag Bentuk Satgas Berantas Impor Ilegal

Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) meminta Kemenperin, Kemendag hentikan perseteruan soal industri tekstil yang terpuruk


Industri Tekstil Ambruk, Kemenperin Minta Kemendag Berlakukan Aturan Impor Lama

3 hari lalu

Komisi VII DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Juli 2024. TEMPO/Han Revanda Putra.
Industri Tekstil Ambruk, Kemenperin Minta Kemendag Berlakukan Aturan Impor Lama

Permintaan ini buntut Permendag Nomor 8 Tahun 2024 yang dinilai menyebabkan ambruknya industri tekstil.


Asosiasi Tekstil Desak Pemerintah Stop Impor 700 Produk

3 hari lalu

Ratusan buruh yang tergabung dalam Aliansi IKM dan Pekerja Tekstil Nasional melakukan aksi demo di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 27 Juni 2024. Dalam aksinya buruh menolak praktik impor borongan/kubikasi dan praktik semua bentuk praktik impor ilegal serta menuntut Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan untuk segera memberantas sarang mafia impo yang selama ini bercokol di Direktorat Jenderal Bea Cukai. TEMPO/Subekti.
Asosiasi Tekstil Desak Pemerintah Stop Impor 700 Produk

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmadja mendesak pemerintah membatasi impor tekstil


Kemenperin Jelaskan soal Bea Masuk Antidumping 200 Persen: Khusus untuk Perusahaan yang Tidak Kooperatif

3 hari lalu

Jurnalis merekam gudang penyimpanan produk keramik dan tableware ilegal saat Ekspose Barang Hasil Pengawasan di Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 20 Juni 2024. Kemendag akan memusnahkan sebanyak 4.565.598 biji produk keramik dan tableware senilai Rp79.897.965.000 asal Cina karena tidak memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) dan Nomor Pendaftaran Barang (NPB) SNI. ANTARA FOTO/Rizal Hanafi
Kemenperin Jelaskan soal Bea Masuk Antidumping 200 Persen: Khusus untuk Perusahaan yang Tidak Kooperatif

Kemenperin menjelaskan memang ada Bea Masuk Antidumping (BMAD) tertinggi sebesar 199 persen, tapi untuk eksportir yang tidak kooperatif.