Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

IKN Sepi Investor, Anggota DPR Desak Pemerintah Evaluasi

Reporter

Editor

Agung Sedayu

image-gnews
Belum Ada Investor Asing Masuk IKN, Presiden Jokowi Dulu Sebut Ada Ratusan Investor yang Antre
Belum Ada Investor Asing Masuk IKN, Presiden Jokowi Dulu Sebut Ada Ratusan Investor yang Antre
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama menyebut meminta pemerintah mesti mengevaluasi proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Pasalnya, hingga saat ini investasi masuk proyek ibu kota baru di Kalimantan Timur itu masih seret. Menurut Suryadi, investor ogah masuk IKN karena ada ada sejumlah permasalahan dalam proyek tersebut.

"Masalah utamanya bukan pada pergantian pejabat, tapi dasar kebijakan yang sudah keliru sejak awal," kata Suryadi melalui keterangan tertulis, Jumat, 14 Juni 2024.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengacu pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Salah satunya, kata Suryadi, belum memadainya persiapan pembangunan infrastruktur IKN karena hak pengelolaan lahan atau HPL seluas 2.086 hektare belum diterbitkan.

Penyelesaian perkara lahan itu pun, menurut Suryadi, masih belum jelas. Plt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyebut penyelesaian dengan skema Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PSDK) Plus perlu Peraturan Presiden atau Perpres. Namun, Plt Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni berkata sebaliknya. "Ini menunjukkan kegamangan pemerintah dalam menjalankan kebijakannya," kata dia.

Menurut Suryadi, investasi di IKN tidak dapat meningkat karena proyek tersebut merupakan proyek infrastruktur publik. Sementara, publiknya belum ada. Kalaupun ada, penduduk IKN disinyalir tidak sampai 5 juta orang. "Padahal perhitungan investasi baru menguntungkan jika minimal ada 5 juta penduduk dalam 10 tahun," kata dia.

Di sisi lain, kata Suryadi, investor dari negara maju memiliki standar environmental, social, and governance (ESG) yang tidak menghendaki deforestasi dan dampak sosial negatif terhadap masyarakat lokal. 

Permasalahan-permasalahan tersebut, menurut Suryadi, semakin membebani Otorita IKN untuk memenuhi target pemerintah dalam membidik investasi. Selama ini pun, investasi yang masuk baru sebatas kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Sementara, APBN yang sudah digelontorkan untuk IKN sudah menembus Rp 75,4 triliun. 

Sebelumnya, anggota Komisi VI DPR RI juga mencecar Menteri Investasi Bahlil Lahadalia ihwal seretnya investasi masuk IKN. Menurut anggota Fraksi PDIP, Harris Turino, situasi ini tidak sejalan dengan pernyataan Bahlil dalam rapat sebelumnya bahwa akan ada banyak investasi asing masuk IKN. “Tapi faktanya, sampai sekarang tidak ada satupun saya mendengar ada investasi asing yang sudah merealisasikan investasinya di IKN,” kata Haris dalam rapat kerja di Komisi VI DPR, Selasa, 11 Juni 2024.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tak cuma investasi asing, Harris menilai investasi domesting juga masih terbatas sehingga proyek IKN masih mengandalkan APBN. Ia mencatat, sejak 2022 hingga tahun ini, sudah ada anggaran Rp 72,8 triliun yang digelontorkan untuk IKN. Artinya, dengan alokasi Rp 90,2 triliun dari APBN, anggarannya tersisa Rp 16 triliun pada 2025 mendatang. Padahal, pembangunan infrastruktur dasar belum selesai.

“Akibatnya, investor swasta apalagi asing akan sulit sekali menaruh dananya, kecuali kalau diinjak,” kata Haris. “Tapi apakah dengan cara seperti itu investasi akan didatangkan ke IKN? Bagaimana janji Bapak, (investasi) asing akan masuk dalam jumlah besar?”

Hal serupa juga disampaikan Anggota Komisi VI dari Fraksi PKS, Amin Ak, yang mempertanyakan kelanjutan minat investor asing yang sebelumnya sudah digembar-gemborkan pemerintah. Salah satunya, CEO Tesla Elon Musk yang bukannya datang dan berinvestasi dengan kendaraan listriknya, tetapi malah datang dengan layanan Starlink.  “Apakah calon investor dalam negeri dengan konsorsiumnya,misalnya, juga mau ada realisasi atau cuma ada di berita-berita saja?” tanya Amin Ak.

Merespons pertanyaan tersebut, Bahlil Lahadalia mengakui belum ada penanaman modal asing (PMA) yang masuk Ibu Kota Nusantara atau IKN. Sejauh ini, investasi yang pembangunannya sudah dimulai masih berasal dari penanaman modal dalam negeri alias PMDN.

Bahlil mengatakan, investasi asing belum masuk ke proyek ibu kota baru karena pembangunan tahap pertama belum rampung.  Namun, ia mengklaim investor asing sudah berkomunikasi dan mempertanyakan kapan bisa memulai menanam modal di IKN. “Tapi, kita katakana bahwa setelah 17 Agustus, baru kita lihat,” kata Bahlil.

Pilihan Editor: FNKSDA Minta Nahdliyin Tidak Ikut PBNU Terima Izin Tambang

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


PKB Pastikan Beri Dukungan untuk Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2024

10 menit lalu

Anies Baswedan menghadiri acara Tasyakuran Harlah ke-26 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di kantor Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW PKB Jakarta, Ahad, 21 Juli 2024. Kedatangan Anies disambut oleh perwakilan partai politik lain. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
PKB Pastikan Beri Dukungan untuk Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2024

PKB memastikan dukungan partainya untuk Anies Baswedan dalam Pemilihan Gubernur atau Pilgub DKI Jakarta 2024.


Anies Baswedan Harap Bisa Kerja Sama dengan Banyak Partai Politik Lain di Pilkada Jakarta

25 menit lalu

Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan memberikan sambutan saat menghadiri acara tasyakuran Harlah ke-26 PKB di Jakarta, Minggu, 21 Juli 2024. Harlah ke-26 PKB tersebut mengangkat tema Menang Pilkada Menangkan Rakyat. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Anies Baswedan Harap Bisa Kerja Sama dengan Banyak Partai Politik Lain di Pilkada Jakarta

Anies Baswedan berharap bisa bekerja sama dengan lebih banyak partai politik untuk membahas siapa yang akan menjadi pendampingnya di Pilkada Jakarta.


Cak Imin Sebut Sudah Teken Izin Rapat Pansus Haji DPR

1 jam lalu

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar. Foto: Dok/vel
Cak Imin Sebut Sudah Teken Izin Rapat Pansus Haji DPR

Cak Imin mengatakan Pansus Haji akan berfokus pada visa yang tidak sesuai dengan undang-undang.


Jubir Klaim PKB Sudah Nyatakan Dukungan ke Anies Baswedan untuk Pilgub Jakarta 2024

4 jam lalu

Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan memberikan sambutan saat menghadiri acara tasyakuran Harlah ke-26 PKB di Jakarta, Minggu, 21 Juli 2024. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Jubir Klaim PKB Sudah Nyatakan Dukungan ke Anies Baswedan untuk Pilgub Jakarta 2024

Juru bicara Anies Baswedan mengklaim PKB telah menegaskan dukungannya untuk mantan Gubernur DKI Jakarta itu maju di Pilkada 2024.


Manuver Politik Kaesang Jelang Pilkada 2024: Kunjungi Golkar dan PKS, Teranyar NasDem

5 jam lalu

Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto bersama Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaesang Pangarep saat konferensi pers di Kantor DPP Golkar di Jakarta Barat, Kamis, 11 Juli 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Manuver Politik Kaesang Jelang Pilkada 2024: Kunjungi Golkar dan PKS, Teranyar NasDem

Pengamat politik Adi Prayitno sebelumnya menilai, manuver Kaesang ke sejumlah parpol untuk menggalang koalisi di Pilkada Serentak 2024.


Ada Investor Cina di Balik Roti Aoka dan Okko yang Diduga Mengandung Bahan Pengawet Berbahaya

5 jam lalu

Ilustrasi roti. Pixabay.com
Ada Investor Cina di Balik Roti Aoka dan Okko yang Diduga Mengandung Bahan Pengawet Berbahaya

Siapa pemilik roti Aoka dan Okko?


Moeldoko Minta Pratikno Rampungkan Keppres Pemindahan Ibu Kota: Agar Prabowo-Gibran Bisa Dilantik di IKN

6 jam lalu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ditemui di Gedung KSP, Istana Kepresidenen Jakarta, Senin, 1 April 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Moeldoko Minta Pratikno Rampungkan Keppres Pemindahan Ibu Kota: Agar Prabowo-Gibran Bisa Dilantik di IKN

Moeldoko mengatakan bahwa dia sudah mengirim memo kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno soal Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN.


Kantor Presiden di IKN Rampung, Jokowi Sudah Putuskan Tak Akan Pindah Juli Ini

6 jam lalu

Pemasangan bilah terakhir dan tertinggi (topping off) di Sayap Barat Selubung Garuda telah dituntaskan dengan pemasangan bilah ke 4650. ANTARA/HO - Kementerian PUPR
Kantor Presiden di IKN Rampung, Jokowi Sudah Putuskan Tak Akan Pindah Juli Ini

Pembangunan Kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur telah selesai dengan dipasangnya bilah terakhir garuda.


Jokowi Berencana Gelar Sidang Kabinet di IKN pada 30 Juli

8 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat peresmian pabrik baterai kendaraan listrik  PT Hyundai LG Industry (HLI) Green Power di Karawang, Jawa Barat, Rabu, 3 Juli 2024. Pabrik sel baterai kendaraan listrik terbesar di Asia Tenggara itu dibangun oleh konsorsium perusahaan asal Korea Selatan Hyundai dan LG dengan total investasi senilai Rp160 triliun yang akan diselesaikan secara bertahap. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Jokowi Berencana Gelar Sidang Kabinet di IKN pada 30 Juli

Presiden Jokowi disebut bakal menggelar sidang kabinet di IKN, Kalimantan Timur, pada akhir bulan ini. Sebelumnya akan dipastikan kesiapannya


Rapat Perdana Pansus Haji Kemungkinan Digelar Setelah Semua Jemaah Kembali ke Tanah Air

8 jam lalu

Anggota Komisi VIII DPR Wisnu Wijaya. ANTARA/HO-Humas DPR
Rapat Perdana Pansus Haji Kemungkinan Digelar Setelah Semua Jemaah Kembali ke Tanah Air

Anggota Pansus Haji, Wisnu Wijaya, mengatakan rapat perdana pansus haji kemungkinan digelar setelah semua jemaah haji Indonesia kembali ke tanah air.