Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Serikat Karyawan Angkasa Pura II Minta Penggabungan Usaha Ditunda

Reporter

Editor

Agung Sedayu

image-gnews
Petugas memeriksa pesawat di Bandara Soekarno-Hatta jelang mudik lebaran, Tangerang, Banten, Jawa Barat, Kamis, 13 April 2023. PT Angkasa Pura II menyebut Bandara Soekarno-Hatta diproyeksikan melayani hingga 3,19 juta orang pemudik pada masa Angkutan Lebaran 2023 atau naik sekitar 19,47 persen dibandingkan 2022. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Petugas memeriksa pesawat di Bandara Soekarno-Hatta jelang mudik lebaran, Tangerang, Banten, Jawa Barat, Kamis, 13 April 2023. PT Angkasa Pura II menyebut Bandara Soekarno-Hatta diproyeksikan melayani hingga 3,19 juta orang pemudik pada masa Angkutan Lebaran 2023 atau naik sekitar 19,47 persen dibandingkan 2022. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Serikat Karyawan PT Angkasa Pura II atau Sekarpura II meminta penundaan rancangan penggabungan usaha antara PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II ke dalam PT Angkasa Pura Indonesia, sebelum adanya penjelasan rinci dari pihak manajemen. 

“Kami meminta manajemen memberikan penjelasan terkait dengan keberlangsungan hubungan Industrial dengan seluruh Karyawan PT Angkasa Pura II,” kata Ketua Umum Sekarpura II Aziz Fahmi Harahap melalui keterangannya, Kamis, 13 Juni 2024.

Ia juga mengatakan serikat meminta manajemen menyampaikan ulang pengumuman risalah rencana penggabungan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 123 ayat (2) UU PT. Kemudian, kata dia, manajemen juga harus memberikan penjelasan perihal dengan hal-hal prinsip dan pokok terkait pengelolaan bandar udara pasca penggabungan dan penjelasan mengenai proses penggabungan secara komprehensif.

“Meminta manajemen memberikan penjelasan kewenangan PT Angkasa Pura Indonesia sebagaimana disebutkan dalam poin 4 di atas,” ujarnya.

Aziz mengatakan, pada dasarnya Sekarpura II mendorong setiap tahap pengambilan keputusan dalam rencana penggabungan perusahaan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta berpegang pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).

“Kami juga mengingatkan kembali setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUMN apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya,” katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pertanggungjawaban itu diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara sebagaimana Surat kami kepada Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) Nomor 224/DPP-SP 11/X/2023 tanggal 03 Oktober 2023 perihal Aspirasi Serikat Karyawan PT Angkasa Pura II (Sekarpura II).

Sekarpura II meminta manajemen menanggapi tuntutannya dengan batas waktu hingga 20 Juni 2024. Mereka mengaku belum mendapatkan penjelasan utuh perihal penggabungan itu, termasuk prinsip dan pokok pengelolaan bandara, seperti perihal persyaratan Badan usaha Bandar Udara (BUBU).

“Ringkasan rancangan penggabungan itu belum menjelaskan hal-hal pokok hubungan industrial dengan karyawan. Baik soal perlakuan terhadap kompensasi dan benefit karyawan, bentuk perjanjian kerjasama baru, hingga pola pengembangan karir dan pengisian jabatan,” ujarnya. 

Pilihan Editor: FNKSDA Minta Nahdliyin Tidak Ikut PBNU Terima Izin Tambang

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bina Karya Gandeng Konsorsium Garuda Nusantara di IKN: Akan Bangun 40 Menara Hunian ASN

16 menit lalu

Ketua Konsorsium Garuda Nusantara, Witjaksono, saat ditemui usai acara penandatanganan kerja sama dengan PT Bina Karya di Ritz Carlton SCBD, Kamis, 25 Juli 2024. Kerja sama itu merupakan langkah awal dalam pembangunan 40 menara hunian Aparatur Sipil Negara di IKN dengan target nilai investasi Rp 20 triliun. TEMPO/Nandito Putra
Bina Karya Gandeng Konsorsium Garuda Nusantara di IKN: Akan Bangun 40 Menara Hunian ASN

Konsorsium Garuda Nusantara menjalin kerja sama dengan Bina Karya dalam pembangunan 40 menara hunian ASN di IKN.


Cerita Bos Balai Pustaka soal Sempat Ada PHK di Perusahaannya: Saya Tidak Khawatir..

52 menit lalu

Direktur Utama PT Balai Pustaka (Persero) Achmad Fachrodji ditemui dalam acara Indonesia Brand Forum di Jakarta, Rabu, 24 Juli 2024. ANTARA/Maria Cicilia Galuh
Cerita Bos Balai Pustaka soal Sempat Ada PHK di Perusahaannya: Saya Tidak Khawatir..

Direktur Utama PT Balai Pustaka (Persero) Achmad Fachrodji menceritakan sempat melakukan PHK terhadap sebagian karyawannya.


Burhanuddin Abdullah dan Andi Arief jadi Komisaris PLN, Pengamat: Melanggar Permen BUMN

10 jam lalu

Mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah, dalam rapat konsultasi Panitia Khusus Hak Angket Century, di Gedung MPR/DPR, Jakarta (21/12). TEMPO/Imam Sukamto
Burhanuddin Abdullah dan Andi Arief jadi Komisaris PLN, Pengamat: Melanggar Permen BUMN

Pengamat menilai pengangkatan Burhanuddin Abdullah dan Andi Arief di jajaran komisaris LN mengabaikan soal etis.


Daftar Politikus yang Diangkat Jadi Komisaris BUMN

1 hari lalu

Tempo Explain: Bancakan Kursi Komisaris BUMN
Daftar Politikus yang Diangkat Jadi Komisaris BUMN

Selain Andi dan Burhanuddin, sejumlah politikus diangkat menjadi komisaris BUMN


Profil Burhanuddin Abdullah, Komut Baru PLN yang Pernah Jadi Terpidana Kasus Korupsi BI

1 hari lalu

Burhanuddin Abdullah. TEMPO/Amston Probel
Profil Burhanuddin Abdullah, Komut Baru PLN yang Pernah Jadi Terpidana Kasus Korupsi BI

Menteri BUMN Erick Thohir telah menunjuk eks Gubernur BI Burhanuddin Abdullah Harahap sebagai Komisaris Utama PLN. Ini profil lengkapnya.


PLN Setor Dividen Tahun 2023 Sebesar Rp 3,09 Triliun ke Kas Negara

1 hari lalu

PLN berhasil menuntaskan pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 275 kiloVolt (kV) yang dijadikan backbone kelistrikan di Sumatera (sumber: PLN)
PLN Setor Dividen Tahun 2023 Sebesar Rp 3,09 Triliun ke Kas Negara

PLN menyetor dividen sebesar Rp 3,09 triliun, atau mencapai satu setengah kali dari target yang telah ditetapkan.


Kementerian BUMN Dukung PLN Lanjutkan Transformasi Bisnis

1 hari lalu

PLN secara rutin melakukan pemeliharaan infrastruktur untuk menjaga keandalan pasokan listrik bagi masyarakat. Dok. PLN
Kementerian BUMN Dukung PLN Lanjutkan Transformasi Bisnis

Pemerintah mengapresiasi upaya PLN selama tahun 2023 yang kembali mencetak kinerja terbaik sehingga mampu berkontribusi dengan dividen bagi negara sebesar Rp3,09 triliun atau mencapai satu setengah kali dari target yang ditetapkan.


Partai Demokrat Dukung Andi Arief Duduki Komisaris di PLN: Akan Bantu BUMN yang Akuntabel dan Transparan

1 hari lalu

Aktivis 1998 dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Andi Arief berpose di Jakarta, Jumat, 19 Mei 2023. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Partai Demokrat Dukung Andi Arief Duduki Komisaris di PLN: Akan Bantu BUMN yang Akuntabel dan Transparan

Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mendukung koleganya, Andi Arief, sebagai komisaris di PLN.


Honorarium, Tantiem dan Fasilitas yang Bakal Diterima Burhanuddin Abdullah sebagai Komisaris Utama PLN

1 hari lalu

Burhanuddin Abdullah. ANTARA/Rezza Estily
Honorarium, Tantiem dan Fasilitas yang Bakal Diterima Burhanuddin Abdullah sebagai Komisaris Utama PLN

Burhanuddin Abdullah bakal terima gaji ratusan juta per bulan saat menjabat sebagai Komisaris Utama PLN .


Burhanuddin Abdullah, Andi Arief, dan Orang Dekat Prabowo Jabat Komisaris di BUMN, Budi Arie: Politik Memang Seperti Itu

2 hari lalu

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Andi Arief menyapa wartawan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, 15 Mei 2023. KPK memeriksa politisi Partai Demokrat itu sebagai saksi terkait kasus dugaan suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai Rp200 miliar yang menjerat tersangka Bupati nonaktif Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Burhanuddin Abdullah, Andi Arief, dan Orang Dekat Prabowo Jabat Komisaris di BUMN, Budi Arie: Politik Memang Seperti Itu

Mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah dan politkus Partai Demokrat Andi Arief ditunjuk menjadi Komisaris Utama dan Komisaris PT PLN (Persero).