Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Alih-alih Indonesia Emas, Politikus PKS Ini Khawatir Risiko Indonesia Cemas, Respons Kepala Bappenas?

image-gnews
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memberikan pemaparan saat agenda pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian PPN/Bappenas bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin 11 September 2023. ANTARA/Imamatul Silfia.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memberikan pemaparan saat agenda pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian PPN/Bappenas bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin 11 September 2023. ANTARA/Imamatul Silfia.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa, menanggapi kekhawatiran sejumlah anggota DPR bahwa Indonesia tak mampu naik kelas atau keluar dari middle income trap. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Kementerian PPN/Bappenas di Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis, 13 Juni 2024.

Suharso mengakui bahwa hal tersebut juga menjadi kegelisahan di Kementerian PPN/Bappenas. "Apakah kita akan lolos di middle income trap atau tidak, itu pertanyaan besar kita di depan. Kalau kita tidak aware, ya kita lewat itu," kata Suharso. 

Sebelumnya, Anggota Komisi XI dari Fraksi PKS Anis Byarwati mengkhawatirkan realisasi target RI untuk keluar dari middle income trap dan menuju negara maju. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam dua periode Presiden Joko Widodo atau Jokowi hanya berada pada rentang 5 hingga 6 persen.

"Dua periode pemerintahan Pak Jokowi ini kan 5 sampai 6 persen begitu kan. Kita baru sekali mencapai 7 persen itu di masa Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono)," kata Anis dalam rapat.

Alih-alih Indonesia Emas, dia justru khawatir akan risiko Indonesia Cemas. "Dengan kondisi seperti ini, ini tantangan yang harus kita pecahkan. Ketika kita ingin mencapai Indonesia Emas jangan sampai Indonesia Cemas, karena target-targetnya gak tercapai," ucap dia.

Hal serupa juga dituturkan Anggota Komisi XI DPR RI fraksi PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno. "Kami merasakan ada sedikit keraguan di kalangan Bappenas, misalnya ketika memproyeksikan apakah kita bisa keluar dari middle income trap," katanya dalam rapat tersebut.

Kementerian PPN/Bappenas, kata Suharso juga mencoba menghitung proyeksi untuk target menuju negara maju. Saat ini, fokus Bappenas tidak lagi pada pertumbuhan ekonomi saja, melainkan pada pencapaian gross national income (GNI) per kapita. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Karena kalau pencapaian GNI per kapita itu lebih terukur, lebih kena. Kalau pertumbuhan ekonomi, ya bagi otoritas fiskal pasti hubungannya plus inflasi. Itu adalah untuk revenue, untuk penerimaan. Jadi, sifatnya adalah assumption," kata dia.

Suharso menjelaskan, isu pertama yang jadi sorotan dalam GNI per kapita adalah jumlah penduduk. Pada tahun 1804, jumlah penduduk dunia hanya 1 miliar, sementara tahun 2024 sebanyak 8 miliar orang atau naik delapan kali lipat. Indonesia sendiri mencatat jumlah penduduk pada 2024 sebanyak 279 juta orang. 

Pada tahun 2048 atau 24 tahun yang akan datang, jumlah penduduk diperkirakan naik menjadi 9 miliar. Artinya, jumlah penduduk akan naik 1 miliar penduduk. Poinnya kata Suharso adalah treshold untuk GNI per kapita yang saat ini sekitar US$ 14 ribu. 

"Cina sudah mendekati. Pada tahun 2045, perkiraan kita adalah US$ 26 ribu. Itu kalau pertumbuhannya 3,6 sampai 3,4 persen pertumbuhan ekonomi global. Dengan pertambahan penduduk 1 miliar, kue GNI, GDP seluruh dunia itu meroket juga. Artinya, negara-negara yang akan sejahtera juga banyak. Nah, pertanyaannya, Indonesia di mana waktu itu?." 

Oleh karena itu, kata Suharso Indonesia harus mencapai setidaknya US$ 7.500 per kapita pada tahun 2029. Jika Indonesia bisa mencapai angka tersebut, maka peluang menjadi negara maju semakin lebar. "Window opportunity dalam 2025 ke 2029 mudah-mudahan membawa kita track untuk mencapai di US$ 26 ribu ke atas pada tahun 2045. Tapi kalau ini gak tercapai, kami khawatir seperti kekhawatiran kita semua," ujarnya.

Pilihan Editor: Menteri PPN Suharso Monoarfa Tanggapi Keluhan Bahlil soal Penurunan Anggaran BKPM pada 2025

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi Respons Penembakan Donald Trump: Kekerasan Tak Dibenarkan dalam Demokrasi

17 menit lalu

Presiden Jokowi berfoto bersama Presiden AS Donald Trump di sela acara KTT G20 Osaka, Jepang, Juni 2019. ANTARA/Dok. Biro Pers Setpres/pri
Jokowi Respons Penembakan Donald Trump: Kekerasan Tak Dibenarkan dalam Demokrasi

Jokowi turut menyampaikan doa bagi kesembuhan Donald Trump, calon presiden negeri Paman Sam dari Partai Republik itu


Kaesang Kunjungi Jakarta Fair: Acara Keluarga Dulu

28 menit lalu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengunjungi Jakarta Fair bersama Istri Erina Gudono, Ahad, 14 Juli 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Kaesang Kunjungi Jakarta Fair: Acara Keluarga Dulu

Kaesang bersama istrinya mengunjungi sejumlah tenant di pekan raya Jakarta, hari ini.


Pemerintahan Prabowo Akan Tetap Lanjutkan Pembangunan IKN, Ini Sebabnya

1 jam lalu

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengecek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, Senin (18/3/2024), yang direncanakan menjadi lokasi upacara HUT Ke-79 RI pada 17 Agustus 2024. ANTARA/HO-Biro Humas Setjen Kemhan RI.
Pemerintahan Prabowo Akan Tetap Lanjutkan Pembangunan IKN, Ini Sebabnya

Pemerintahan Prabowo-Gibran akan tetap melanjutkan pembangunan mega proyek IKN. Selain karena komitmen politik, IKN juga adalah amanat UU.


Bobby Nasution di Pilgub Sumut 2024: Pesaing hingga Perumpamaan Semut Melawan Gajah

2 jam lalu

Wali Kota Medan Bobby Nasution usai menjalani Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) bakal calon gubernur Sumatera Utara di DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Senen, Jakarta, Selasa, 4 Juni 2024. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyatakan Bobby lulus dalam UKK calon gubernur Sumatera Utara. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Bobby Nasution di Pilgub Sumut 2024: Pesaing hingga Perumpamaan Semut Melawan Gajah

Politikus PDIP Djarot Saiful Hidayat, membandingkan koalisi gajah Bobby Nasution di Pilgub Sumut dengan permainan suit jari


Paskibraka Berangkat ke IKN setelah Diklat 10 Agustus 2024

2 jam lalu

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi membuka Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tahun 2024 di Cibubur, Depok, Jawa Barat, Sabtu, 13 Juni 2024. Foto Humas BPIP
Paskibraka Berangkat ke IKN setelah Diklat 10 Agustus 2024

Tim Paskibraka untuk upacara 17 Agustus tahun ini akan berangkat menuju IKN usai menjalani masa pendidikan dan pelatihan.


Politik Sepekan: Rencana Jokowi Ngantor di IKN hingga Duet Kaesang-Jusuf Hamka

7 jam lalu

Presiden Joko Widodo alias Jokowi melaksanakan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan gedung kantor Bank Tabungan Negara (BTN) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Rabu, 5 Juni 2024.  Foto: tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden
Politik Sepekan: Rencana Jokowi Ngantor di IKN hingga Duet Kaesang-Jusuf Hamka

Rencana Presiden Jokowi berkantor di Ibu Kota Nusantara menjadi perhatian pembaca pada pekan ini. Peristiwa politik apa lagi yang terjadi?


Pengamat Singgung Agenda Rezim Jokowi Lewat Revisi UU Wantimpres

20 jam lalu

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Maaruf Amin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih Prabowo Subianto menghadiri upacara peringatan HUT Bhayangkara ke-78 di Silang Monas, Jakarta, Senin 1 Juli 2024. Jokowi memberikan semangat kepada Polri untuk terus menjunjung tinggi keberanian dan berinovasi, solidaritas, dan kehormatan Polri dalam menjaga Pancasila dan NKRI serta selalu melayani masyarakat dengan sepenuh hati. TEMPO/Subekti.
Pengamat Singgung Agenda Rezim Jokowi Lewat Revisi UU Wantimpres

Chusnul menjelaskan, agenda terselubung ini dipersiapkan kelompok elite yang membekingi Jokowi.


Soal Pembangunan Kawasan Inti IKN, Ridwan Kamil: Insyaallah Selesai Agustus

22 jam lalu

Kurator IKN Ridwan Kamil saat diwawancarai usai mengunjungi ANTARA Heritage Center, Jakarta, Jumat 12 Juli 2024. ANTARA/Rio Feisal
Soal Pembangunan Kawasan Inti IKN, Ridwan Kamil: Insyaallah Selesai Agustus

Ridwan Kamil mengatakan penyediaan air ke kawasan inti IKN diperkirakan selesai dalam sebulan.


Jokowi Teken Perpres HGU Investor IKN hingga 190 Tahun, Apa Batasan dan Syarat Hak Guna Usaha?

22 jam lalu

Presiden Joko Widodo mengencangkan baut saat pemasangan bilah pertama Garuda disaksikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Kantor Presiden, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 22 September 2023. Presiden Jokowi menyebut progres pembangunan Kantor Presiden sudah mencapai 38 persen. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Jokowi Teken Perpres HGU Investor IKN hingga 190 Tahun, Apa Batasan dan Syarat Hak Guna Usaha?

Jokowi teken Perpres 75/2024 yang membuat investor IKN bisa punya HGU 190 tahun dan HGB 160 tahun. Apa syarat Hak Guna Usaha?


Jokowi Izinkan Investor Dapat HGU di IKN Hingga 190 Tahun, Otorita IKN Gerak Cepat Gelar Rapat 3 Jam

23 jam lalu

Presiden Joko Widodo mengencangkan baut saat pemasangan bilah pertama Garuda di Kantor Presiden, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 22 September 2023. Presiden Jokowi menyebut progres pembangunan Kantor Presiden sudah mencapai 38 persen. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Jokowi Izinkan Investor Dapat HGU di IKN Hingga 190 Tahun, Otorita IKN Gerak Cepat Gelar Rapat 3 Jam

Jokowi terbitkan Perpres 75/2024 yang memuat masa HGU hingga 190 tahun dan HGB 160 tahun. Otorita IKN langsung gelar rapat.