Arya mengatakan, banyak kebijakan perusahaan negara berhubungan dengan politik. Hal itu berbeda dari perusahaan swasta. Alasannya saham perusahaan pelat merah itu dimiliki oleh negara. “Makanya harus ada persetujuan dari rakyat yang diwakili oleh DPR. Karena itu, tak mungkin tidak ada unsur politik,” ujar dia.
Arya menuturkan, setiap keputusan vital di dalam perusahaan BUMN akan berkaitan dengan politisi di DPR. Dia menjelaskan sejak BUMN ada dan sampai hari ini, di dalamnya diisi oleh orang-orang yang berkiprah di dunia politik. “Enggak boleh kita munafik dan enggak boleh menafikan kalau unsur politik enggak masuk dalam BUMN,” kata dia.
Di zaman presiden B.J. Habibie, Abdurrachman Wahid alias Gusdur, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Joko Widodo atau Jokowi, BUMN diisi oleh para politisi. Sebab itu, dia mengatakan, antara perusahaan negara dan swasta sangat berbeda. Keberadaan politisi di perusahaan BUMN tak bisa dipertentangkan.
“Hei…, jangan lupa! Banyak keputusan, kebijakan di BUMN itu tergantung pada DPR,” kata dia.
Pilihan Editor:
