TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Arya Sinulingga, menegaskan komisaris perusahaan pelat merah itu ditunjuk dari orang-orang yang memiliki latar belakang sebagai politisi. Arya mengatakan tak ada larangan bagi orang dengan latar belakang berpolitik menduduki jabatan komisaris.
“Selama itu kompeten, ya enggak ada masalah dong. Kita enggak mengatakan yang berlatar belakang politik enggak boleh,” kata Arya, menanggapi pertanyaan komisaris yang ditunjuk berasal dari pendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, pada Rabu, 12 Juni 2024.
Menurut Arya, BUMN membutuhkan orang dengan latar belakang politik. Berbeda dengan perusahaan swasta. Alasannya, kebijakan maupun keputusan besar di BUMN harus disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Baik itu penggabungan perusahaan (merger), perusahaan induk (holding), initial public offering (IPO), maupun memperoleh penyertaan modal negara (PMN) penugasan pasti membutuhkan DPR. “Mau dibubarkan juga (melibatkan) DPR,” tutur dia.
Pernyataan anak buah Erick Thohir ini merespons sejumlah politisi yang ditunjuk menjadi komisaris, seperti mantan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Grace Natalie yang ditunjuk sebagai Komisaris MIND ID—perusahaan tambang raksasa. Dewan Pembina Gerindra Fuad Bawazier ditunjuk menjabat Komisaris Utama MIND ID.
Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Simon Aloysius Mantiri sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). kader Gerindra Siti Nurizka Puteri Jaya juga diberi jabatan Komisaris Utama PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. Sebelumnya Siti adalah anggota Komisi III DPR.
Selanjutnya: Arya mengatakan, banyak kebijakan perusahaan negara berhubungan dengan politik....
